wahyublocknote

Magisme Topeng Cirebon

2010-04-08T23:17:00.000-07:00

Cirebon - Sebuah pemberontakan di abad 15. Kerajaan Cirebon diserang Pangeran Welang dari Karawang. Pemberontakan yang tidak mudah dipatahkan. Raja Cirebon Sunan Gunung Jati tak mampu menghadapi pemberontak dengan kekerasan. Ia kemudian mengambil strategi menundukkan Pangeran Welang melalui rayuan perempuan penari. Dibentuklan group penari keliling. Group ini segera terkenal, dengan penarinya Nyi Mas Gandasari yang cantik dan membuat penasaran setiap laki-laki, karena selalu tampil di panggung dengan wajah tertutup topeng.

Sampailah group ini di Karawang dan membuat Pangeran Welang jatuh cinta pada Gandasari. Cinta bersambut, Nyi Mas Gandasari mau dikawini, asal Pangeran Welang mau menyerahkan senjatanya pedang Curug Sewu. Pangeran Welang setuju menyerahkan senjatanya itu, sehingga membuat kesaktiannya hilang. Maka berakhirlah pemberontakan Pangeran Welang, dan ia mengaku menyerah kalah pada Sunan Gunung Jati. Keberhasilan eksotisme tari topeng mengatasi pemberontakan ini, membuat tari topeng kemudian dianggap mempunyai kekuatan magis yang luar biasa.

Itulah kisah lampau, yang membuat seni tari topeng mempunyai pengaruh kultural kuat di masyarakat Cirebon, dibanding tari-tari topeng di Jawa dan Bali. “Dipercaya mempunyai kekuatan magis. Ratusan tahun berkembang tertutup, hanya diajarkan turun temurun dalam keluarga sang seniman,” ujar Ade Jayani, sarjana peneliti budaya di Indramayu, Cirebon.

Para penari topeng dianggap tak hanya artis hiburan, tetapi juga tokoh spiritual dalam ritual-ritual adat seperti upacara ngeruat untuk mengusir roh-roh jahat, upacara sedekah bumi, upacara meminta berkah di makam keramat, upacara nyadran, upacara pernikahan, hingga syukuran panen. “Menjadi bagian dari kosmologi spiritual masyarakat pedesaan. Bahkan para penari dipercaya bisa menyembuhkan penyakit. Namun kini keadaan sudah berubah, para seniman tari topeng ya dianggap artis penghibur belaka. Bahkan kini dalam banyak perfomance telah digabungkan dengan seni modern lain seperti seni tarling atau dangdut untuk menarik penonton,” ujar Jayani.

Menurut Jayani, setidaknya ada tujuh varian tari topeng Cirebon, yang dikembangkan oleh masing-masing keluarga sang maestro tari. Yakni tari topeng Losari gaya Mimi Sawitri yang kini diwariskan pada cucunya Nani; topeng Slangit gaya Sujana Arja yang kini diwarisi anaknya Inu Kertapati; topeng Gegesik; topeng Kalianyar; topeng Majalengka; topeng Palimanan; dan topeng Indramayu gaya Mimi Rasinah yang kini dilanjutkan cucunya Aerli Rasinah. “Tradisi ketertutupan sudah berkurang. Kini tari topeng Cirebon bisa dipelajari banyak orang. Di Sanggar Tari Topeng Mimi Rasinah telah dibuka kursusnya, dan setiap tahun ada saja bule yang datang mengambil short course,” ujar Ade Jayani.

Meskipun banyak varian, semua gaya tari topeng Cirebon berasal dari dasar tarian yang sama, yakni pakem lima macam wajah topeng yang masing-masing mempunyai tarian khas. Yang menggambarkan lima fase psikologi kehidupan manusia di bumi.

Yakni tari topeng Panji, dengan warna topeng putih bersih. Merupakan tarian pertama dalam setiap pertunjukkan, dengan gerakan tari yang sangat lembut, dan berlawanan dengan iringan gamelannya yang keras. Secara filsafati, menggambarkan manusia yang baru lahir dan harus menghadapi kehidupan dunia yang keras. Tarian yang biasanya dikuasai penari senior. Penari muda kurang menyukai karena gerakannya yang lamban dan lembut. Tari topeng Samba, dengan warna topeng biasanya hijau muda dengan raut muka polos. Kelembutan tariannya diimbangi dengan komposisi gamelan yang tenang, yang menggambarkan kehidupan manusia masa kanak-kanak.

Tari topeng Rumyang, dengan warna topeng merah muda. Dengan lenggak-lenggok gerakan tarian yang lincah dan iringan gamelan yang riang, tari ini menggambarkan kehidupan remaja yang sedang mencari jati diri. Penari biasanya tampak bergenit-genit mencari perhatian. Atraktif.
Tari topeng Tumenggung, dengan warna topeng merah, biasanya berkumis dan bertatokan bunga melati pada dahi topeng. Gerakan tariannya keras dengan iringan gamelan yang menggairahkan, menggambarkan fase kehidupan manusia dewasa.

Tari topeng Kelana atau Rahwana, dengan warna topeng merah tua, berkumis, dan bermahkota. Ditampilkan dengan iringan gamelan yang keras dan gerakan tari yang cenderung kasar. Menggambarkan manusia yang sedang dalam puncak kekuasaan. Digambarkan dengan gerakan-gerakan seperti berkacak pinggang, mengaca diri, pamer, dan lagak sombong. Jika pada tari Panji kesulitan penari pada kelembutannya, pada tari Kelana justru pada gerakan-gerakannya yang sangat ekspresif, keras, dan cepat. Kelana kini menjadi tarian favorit para penari muda.

Disamping lima pakem diatas, juga banyak varian tarian lain yang biasanya hanya berbeda pada ritme gamelan dan komposisi. Seperti di Sanggar Tari Topeng Mimi Rasinah, Pekandangan, Indramayu, juga dikenal variasi tari Kelana Udeng, Kelana Gandrung, Kelana Kiprah, dan Kelana Dursasana.

Gerakan tari topeng Cirebon tak lepas dari bunyi musik gamelan yang mengiringi. Biasanya diiringi seperangkat gamelan yang terdiri dari Kendang, Saron, Bonang, Kebluk, Jenglong, Kemanak, Suling, dan Gong. Pada beberapa pentas juga dilengkapi dengan Sinden (penyanyi) yang menyanyikan tembang-tembang dalam logat Jawareh, yaitu logat bahasa Jawa Cirebonan.

Travelounge Magazine, April 2010

Jejak Maestro Mimi Rasinah

2010-04-08T23:12:00.000-07:00

Cirebon - Aerli Rasinah (26), cucu sang maestro Mimi Rasinah (80) kini meneruskan jejak sang nenek menggeluti seni tari topeng Cirebon. Sementara sang maestro yang terkena stroke, menemaninya dari pembaringan. Mimi Rasinah, penari topeng Cirebon yang mendapat gelar maestro dari pemerintah, dan setiap tahun mendapat bantuan keuangan untuk kesehatan di hari tuanya.

“Aerli lebih maju daripada neneknya, lebih organised dengan mendirikan sanggar,” ujar Ade Jayani, pengamat seni. Di sanggar ini, setiap pekan ada 200-an anak-anak yang mengambil kursus tari, disamping empat mahasiswa dari Hongaria yang setiap tahun datang untuk mengambil short course. Sejumlah rombongan turis juga sering datang, untuk melihat pementasan pendek yang diadakan sesuai pesanan.

Aerli sendiri kerap mengisi pentas tari topeng di berbagai event. Penampilannya yang apik di ajang Cross Gender Internasional Performance 2006, di Toronto, Kanada, membuatnya digelari Woman Wonderful oleh publik setempat. “Mereka takjub, tari Kelana yang maskulin, ternyata dibalik topeng dipentaskan perempuan,” ujar Aerli Rasinah, yang juga sarjana tari dari Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung ini. W

Travelounge Magazine, April 2010

Seni Kerajinan Topeng

2010-04-08T23:08:00.000-07:00

Cirebon - Tari topeng tak bisa dilepaskan dari seni kerajinan topeng kayu. Di Cirebon dan Indramayu, masih banyak ditemui para pengrajin topeng ini. Di Indramayu, salah satunya Onie (28) yang bersama lima pengrajin lain mendirikan Sanggar Jakabaru di Desa Gandingan, Indramayu. “Tak hanya membuat topeng kayu yang pakem, kami juga membuat yang kreasi baru,” ujar Onie, langganan tempat Mimi Rasinah memesan topeng.

Kerajinan pembuatan topeng dipelajari Onie secara turun temurun, bapaknya Warsad (67), juga seorang dalang wayang golek dan pengrajin wayang golek yang terkenal hingga ke Jepang. “Kami membuat topeng dari bahan kayu Jaranan (Lannea grandis) yang ringan dan lentur. Kayu ini banyak didapatkan disekitar sini,” ujar Onie. Setelah ditebang dan dikeringkan, kayu itu akan dipahat dan diukir untuk membentuk topeng, sebelum kemudian dilakukan pengecatan untuk membentuk wajah topeng.

Untuk membuat sebuah topeng, menurut kepercayaan, seorang pengrajin harus melakukan ritual berpuasa dan bertapa dulu, namun kini Onie mengaku sudah tidak melakukan ritual itu lagi. Untuk membuat sebuah topeng pakem (Panji, Samba, Rumyang, Tumenggung, dan Kelana) Onie mengaku tak bisa menentukan waktu yang ia butuhkan. “Aneh. Kami sering diserang rasa tidak mood ketika membuat topeng pakem. Makanya perlu persiapan lahir batin. Bikin satu saja kadang butuh waktu tiga bulan,” ujar Onie.

Yang paling sulit membuat topeng Cirebon, menurut Onie, adalah membentuk karakter yang akan nampak dalam aura topeng. Karena aura itu biasanya muncul dari keseriusan hati sang pengrajin, dan bukan sekedar dari ketrampilan memahat saja. “Terutama pada topeng Kelana,” ujar Onie.

Ada empat aura yang akan muncul dalam setiap topeng yang dibuat, yakni Bajaj yaitu aura kasar, biasanya buah dari hasil kerja pengrajin yang asal-asalan dan dianggap tak bermutu; Ndrodos adalah topeng yang menampakkan aura lembek, hasil karya pengrajin yang masih kurang sepenuh hati; Wringet adalah topeng yang menampakkan aura pas dengan tarian, yang menunjukkan hasil kerja pengrajin yang berhasil dan berkualitas. Sedangkan Nggilap adalah aura topeng yang paling bagus, hasil kerja pengrajin paling mumpuni. “Jaman sekarang hasil terbaik pengrajin paling hanya sampai Wringet. Topeng nggilap biasanya jadi koleksi keramat,” ujar Onie.

Untuk setiap karyanya, Onie mengaku menjualnya antara Rp 750 ribu – 1,5 juta per topeng untuk pesanan galeri. Dan sekitar Rp 300 – 500 ribu per topeng untuk pesanan sanggar tari yang memesan banyak. W

Travelounge Magazine, April 2010

Kera Kloning Super, Dua Ibu Satu Ayah

2009-09-05T00:24:00.000-07:00

TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekelompok peneliti dari Oregon Health and Science University, Amerika Serikat, berhasil melakukan rekayasa genetika pada sel telur kera, yang memberikan prospek terapi untuk memutus rantai penyakit keturunan yang diwariskan dari sel telur ibu. Keberhasilan ini dipublikasikan di jurnal Nature edisi 26 Agustus 2009, oleh para peneliti yang dipimpin Dr Shoukhrat Mitalipov.

Seperti diketahui di dalam sel telur, yaitu materi reproduksi dari kelamin wanita, terkandung banyak organ-organ sel. Diantaranya adalah DNA atau inti sel yang merupakan pembawa materi genetik utama dan Mitokondria yang berfungsi sebagai pusat metabolisme sel. Di dalam Mitokondria sendiri terdapat materi gen juga yang disebut DNA Mitokondria. DNA dan DNA Mitokondria mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Kalau DNA biasanya membawa informasi genetik dari kedua orangtua yang memproduksinya. DNA Mitokondria biasanya hanya membawa informasi genetika yang diwariskan dari ibu.

Di dalam DNA Mitokondria ini biasanya banyak bersemayan materi-materi yang menyebabkan penyakit keturunan yang diwariskan dari garis ibu. Seperti anemia, hipertensi, kekerdilan, buta-tuli, kelemahan otot atau kelainan-kelainan lain. Satu dari 5.000 populasi manusia, biasanya mengidap penyakit yang diturunkan dari DNA Mitokondria. Sehingga dalam tesis Shoukrat Mitalipov, untuk mendapatkan generasi yang lebih sehat, DNA Mitokondria yang mangandung materi sakit, harus dihilangkan.

Untuk itu, Dr Shoukrat Mitalipov, melakukan proses rekayasa genetika dengan melakukan pemisahan DNA dan DNA Mitokondria pada sel telur sakit. Kemudian ia mentransplantasikan DNA itu ke sel telur dari ibu yang sehat. Sehingga menghasilkan komposisi sel telur baru yang memiliki DNA dan DNA Mitokrondria yang lebih sehat. Sel telur hasil rekayasa genetika inilah yang akan dikawinkan dengan sperma dari pejantan.

Dr Shoukrat Mitalipov, melakukan percobaan di laboratorium dengan hawan percobaan kera jenis makaka, Macacae sp., kera yang juga banyak ditemukan di Indonesia. Ia mengekstrak DNA dari sel telur kera makaka betina yang mempunyai DNA mitokondria yang tidak sehat, atau yang membawa gen penyakit keturunan. Kemudian memasukkan DNA tersebut ke sel telur kera makaka betina lain yang memiliki DNA Mitokondria yang lebih sehat, yang sebelumnya telah dikosongkan DNA-nya. Sel telur hasil kloning inilah yang kemudian dikawinkan dengan sperma dari kera makaka jantan, dalam skala pembuahan di laboratorium.

Embrio hasil perkawinan sel telur dan sperma pada skala laboratorium ini, kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim kera makaka perempuan lain, untuk dierami dalam masa kehamilan yang normal, sampai kemudian lahir normal, seperti pada proses bayi tabung.

Dalam percobaannya yang dipublikasikan di Jurnal Nature, Dr Shoukrat Mitalipov, berhasil mendapatkan 15 embrio hasil persilangan, yang kemudian ditransplantasikan ke rahim sembilan kera makaka betina. Pada akhir percobaan, setelah lahir, mereka berhasil mendapatkan dua kera makaka kembar yang diberi nama Mito dan Tracker, dan dua kera kembar lain yang diberi nama Spindler dan Spindy. Kera-kera ini, ternyata lahir lebih sehat dari induknya, dan tidak membawa penyakit keturunan yang dibawa induk betinanya.

Para peneliti berharap, metode ini dapat menjadi jalan terapi untuk mengatasi berbagai penyakit keturunan selama ini, terutama penyakit-penyakit keturunan yang diwariskan dari sel telur.

Biasanya keberhasilan percobaan pada mamalia kera, berarti tinggal selangkah lagi untuk bisa diterapkan juga pada manusia. "Kami percaya teknik ini akan segera dapat diterapkan pada manusia," ujar Shoukhrat Mitalipov.

"Ini penemuan yang luar biasa. Metode ini akan dapat membantu banyak keluarga (yang mempunyai masalah dengan pebnyakit keturunan)," ujar Jan Smeitink, profesor bioteknologi dari Belanda.

Namun debat etik kemudian mengemuka tentang hukum keturunan dari generasi yang dihasilkan. Karena kera-kera yang dihasilkan dari proses ini, berarti tak hanya dilahirkan dari satu ibu dan satu ayah. Tetapi merupakan keturunan dari dua ibu, yang menyumbangkan DNA dan DNA Mitokondria, dalam satu sel telur, yang kemudian dikawinkan dengan sperma dari satu ayah. Belum jelas juga, bagaimana dengan status kera betina yang rahimnya telah digunakan untuk mengerami anak-anak ini, apakah dia juga bisa mengklaim sebagai ibunya.

THE WASHINGTON POST l BBC l WAHYUANA

Flu Babi Lebih Berbahaya Daripada yang Diduga

2009-07-18T17:28:00.000-07:00

TEMPO Interaktif, Jakarta - Sebuah studi baru menunjukkan bahwa serangan virus H1N1 yang sedang mewabah secara global saat ini, ternyata sangat berbahaya dan bersifat lebih mematikan daripada serangan-serangan virus influenza sebelumnya.

Jumlah penderita flu babi secara global dalam satu pekan kemarin saja, telah meningkat lebih dari 50%, menjadi 40.000 kasus di seluruh dunia. Diperkirakan sekitar 5.000 - 7.000 kasus berakhir dengan kematian. Kini hampir tak ada satu pun kota besar di dunia yang terbebas dari serangan virus ini.

Di Indonesia, rilis dari Departemen Kesehatan kemarin, Senin (15/7), jumlah penderita flu babi telah mencapai 142 kasus. Padahal temuan pertama kasus flu babi di Indonesia, baru ditemukan tiga pekan lalu.

Sementara ini belum ada kasus kematian akibat flu babi di Indonesia, namun menteri kesehatan meminta masyarakat untuk bersikap antisipatif terhadap serangan virus H1N1 ini dengan cara hidup sehat dan bersih. Yakni membiasakan pola mencuci tangan dengan sabun, dan melaksanakan etika batuk dan bersin yang benar. "Apabila ada gejala Influenza gunakan masker dan tidak ke kantor, ke sekolah atau ke tempat-tempat keramaian dan istirahat di rumah selama 5 hari. Apabila flu dalam dua hari tidak sembuh segeralah periksa ke dokter," kata Siti Fadillah Supari, Senin (15/7). Keseriusan antispasi ini perlu, karena penyakit flu merupakan penyakit yang biasa menyerang manusia, sehingga seringkali diabaikan.

Data di Inggris, lebih dari 73 orang per 100.000 penduduk pada tanggal 6 - 12 Juli 2009 dilaporkan terserang flu babi, naik 46% dari pekan sebelumnya. Serangan terbesar terutama terjadi pada anak usia 5 - 14 tahun yang mencapai 159,57 kasus per 100.000 penduduk. Kemudian bayi hingga umur 4 tahun, dengan 114,12 kasus per 100.000 penduduk. Kemudian resiko terbesar diikuti orang berusia 15 - 44 tahun, kemudian 45 - 65 tahun, dan selanjutnya orang berumur 65 tahun keatas.

Lonjakan cepat serangan virus flu babi dalam dua pekan ini, telah membuat seluruh ilmuwan di dunia bekerja keras untuk menguak apa yang sedang terjadi dengan virus ini. Sebuah tim peneliti dari Universitas Madison yang dipimpin oleh Profesor Yoshihiro Kawaoka menemukan bahwa serangan virus H1N1 lebih bersifat pathogenik (lebih beresiko menyebabkan sakit) daripada serangan-serangan virus influenza sebelumnya. Penelitian mereka dipublikasikan dalam jurnal Nature, edisi 13 Juli 2009.

Dari hasil penelitian tim Kawaoka, serangan virus H1N1 ternyata lebih berbahaya dan lebih mematikan daripada serangan virus flu biasa. Virus H1N1 ternyata memiliki kemampuan menyerang kedalam sel-sel terdalam dari paru-paru, sehingga menyebabkan radang paru-paru (pneumonia) pada penderita, dan dalam beberapa kasus, faktor inilah yang kemudian menyebabkan kematian. Sedangkan serangan virus flu biasa, biasanya hanya meng-infeksi jaringan saluran pernapasan atas, tanpa serangan ke organ dalam paru-paru. "Inilah yang belum dimengerti dari virus ini," ujar Kawaoka, profesor patologi dan pakar influenza di Madison School of Veterinary Medicine," orang berpikir serangan virus ini seperti flu biasa. Studi kami menunjukkan serangan ini lebih serius."

Kemampuan serang virus H1N1 kedalam paru-paru ini, dalam catatan Kawaoka, mirip dengan serangan virus flu pada tahun 1918, yang juga menyebabkan wabah global dengan angka kematian mencapai belasan juta korban di seluruh dunia, sebanding dengan jumlah korban dari Perang Dunia I. Kawaoka juga menemukan, bahwa orang-orang yang lahir sebelum tahun 1918, ternyata resisten atau memiliki kekebalan terhadap serangan virus flu babi sekarang ini. Mereka memiliki antibodi terhadap serangan virus ini.

Untuk menguji tingkat bahaya virus H1N1, Kawaoka dan timnya melakukan penelitian, dengan meng-infeksikan virus ini kedalam hewan percobaan tikus, musang, dan monyet --model penelitian yang selama ini sudah umum diterapkan dalam riset-riset tentang influenza-- dengan perbandingan satu kelompok diinfeksi virus H1N1 dan kelompok pembanding diinfeksi dengan virus influenza biasa. Hasilnya, mereka menemukan virus H1N1 ternyata lebih cepat melakukan replikasi (perkembangbiakan) dan sangat cepat menyebar ke seluruh saluran respirasi hingga pada jaringan sel-sel terdalamnya, dan akhirnya menyebabkan kerusakan pada paru-paru. "Ketika kami melakukan percobaan pada musang dan monyet, virus flu biasa tidak mampu melakukan replikasi di paru-paru," ujar Kawaoka," tetapi virus H1N1 secara signifikan cepat melakukan replikasi di paru-paru."

Dalam studi ini, sample virus H1N1 diambil dari pasien flu babi dari California, Wisconsin, Netherlands, dan Jepang.

Laporan Jurnal Nature juga mengemukakan tentang penelitian respon-respon kekebalan terhadap serangan virus H1N1 ini. Dan dari hasil penelitian Kawaoka, ternyata pada orang-orang tua yang lahir sebelum 1918, tahun ketika virus ini juga pernah menyerang secara global, memiliki antibodi yang mampu menetralisir serangan. "Orang yang memiliki antibodi terhadap serangan ini adalah orang-orang tua yang lahir sebelum 1918," ujar Kawaoka.

Pada penelilian uji perlakuan antiviral pada tikus, Kawaoka menemukan bahwa obat-obat antiviral (yaitu obat-obat anti serangan virus) secara efektif mampu mengurangi laju serangan virus ini dan dapat memperlambat penyebarannya. "Obat itu mampu bekerja efektif dalam hewan percobaan, dan itu menunjukkan juga akan bekerja efektif pada organ manusia," ujar Kawaoka.

Untuk saat ini, obat antiviral inilah yang dipandang sebagai strategi pertama untuk menghadapi serangan virus H1N1, sebelum dunia medis mampu menemukan obatnya. Di Indonesia, strategi ini juga yang baru bisa dilakukan dalam menghadapi serangan virus H1N1. Pasien terduga flu babi, biasanya diberikan obat antiviral Tamiflu sambil mendapatkan perawatan kesehatan untuk memperkuat daya kekebalan tubuhnya menahan serangan virus ini.

Yang belum jelas, bagaimana pola penyebaran global dari virus ini. Internasional traffict selama ini disalahkan sebagai medium penyebaran virus ini secara global.

SCIENCEDAILY l TIMESONLINE l BBCl WAHYUANA

Bo Anjing Kesayangan Keluarga Obama

2009-04-12T12:22:00.000-07:00

Senin, 13 April 2009 | 01:45 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta : “Anjing adalah sahabat terbaik yang bisa diandalkan.” Pepatah lama ini tampaknya telah menjadi bagian dari kosakata politik Amerika. Sesuai tradisi, presiden-presiden Amerika selalu memiliki anjing kesayangan yang menemaninya di Gedung Putih. Seperti tuannya, anjing presiden pun biasanya juga mendapat pelayanan kelas satu. Kemana-mana ada pengawal yang selalu mengawasi.

Setelah 3 bulan menghuni gedung putih tanpa anjing, minggu kemarin, keluarga Presiden Barack Hussein Obama akhirnya menemukan anjing kesayangannya sendiri. Anjing beruntung berusia 6 bulan itu diberi nama Bo. Ia kini menjadi penghuni baru gedung putih, yang segala tingkah lakunya juga akan menjadi pusat perhatian media.

Bo ternyata binatang peliharaan pertama keluarga Obama. Selama ini, keluarga Obama tak pernah mempunyai binatang kesayangan. Mereka mendapatkan anjing keturunan Potugal itu dari pemberian Senator Edward M. Kennedy dari Massachuset, yang memberikannya sebagai hadiah buat putri Obama, Sasha, 7, dan Malia, 10.

Sasha dan Malia kemudian menamakan anjing itu seperti nama kucing milik sepupunya yang juga bernama Bo. Nama itu ternyata juga disukai oleh ibu negara Michele Obama, yang mengingatkan Michele pada nama mendiang ayahnya Diddley, dan juga mengasosiasikan pada nama penyanyi jazz kesukaannya Bo Diddley.

“Bo akan duduk jika melihat kedua gadis itu (Sasha dan Malia) duduk. Dia juga akan berdiri jika melihat tuannya berdiri. Bo tak pernah salah masuk toilet. Dia juga tak pernah merusak furniture. Bo anjing yang cerdas, yang telah menyerap semua pelajaran dari pelatih anjing Senator Kennedy. Anjing itu telah dilatih di sebuah tempat rahasia, yang tertutup, di luar Washington,” komentar koran Washington Post.

Presiden-presiden Amerika selalu mempunyai anjing kesayangan yang akan selalu menemani selama menjalani tugas-tugas berat di Gedung Putih. President Lyndon B Jhonson misalnya memiliki Yuki, anjing kesayangan yang semula ia temukan tengah terdampar tak terurus di sebuh pom bensin di Texas.

President Dwight Eisenhower menjalani hari-hari kerjanya di Ruang Oval bersama Heidi, anjing kesayangan keturunan Jerman. Presiden George Walter Bush memiliki anjing Berney, Miss Beazley dan kucing hitam legam yang ia beri nama India. Nama kucing George W Bush ini, bahkan sempat mengundang demonstrasi di New Delhi, mereka memprotes nama India digunakan sebagai nama binatang peliharaan. Ayahnya, Presiden George Bush, juga memiliki dua ekor anjing kesayangan selama menghuni Gedung Putih yaitu Millie dan Ranger.

Jhon F. Kennedy barangkali presiden penggemar berat anjing dibanding presiden-presiden Amerika yang lain. Ia membawa 6 anjing kesukaannya sekaligus ke Gedung Putih, diantaranya Shannon, Charlie, Clipper dan Pushinka yang merupakan hadiah dari Khrushchev.

Dalam publikasi pertamanya yang dilansir Gedung Putih, Senin (13/4), Bo tampak gagah. Ia dipotret dengan memakai tuxedo hitam, dasi putih, cakar putih dan janggut putih. Ia juga dipotret dengan kostum lain seperti layaknya seorang selebriti, dengan memakai slayer bulu warna-warni. Ia akan menempati posisi sama istimewanya dengan Obama di Gedung Putih.

LATIMES l WASHINGTONPOST l WAHYUANA

Journalism standards matter

2009-03-22T21:40:00.000-07:00

Warief Djajanto Basorie , The Jakarta Post, Tue, 02/17/2009

When the media covers a conflict, accusations of bias can land on its doorstep. A case in point is the three-week Israeli offensive into Gaza that ended in mid-January. The BBC received more than 11,000 complaints when, on Jan. 26, it decided not to broadcast a TV appeal by aid agencies for victims, particularly children, of Israel's assault on Gaza. BBC Director-General Mark Thompson denied he had been subject to the lobbying of pro-Israel interests. He maintained the corporation had a duty to cover Gaza in a "balanced, objective way."

Journalists on the ground could be influenced to take sides in witnessing distressed children left homeless and parentless.

To do so, though, might let their impartiality become hostage to the events they are covering. Indeed, every journalist should follow his or her own conscience.

Journalists should, however, exercise in earnest the paramount obligation common to all in their profession: Journalism's first obligation is to the truth. In Elements of Journalism, Bill Kovach and Tom Rosenstiel state that after assembling and verifying the facts, "journalists try to convey a fair and reliable account of their meaning."

Further to this, journalism's first loyalty is to citizens. This means coverage is not slanted and with a commitment that it should present a representative picture of all constituent groups in society.

Observing the first two out of the 10 elements of journalism enumerated by Kovach, journalists should attempt to report on the opposing sides of a conflict situation. In Gaza, a Palestinian grandmother waves a white cloth but an Israeli soldier still shoots his automatic firearm and maims her grandchild. The BBC reports the event citing two independent witnesses. It then seeks a response from the Israeli military and a spokesperson for the Israeli Defense Force replies the matter is under investigation.

It is this approach to reporting, covering all the pertinent sources, that sustains the credibility of the journalist. By providing credible reporting, the journalist has tried to convey a fair and reliable account. The coverage is not slanted and purposefully attempts to provide a representative picture of what happened.

It is not easy to cover conflict or a tragedy, or even a seemingly conventional news conference, and not be affected by it. Journalists can express emotions. An extreme case is Iraqi TV journalist Muntadhar al-Zeidi angrily pitching both his shoes at then US President Bush in Baghdad on Dec. 14, 2008.

However journalists should exert self-control on the job to get the most worth out of the assignment. Covering a conflict should not lead to a conflict in conscience. One-sided coverage of the fighting in Gaza in favor of the Palestinians may be well-meaning to advocate their cause but it could stir resentment from those who perceive the reporting is unbalanced and lead to accusations of media bias. The danger of one-sided reporting is that it could foment an "us and them" mentality.

In Indonesia, such charges of taking sides in relation to the media's reporting of the communal conflict in the Maluku islands, for instance, are one example. More than 8,000 people died from January 1999 to 2001 in the violence that started in Ambon, the provincial capital, and spread to North and Southeast Maluku. The local media in Ambon split along communal lines. It got co-opted to be the trumpet of the contending communal groups and succumbed to carrying provocative news during the escalating conflict. Radio stations also became partisan.

It was only after the February 2002 peace agreement between the conflicting faiths, reached in the South Sulawesi hill town of Malino, that the reporting became less biased. The establishment of the Maluku Media Center by journalists concerned with unbiased and non-provocative reporting helped to restore the peace.

At the national level, "Indonesian journalists are independent in producing accurate, balanced and malice-free news stories." This call is underscored in Article 1 of the Journalistic Code of Ethics (KEJ) that 29 journalists and media organizations drafted in March 2006 and approved by the Press Council. The 11-Article KEJ should be a working guide for the balanced, unbiased reporting of Indonesian journalists.

The writer is a journalism instructor at the Dr. Soetomo Press Institute (Lembaga Pers Dr. Soetomo, LPDS) in Jakarta.

Jurnalisme Seluler : Pengaruh Perkembangan Telekomunikasi Seluler Terhadap Media Massa

2008-12-30T09:29:00.000-08:00

Oleh : Wahyuana

Menurut Pak Hasnul Suhaimi, Presiden Direktur Excelcomindo Pratama, sampai pertengahan tahun 2008, jumlah nomor seluler yang beredar di Indonesia diperkirakan sudah mencapai angka lebih dari 110 juta nomor, dengan jumlah pengguna diperkirakan sudah mencapai lebih dari 90 juta orang. Dengan jumlah penduduk diperkirakan sebanyak 230 juta jiwa, maka tingkat penetrasi pengguna telepon seluler di Indonesia, pada pertengahan 2008, diperkirakan telah mencapai angka lebih dari 40 persen. Angka ini diramalkan akan secara korelasi regresional terus naik tajam mencapai 60 persen dalam 3-4 tahun kedepan. Melihat marketnya yang sedemikian besar, dunia telekomunikasi seluler menyimpan peluang pasar bisnis informasi yang menggiurkan, karena akan ada sekitar 150 juta orang pengguna telepon seluler yang akan selalu aktif.

Trend ini tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga merupakan trend perkembangan dunia telekomunikasi seluler secara global. Perkembangan dunia seluler bahkan telah mulai menciptakan suatu market bisnis media tersendiri, dimana medium dan instrumen produksinya sangat tergantung pada teknologi seluler. Para penerbit media-media tradisional seperti media cetak, radio dan televisi, dalam 5 tahun terakhir ini, tak urung juga telah melakukan lompatan penyesuaian-penyesuaian, dengan mensinergikan kecepatan bisnis informasinya dengan menggunakan teknologi telekomunikasi seluler. Sejak 5 tahun lalu, kita sudah bisa mendapatkan layanan berlangganan berita dari media cetak atau radio atau dari kantor berita dengan melalui SMS (Short Message Service) yang menggunakan teknolgi WAP ke telepon genggam kita. Sehingga kita bisa mengikuti berita dan indeks harga saham secara lebih cepat dan dari sembarang tempat.

Begitu juga dalam media elektronik, sejak beberapa tahun terakhir ini, siaran berita dan informasi dari radio dan televisi sudah dapat dinikmati secara langsung (real time) melalui telepon genggam atau handphone (HP) kita. Selain itu teknologi seluler sendiri juga telah menjadi medium media massa atau pers, yaitu sebagai sarana produksi berita (pers) yang langsung dikirimkan ke handphone. Sehingga mulai dikenal juga Seluler Newsroom, sebagai kantor produksi berita yang dikirimkan ke publik audiens-nya melalui saluran handphone.

Para reporter media online melalui internet, bahkan sekarang sudah bisa mengetik sendiri berita yang dia dapat dalam reportase, di alat handphone-nya, untuk kemudian Ia tinggal pencet tombol 'kirim' untuk bisa langsung mengirimkan berita tersebut hanya dalam hitungan beberapa detik, dan berita itu bisa langsung terpublikasikan didalam websitenya, dan kemudian bisa diakses secara global. Teknologi seluler telah berjasa mempersingkat pola kerja reporter online dalam pelaporan berita, dari cara kerja sebelumnya; dimana dulu para reporter online mesti membuat laporan dengan menelpon dulu ke newsroom, untuk kemudian laporan melalui telepon itu, akan diketik oleh reporter yang lain sebelum dipublikasikan. Para reporter online, bahkan tak hanya bisa mengirim berita berupa teks, tetapi juga bisa mengirim materi hasil reportasenya berupa suara atau video, semua proses produksi berita itu bisa dilakukan melalui telepon genggamnya yang mungil.

Sebuah penelitian dari Online Journalism Review telah menunjukkan bahwa internet dan telekomunikasi seluler telah berhasil melakukan revolusi dalam hal kecepatan waktu antara sebuah peristiwa terjadi dan waktu publikasinya di media massa. Jika pada 25 tahun lalu, jarak dari sebuah peristiwa terjadi dengan waktu publikasi, rata-rata dibutuhkan waktu 1 hari, untuk beritanya sampai kepada publik melalui media cetak atau televisi. Sekarang rata-rata hanya dibutuhkan jarak waktu antara 5 - 10 menit dari sebuah peristiwa terjadi, untuk sampai beritanya ke publik melalui media internet, radio, televisi, dan seluler newsroom. Ini berkat bantuan teknologi telekomunikasi seluler yang bisa menyediakan perangkat untuk bisa mempersingkat waktu pengiriman, format materi berita, produksi dan mekanisme publikasi berita di media massa.

Melihat pengaruhnya yang luar biasa itu, membuat telekomunikasi seluler atau disebut juga sebagai komunikasi bergerak (mobile communications), sering dianggap sebagai kekuatan renaissance bagi industri media massa. Telekomunikasi seluler akan memberikan peluang-peluang baru yang lebih menarik dan atraktif dalam industri media massa. Baik dalam proses produksi, dalam konten, dalam aspek bisnis, maupun dalam hubungan antara organisasi media dengan audiens (pembaca). Dengan teknologi komunikasi seluler, para audiens sekaligus bisa sebagai produser berita. Bahkan di dalam jurnalisme warga (citizen journalism), yang terfasilitasi dengan adanya media internet dan telepon seluler, para warga atau publik sekaligus bisa berperan sebagai wartawan dan produser berita.

Di dalam sejarah memang tak ada medium komunikasi selain telepon seluler, yang mampu sedemikian cepat berpengaruh dan merevolusi pola-pola interaksi komunikasi antar komponennya. Gutenberg memang telah sangat berjasa dalam penemuan mesin cetak yang merevolusi komunikasi manusia melalui buku dan media massa cetak. Namun telepon seluler telah merevolusi semuanya, baik teknologi maupun pola-pola hubungan interaksi.

Hal ini karena telepon seluler memiliki kelebihan-kelebihan dibanding medium-medium komunikasi media massa yang lain, diantaranya :

1. Bersifat personal, kepemilikan telepon seluler biasanya bersifat personal untuk memenuhi segala kebutuhannya. Sehingga informasi-informasi yang masuk ke etelepon seluler biasanya juga dianggap lebih personal dan ekslusif. Inilah yang membuat komunikasi melalui telepon seluler lebih mudah untuk membangun kedekatan dan bersifat komunitas.

2. Selalu mobile On, setiap orang selalu menyalakan teleponnya kemanapun dia pergi dan kapanpun. Sehingga tidak ada barrier apapun dalam soal waktu dan tempat untuk berkomunikasi.

3. Interaktif dengan media lain. Bisa digunakan interaktif dengan berbagai medium media massa lain seperti media cetak, radio, televisi, maupun internet. Apalagi dengan kecenderungan kedepan, konvergensi media akan disatukan dalam satu alat berupa telepon seluler. Sehingga dalam satu telepon seluler bisa digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi komputer, televisi, radio, maupun ssebagai alat komunikasi. Dengan telepon seluler, partisipasi dan interaksi antara media dan pembacanya dapat terjadi.

4. Multi tasking, dalam satu telepon seluler, sudah berhimpun berbagai fungsi-fungsi sebagai alat telepon, mesin pencari, sistem service seperti pembayaran dan pemesanan, games, buku harian, buku alamat, alat perekam suara, perekam jejak, kamera, fungsi radio, televisi, komputer, untuk mendengarkan musik, sampai editing dan perekam video. Sehingga dapat berfungsi sebagai alat produksi maupun sebagai medium media massa.

5. Mudah digunakan. Tinggal klik dan pencet tombol-tombol semua fungsi sudah bisa dijalankan.

6. Berkecenderungan untuk semakin murah. Berbagai teknologi yang digunakan semakin murah, sehingga bisa dijangkau oleh semua orang.

Sifat-sifat diatas membuat produk media massa yang dihasilkan melalui telepon seluler juga bersifat lain dibanding dengan medium lain.

Jurnalisme Seluler
Dulu, sebelum ada komputer, wartawan mempunyai sebutan yang amat romantik untuk menggambarkan keseharian kerja mereka, yaitu disebut sebagai kuli tinta. Setelah ada komputer, wartawan kemudian sering disebut sebagai kuli disket atau kuli flash disk.

Sekarang, di era kita hidup dengan teknologi telekomunikasi seluler yang serba digital, mulai ada sebutan romantik baru bagi para jurnalis yang setiap hari tak pernah berpisah dangan handphone-nya, yaitu disebut kuli seluler. Sebuah genre journalisme baru pun tumbuh seiring dengan tumbuhnya trend baru ini yaitu cell journalism atau jurnalisme seluler. Sedangkan sebutan cell journalist atau jurnalis seluler atau kuli seluler tadi, adalah sebutan bagi para pelakunya.

Secara umum jurnalis seluler atau kuli seluler adalah merujuk pada para jurnalis atau orang-orang yang bekerja untuk mengumpulkan dan memberitakan informasi kepada publik, dengan menggunakan alat berupa handphone sebagai alat memproduksi berita maupun sebagai medium penayangan berita.

Sudah jamak para jurnalis di lapangan saat ini selalu tak pernah berpisah dari handphonenya. Seakan telepon genggam sudah menjadi alat vitalnya yang tak terpisahkan. Para jurnalis radio menggunakan handphone untuk melaporkan berita secara langsung melalui suara. Jurnalis cetak menggunakan handphon untuk wawancara, mengumpulkan informasi, maupun untuk mengolah dan mengirimkan berita. Jurnalis online begitu juga, tetapi mereka biasanya langsung mempublikasikan beritanya di website dengan dikirim langsung melalui fasilitas black berry. Demikian juga para jurnalis televisi, tak pernah lepas dari handphone.

Meskipun secara umum sebutan kuli seluler adalah untuk menyebut para wartawan yang menggunakan handphonenya itu, tetapi sesungguhnya apa yang disebut Cell Journalism atau jurnalisme seluler itu merupakan sebuah konsep jurnalisme yang serius.

Cell journalist, pertama kali disebut pada July, 2005 di London, ketika terjadi peristiwa serangan terorisme di stasiun kereta api bawah tanah di kota London, Inggris. Sebutan ini ditujukkan kepada para warga biasa yang dengan sukarela memotret, merekam, dan mengambil gambar melalui handphone mereka, tentang kondisi para korban, peritiwa, dan segala keributan dalam peristiwa itu, dan mereka mengirimkannya secara sukarela ke website-website atau ke blog personal mereka sendiri, sehingga bisa diakses secara global.

Sebutan jurnalis seluler, kala itu, justru bukan diberikan kepada para reporter dan jurnalist profesional. Tetapi kepada para warga biasa itu, yang menggunakan telepon seluler mereka untuk menyebarkan berita kepada khalayak luas. Ledakan informasi yang di suplay para jurnalis seluler ini, ternyata sangat membantu kepuasan publik dalam mengetahui keseluruhan peristiwa itu secara lebih akurat dan mampu menampilkan berita dari berbagai sisi yang terjadi. Kehadiran jurnalisme seluler kala itu sangat membantu.

Seiring waktu, sebutan jurnalis seluler semakin populer. Di Inggris saat ini paling tidak ada 3 website yang secara khusus berbisnis menampung jepreten atau rekaman orang-orang biasa maupun wartawan, melalui handphone mereka, tentang berbagai hal di seputarnya, untuk dikirim ke website tersebut. Diantaranya adalah www.spymedia.com dan www.celljournalist.com yang mau membeli dengan harga sampai US $ 50 per foto atau per video rekaman biasa melalui handphone, jika materinya dianggap layak, mengandung nilai berita, atau memenuhi syarat dianggap sebagai klip berita atau sebuah tayangan dokumenter.

Cerahkan prospek bisnis jurnalisme seluler ini ? Laporan dari pengelola www.celljournalist.com para peminat bisnis ini terus menerus bertambah, sehingga diramalkan bahwa bisnis ini akan cerah dan berkembang dimasa mendatang. Seiring dengan kemajuan teknologi seluler dan jumlah pengguna handphone yang semakin besar.

Konsep yang paling penting yang ditekankan dalam jurnalisme seluler adalah adanya pelibatan dan antusiame warga untuk terlibat melaporkan dan memberitakan suatu peristiwa penting yang sedang terjadi, hal ini mirip dengan konsep citizen journalism atau jurnalisme warga di dalam media online internet.

Demassifikasi Produksi Berita

Kehadiran teknologi telekomunikasi seluler yang di Indonesia saat ini sudah sampai pada tahap penggunaan teknologi 3G dan 3,5 G di pasar, secara evolutif akan membawa perubahan pada pola-pola komunikasi dalam masyarakat. Perkembangan penggunaan telepon seluler sebagai sarana utama dalam komunikasi, yang telah menciptakan genre jurnalisme baru yaitu jurnalisme seluler, juga tak pelak akan mempengaruhi pula struktur dan pola organisasi media, dibandingkan dari era sebelumnya. Saat ini, memang belum terasa pengaruhnya secara langsung terhadap industri media massa, tapi kedepan akan banyak perubahan-perubahan yang mesti akan terjadi sebagai akibat dari kemajuan penggunaan telepon seluler yang bersifat multitasking itu.

Sebelumnya, pola-pola komunikasi massa adalah komunikasi yang bersifat mempengaruhi atau berkaitan dengan publik yang luas (massif), bersifat satu arah (tidak ada komunikasi/interaksi langsung antara para peserta-peserta komunikasi, seperti antara perusahaaan media dengan audiensnya), bersifat tidak langsung (harus melewati media perantara teknis), bersifat terbuka (ditujukan pada publik yang tidak terbatas dan anonim), serta mempunyai publik yang secara geografis tersebar dalam sebuah batasan zonasi yang tetap. Contoh media massa tersebut adalah media cetak, radio dan TV yang selama ini ini telah kita kenal.

Namun dengan adanya revolusi telepon seluler saat ini, maka konsep tentang komunikasi massa diatas mengalami revisi-revisi, khususnya dalam hal yang bersifat massif, interaksi antar peserta komunikasi dan organisasi media.

Kalau dulu, audiens media massa hanya bersifat pasif dan menunggu saja versi-versi berita yang diterbitkan atau dipublikasikan oleh organisasi media, -baik itu media cetak, televisi maupun radio—kini di dalam era jurnalisme seluler, audiens bisa secara langsung membuat sendiri berita-berita sesuai dengan versi dan konteks pengetahuan yang dia miliki. Dengan telepon seluler, kini para audiens berita adalah juga sebagai produsen berita. Para warga Inggris tak perlu harus menunggu berita dari media cetak, telvisi atau radio untuk mengetahui dan memberitakan peristiwa aksi terorisme di lingkungannya, tetapi dengan telepon seluler mereka, mereka dapat secara langsung meliput dan melaporkan peristiwa yang dia saksikan langsung itu.

Disinilah telepon seluler telah melakukan revolusi demasifikasi produksi berita. Kalau dulu berita diproduksi secara massif dan dimonopoli hanya oleh organisasi media, dan ditujukan buat konsumen secara massal, sekarang setiap pengguna handphone dapat pula berkontribusi membuat berita sesuai kebutuhan, minat, dan kepentingannya sendiri, tanpa harus disetir oleh versi dominan organisasi media. Kebenaran bukan lagi milik dan dimonopoli oleh segelintir organisasi publik yang besar dan mapan, tetapi kebenaran didapat dari berbagai interakasi publik.

Organisasi media pun akan terpengaruh, kalau dulu redaksi menjadi penguasa kebenaran atas suatu pemberitaan, sekarang, dalam era seluler, semua pengguna telepon seluler dapat memproduksi berita menurut versinya. Semua orang bisa bekerja menjadi wartawan. Disinilah yang menjadi tantangan bagi organisasi-organisasi media tradisional yang telah mapan untuk melakukan reorganisasi struktur perusahaannya.

Disisi lain juga, perkembangan telepon seluler juga memberikan peluang bagi organisai media tradisional untuk lebih mengefektifkan kinerjanya sekaligus memperluas peluang bisnis. Dengan perkembangan teknologi seluler, para reporter media semakin mudah memproses, mengumpulkan dan mengirim informasi yang dia dapat ke newsroom-nya. Dengan telepon seluler, organisasi media juga dapat memperluas audiensnya, misalnya dengan membuat layanan berita cetak melalui SMS atau siaran televisi dan radio yang bisa dinikmati melalui telepon seluler.

Menjadi tantangan bagi organisasi-organisasi media tradisional untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan teknologi komunikasi seluler.

Prospek Bisnis Media Seluler

Sebuah lembaga riset, IMS Research, memperkirakan hampir setengah milyar orang akan menonton TV melalui telepon selular-nya pada akhir tahun 2011. Mobile digital TV melalui telepon seluler diperkirakan pada saat itu akan mengalami ‘boming’ dengan mengalami peningkatan konsumen sampai 50% per tahun sampai tahun 2015. Di Indonesia sendiri diperkirakan tingkat kepemilikan telepon seluler sendiri telah mencapai lebih dari 60% pada saat itu, atau ada sekitar 150 juta pengguna handphone. Sebuah pasar bisnis media seluler yang menggiurkan.

IMS research mengatakan, kalau mobile TV yang dikirimkan melalui jaringan data seluler, akan mengalami peningkatan kuat dan membangun kedudukan yang baik dalam pasarnya, mulai 3-4 tahun lagi. Pada saat itu, setengah dari pengakses dan pelangganan mobile TV itu, juga akan secara rutin menerima dan berlangganan videonews melalui perusahaan kantor berita mobile digital broadcast.

Pada saat itu, pasar komunikasi media massa seluler akan tumbuh. Orang menikmati dan mengandalkan perolehan informasi yang ia inginkan melalui handphone yang ia miliki, yang juga terkoneksi dengan internet dan media massa tradisional seperti televisi, radio, dan informasi dari organisasi-organisasi pemberitaan yang berbasis media cetak.

Jurnalisme seluler akan menjadi trend utama dari arus komunikasi media massa. Inilah peluang binis media yang akan kita hadapi dimasa depan, seiring dengan kemajuan telekomunikasi seluler yang semakin mendominasi semua aspek kehidupan kita. Untuk itu IMS menyarankan akar para penyedia jasa konten berita atau perusahaan-perusahaan media mulai mengorientasikan bisnisnya ke sektor ini. Memang ini bukan teknologi yang murah, untuk itu IMS mengingatkan bahwa para penyedia jasa mobile TV, video, perusahaan media dan kantor berita harus menginvestasi dana besar untuk membangun sebuah infrastruktur dan teknologi yang mampu menciptakan jangkauan yang luas sekaligus penerimaan sinyal indoor maupun outdoor yang baik.

Di Indonesia sendiri belum banyak perusahaan yang melirik bisnis pemberitaan atau pers melalui media seluler ini. Perusahan-perusahaan pers yang telah ada selama ini, sesungguhnya dapat menggandeng dan berpatungan dengan perusahaan-perusahan jasa telekomunikasi untuk menggarap segmen pasar bisnis media seluler ini.

Dari Rp. 45 trilyun belanja iklan secara nasional pada tahun 2008, ternyata hampir 58,3% masih diserap oleh industri televisi. Kemudian media massa cetak menyerap 37,5% belanja iklan itu. Sedangkan perolehan iklan radio mengkonsumsi sekitar 1,3 %. Ketiga segmen media ini masih mendominasi perolehan iklan secara nasional. Namun yang mencengangkan adalah peningkatan perolehan iklan di sektor media baru seperti internet dan media seluler yang mencatatkan perolehan iklan sampai Rp. 100 milyar selama tahun 2008. Yang meningkat hampir lebih dari 30% dari tahun sebelumnya.

Adanya kecenderungan global, terutama di Amerika Serikat dan Eropa, bahwa konsumsi media akan beralih ke sektor media baru seperti internet dan media seluler dimasa-masa mendatang, membuat perkiraan belanja iklan ke sektor internet dan media seluler di Indonesia, akan terus naik dimasa-masa mendatang.***

Keterangan : Foto-foto diambil dari materi Promo XL

Gaia, Kosmologi Konservasi Hutan Dan Lingkungan

2008-12-10T01:56:00.000-08:00

Konsep etik apakah sehingga kita mempunyai kewajiban untuk selalu memelihara dan melindungi lingkungan dan hutan kita ?

Apakah sekedar demi untuk menghindari bencana-bencana yang kerap kali hadir akibat lingkungan hidup dan hutan di sekitar kita yang rusak, seperti datangnya bencana banjir, gempa, tanah longsor, badai, kekeringan atau tsunami. Ataukah kita wajib melindungi dan mengkonservasi potensi alam dan keanekaragaman hayati hutan hujan tropis kita, karena setiap spesies dan organisme yang kita konservasi itu, menyimpan potensi di masa depan bagi kemakmuran dan kesejahteraan manusia anak cucu kita nanti (baca: demi kepentingan komersial). Ataukah ada kepentingan lain yang lebih mulia, sehingga hukumnya ‘wajib’ bagi setiap individu di dunia ini untuk menjaga, melindungi, dan merawat hutan, tanah, laut, dan udara di bumi ini beserta segala isinya.

Penjelasan kosmologis atas berbagai pertanyaan ini dapat ditemukan dalam teori Gaia. Teori mutakhir yang memandang adanya berbagai kaitan dan ketergantungan diantara unsur-unsur penyusun dan penghuni bumi ini dengan pandangan yang lebih holistik. Teori ini sekarang telah populer, namun masih sering disalahmengerti dan disalahgunakan, karena ketika pertama dipublikasikan, sempat mengundang banyak kontroversi. Namun bukti-bukti ilmiah mutahir telah memberikan koreksi atas kesalahan-kesalahan awal itu.

Teori Gaia pertama kali dikemukan oleh ilmuwan James Lovelock tahun 1979 melalui buku pertamanya Gaia : A New Look at Life on Earth. Dalam teori Gaia, bumi dipandang sebagai sebuah organisme besar dimana seluruh sistem dan komponen-komponen yang terkandung di dalamnya, baik biotik maupun abiotik, di udara, laut, tanah, dan di angkasa, merupakan organ-organ tubuh bumi yang saling berkaitan dan memiliki fungsi-fungsi sendiri yang saling melengkapi dan bekerjasama dalam saling ketergantungan. Dalam sistem organisme besar itu, bumi memiliki keseimbangan sistem yang bersifat homeostasis, sehingga jika salah satu bagian dari organ bumi itu sakit atau luka, maka juga akan mempengaruhi seluruh sistem bumi yang ada. Ini seperti dapat kita analogikan dengan sistem di dalam tubuh kita; sistem tubuh kita akan terganggu jika kita kehilangan salah satu organ tubuh, atau kalau salah satu organ tubuh kita sakit maka seluruh tubuh kita akan terasa sakit, tidak normal, lumpuh atau bahkan mati.

Sebagai sebuah sistem organisme tunggal, maka menjadi kewajiban bagi seluruh organ dan seluruh penghuni di bumi ini untuk saling menjaga harmoni dan stabilitas sistem, dengan saling memperhatikan, memberikan respon-respon, bekerjasama dan melindungi setiap komponen-komponen bumi yang lain. Dalam sistem itu, seluruh komponen dan unsur-unsur bumi mempunyai kedudukan yang sama, setara dan seimbang dalam kontribusinya menjaga kondisi bumi untuk tetap layak ditinggali. Manusia memang menjadi unsur penting kehidupan di bumi, karena kemampuan akal dan budinya, tetapi meskipun begitu, manusia sendiri juga dapat terlempar dari kehidupan di bumi ini, jika ia tidak dapat menjaga dan berperan dalam menjaga harmoni bumi, seperti juga peran yang dilakukan oleh unsur-unsur komponen bumi yang lain. Bukti perjalanan sejarah kehidupan di bumi telah berulangkali membuktikan, bahwa tidak ada jaminan bagi makhluk-makhluk dominan dan berkuasa di bumi, seperti dulu Dinosaurus, untuk tetap eksis dan bisa bertahan dari sistem homeostasis bumi, jika ia dianggap tidak produktif bagi bumi. Sehingga meskipun manusia saat ini menjadi makhluk paling penting di muka bumi, kalau tidak hati-hati dalam menjalankan kehidupannya, ia juga bisa bernasib sama dengan Dinosaurus.

Teori organisme tunggal bumi ini pada awalnya sempat menjadi kontroversial, karena sebagai organisme, Lovelock mengemukakan, bahwa bumi juga mempunyai sistem kekebalannya dan kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri dari ‘luka-luka’ yang mungkin menyerangnya, sebagai bagian dari mekanisme bertahan dari sifat homeostasis bumi. Lovelock mengemukakan adanya sejumlah bukti-bukti penelitian bahwa berbagai fenomena kerusakan lingkungan global seperti meningkatnya zat-zat rumah kaca yang mengakibatkan meningkatnya pemanasan global, ternyata secara korelasional juga diikuti dengan meningkatnya populasi algae dan fitoplankton-fitoplankton di samudara Atlantik dan Pasifik yang semakin produktif menghasilkan zat Dimetilsulfida, yang setelah terlepas ke udara, kemudian akan bereaksi mengurai zat-zat efek rumah kaca di atmosfer. Mekanisme ini akan mengurangi kandungan zat-zat rumah kasa yang menyebabkan pemanasan global dan kerusakan ozon di atmosfer.

Temuan sistem respon ‘umpan balik’ akibat kerusakan lingkungan di bumi ini, sempat menimbulkan kesimpulan yang kontroversial karena dengan demikian berbagai problem kerusakan lingkungan hidup di dunia saat ini, dapat dianggap sesungguhnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan, karena bumi ternyata menyediakan sistem dan mekanismenya sendiri untuk melakukan netralisasi dan melakukan penyembuhan-penyembuhan atas problem ancaman kerusakan yang sedang dihadapinya. Problem pemanasan global dan polusi udara saat ini tak perlu terlalu dikhawatirkan karena mekanisme internal metabolisme bumi akan menyediakan sistem-sistem yang akan menetralisirnya.

Premis ini tentu saja kontroversial bagi kalangan aktivis lingkungan hidup. Meskipun konsep dasar Gaia yang memandang bumi sebagai sebuah sistem holistik global yang seluruh komponen penghuninya mempunyai kaitan dan berada dalam saling ketergantungan, tetap dianggap sebagai gagasan yang prospektif di dalam memahami kaitan sistem kerja bumi. Tetapi pada bagian kesimpulan yang menganggap bahwa ancaman kerusakan lingkungan hidup sebagai bukan anacaman yang serius, tetap ditolak oleh kalangan environmentalis.

Sebaliknya pada bagian inilah yang sering ‘dibajak’ oleh kalangan industrialis dan para perusak lingkungan, melalui iklan-iklan mereka, yang mengatakan bahwa di dalam mekanisme Gaia residu industri sesungguhnya tidak perlu terlalu dipermasalahkan karena akan tereduksi sendiri oleh mekanisme metabolisme bumi.

Lovelock kemudian merevisi beberapa kesimpulan-kesimpulan di buku pertamanya ini, melalui 4 buku yang ia terbitkan selanjutnya ; The Ages of Gaia (1988), The Practical Science of Planetary Medicine (1991), Homage to Gaia (2000), dan The Revenge of Gaia (2006). Di dalam penelitiab mutakhir yang tertuang di dalam buku-buku terbarunya, Lovelock menemukan bahwa memang benar bahwa bumi mempunyai sistem kekebalannya sendiri, dan didalam sistem metabolisme bumi itu terdapat sistem respon umpan balik yang siap mereduksi dan menyembuhkan luka atau penderitaannya sendiri. Namun Lovelock menemukan ‘red light’ atau alarm peringatan di dalam sistem itu, bahwa sistem kekebalan dan respon umpan balik yang dimiliki bumi itu mempunyai batas limit kemampuannya. Bahkan saat ini, Lovelock mensinyalir, bahwa sistem bumi sudah sampai pada tahap yang tidak mampu lagi merespon dan menetralisir residu-residu akibat aktivitas manusia yang dapat mengancam keseimbangan bumi. Artinya jumlah residu akibat berbagai aktivitas manusia saat ini ternyata sudah tidak equivalen lagi dengan kapasitas bumi untuk mereduksinya.

Ini salah satunya dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa fenomena pemanasan global akibat tingginya kandungan CO2 dan zat-zat efek rumah kaca di atmosfer ternyata tidak mampu secara cepat direduksi oleh seluruh tumbuh-tumbuhan dan fitoplanton-fitoplankton yang berada dimuka bumi saat ini. Konsentrasi CO2 di atmosfer sudah meningkat sekitar 35% sejak era revolusi industri 400 tahun lalu, tetapi berdasarkan riset-riset terbaru, kemampuan semua komponen bumi untuk mereduksinya hanya meningkat 2% lebih cepat. Sehingga bumi sekarang berada dalam ancaman pemanasan global yang benar-benar nyata.

Bumi mungkin masih akan tetap eksis meskipun terjadi peningkatan suhu di dalam tubuhnya, karena didalamnya akan terjadi proses-proses membentuk keseimbangan-keseimbangan baru sebagai hasil interaksi dan negosiasi antar komponen pembentuknya. Tetapi menurut Lovelock, sama sekali tidak ada jaminan bahwa manusia akan bisa tetap eksis didalam sistem keseimbangan baru itu. Karena dalam sejarah bumi sendiri terdapat bukti bahwa telah berulangkali terjadi adanya pemusnahan massal atas unsur-unsur penghuninya yang dominan dan berkuasa, namun ternyata tak mampu menyesuaikan diri didalam sistem homeostasis yang baru. Sehingga menjadi peringatan bagi manusia kalau ia tidak bisa mengendalikan perilakunya untuk tidak merusak lingkungan, maka ia bisa terancam terlikuidasi dari bumi.

Konsep penting lain dari teori Gaia didalam memandang kehidupan di bumi adalah bahwa biosfer (lingkungan kehidupan) sangat bergantung, berinteraksi dan berkorelasi erat dengan komponen-komponen bumi yang lain, dan bahwa setiap komponen-komponen di dalam biosfer sendiri, masing-masing mempunyai fungsi, nilai, peran dan kegunaan sendiri untuk saling melengkapi, berinteraksi dan bergantung satu sama lain untuk saling menolong dan mendukung agar tetap bisa eksis di muka bumi. Seperti misalnya hutan hujan tropis dan lahan basah yang masing-masing mempunyai fungsi dan peran tersendiri dalam memelihara kestabilan biosfer untuk mendukung sistem homeostasis bumi.

Salah satu keprihatinan mendalam Gaia saat ini adalah cepatnya laju penurunan keanekaragaman hayati di muka bumi. Keanekaragaman hayati merupakan salah satu bagian penting dari sistem Gaia, karena di dalam Gaia semua unsur isi bumi mempunyai peran dan fungsi yang sama namun spesifik sesuai dengan karakternya, sehingga hilangnya salah satu unsur komponen kehidupan akan berpeluang mempengaruhi kestabilan sistem di dalam Gaia. Baik itu unsur biotik maupun abiotik. Baik itu unsur biotik kelas rendah seperti bakteri, sampai unsur biotik kelas tinggi seperti manusia. Telah menjadi bukti bahwa respon atas meningkatnya zat-zat rumah kaca di atas atmosfer tidak hanya dilakukan oleh jenis-jenis tumbuhan tingkat tinggi, tetapi juga oleh alga dan fitoplankton-fitoplankton di samudera. Organisme yang sebelumnya diabaikan dan dianggap tidak penting di dalam rantai fotosintesis bumi. Ini membuktikan bahwa bahkan unsur-unsur penyokong biosfer pada tingkat microbiologi dan makluk hidup yang belum teridentifikasi pun mempunyai peran penting di dalam sistem metabolisme organisme bumi.

Besarnya kandungan keanekaragaman hayati yang berada didalam hutan hujan tropis yang dimiliki Indonesia, mempunyai peran yang sangat penting di dalam eksistensi sistem Gaia. Hutan-hutan tropis merupakan pusat keanekaragaman hayati yang paling tinggi di bumi. Masing-masing species yang terkandung di dalamnya mempunyai peran yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan, karena menjadi penyeimbang dan penyokong bagi unsur kehidupan yang lain. Sehingga kecenderungan untuk memanfaatkan lahan hutan kita menjadi hutan-hutan industri monokultur, sesungguhnya sangat tidak sesuai dengan kosmologi Gaia. Didalam Gaia, produktifitas ekosistem yang tinggi akan lebih banyak ditemukan didalam ekosistem-ekosistem yang multikultur.

Sehingga konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia merupakan hal yang sangat penting, tidak saja bagi sistem kehidupan di wilayah Indonesia, tetapi juga untuk seluruh sistem global bumi.

Etika Gaia

Sebagai sebuah teori sains, Gaia telah melahirkan sebuah implikasi etik tersendiri di dalam memandang kehidupan di bumi dan bagaimana selayaknya interaksi manusia dengan berbagai komponen bumi yang lain dibangun. Etik Gaia tampaknya cenderung berlawanan dengan teori evolusi Darwinian yang selama ini mendominasi persepsi publik di dalam memandang eksistensi kehidupan di bumi.

Teori evolusi Darwinian mendasarkan pandangannya bahwa eksistensi kehidupan makhluk hidup di bumi didasarkan pada konsep ‘survival of the fittest’ atau seleksi alam. Di dalam konteks kajian sains biologi, teori-teori Darwin memang tetap penting untuk menjelaskan fenomena-fenomena di dalam kajian populasi dan ekosistem. Namun di dalam kajian-kajian dalam skala biosfer, teori Gaia akan lebih mampu menyediakan perangkat-perangkat analisis dan perspektif yang lebih menarik dan komprehensif.

Dalam teori Darwin (1809-1882), kehidupan di bumi dipandang sebagai proses yang penuh persaingan dan terjadi seleksi alam, siapa yang menang dan kuat dialah yang bisa eksis di bumi. Organisme yang satu berjuang dan berhadapan dengan organisme yang lain untuk saling membunuh dan menguasai, gambaran seperti ini dapat kita lihat dalam trend film-film sains biologi saat ini, yang suka sekali mengeksploitasi cerita tentang rantai predator sesama organisme di bumi. Kehidupan di bumi dipandang oleh manusia sebagai obyek yang perlu dikuasai dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia. Kapitalisme dan eksploitasi alam merupakan fenomena yang menggejala dalam perspektif Darwinian.

Di dalam teori Gaia, yang memandang bahwa kehidupan di bumi ini sebagai sebuah sistem organisme tunggal dimana seluruh komponen-komponen pembentuknya saling berinteraksi, bekerjasama dan adanya konsep saling ketergantungan satu sama lain dalam sebuah sistem yang homeostasis, maka manusia bukan satu-satunya makhluk hidup yang paling sentral dan berkuasa dalam yang mengatur kehidupan di bumi. Manusia bukanlah makhluk yang paling istimewa, tetapi ia setara dan mempunyai kontribusi dan kesempatan yang sama dengan unsur-unsur bumi yang lain untuk mengelola dan menghidupi bumi. Sehingga manusia harus mempunyai rasa rendah hati dan menghormati setiap unsur dan komponen bumi yang lain, terhadap alam disekitarnya, dan terhadap makhluk hidup sesamanya. Hukum ‘wajib’ bagi setiap manusia untuk memelihara lingkungan dan hutan disekitarnya, karena ia mempunyai tanggung jawab yang sma dengan penghuni bumi yang lain untuk saling menjaga kehidupan.

Etik Gaia adalah suatu etika yang melandaskan pikiran dan tingkah laku yang bukan hanya memanfaatkan alam demi keuntungan diri sendiri (manusia) semata, melainkan tingkah laku yang mempunyai tanggung jawab untuk terus memelihara keseimbangan alam dan melestarikan keutuhan, kebersatuan, keberlangsungan dan keserasian ekosistem, biosfer, dan seluruh komponen pendukung sistem global bumi, karena bumi merupakan suatu sistem organisme kosmik yang terdiri dari komponen-komponen yang saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan, sehingga kehidupan di bumi harus saling menopang dan berjalan terus menerus secara konstan. Dalam gambaran Lovelock, bumi ini ibarat sebuah koperasi raksasa, dimana seluruh anggotanya saling berkerjasama, berinteraksi dan berbagi. Ingatlah selalu, jika kamu memotong sebatang pohon di hutan, maka tak hanya alam sekitar yang disakiti dan beresiko terkena kutukan dampak negatifnya, tetapi seluruh sistem global, dan masyarakt di ujung dunia lain, juga akan menerima efek negatifnya. Pada sebatang pohon, bersandar pula beribu kehidupan yang lain.

Di dalam etik Gaia, manusia sebagai makhluk hidup dari unsur biosfer memang bukan merupakan sentral dari seluruh sistem kehidupan, tetapi ia tetap merukan makhluk yang penting, karena kemampuan akal dan budinya. Manusia hanyalah salah satu elemen dalam seluruh eksistensi sistem global bumi, namun karena kemampuan akal budinya, manusia harus selalu rendah hati, tidak sewenang-wenang, dan selalu mempertimbangkan bahwa setiap tindakannya akan mempunyai implikasi terhadap keberadaan unsur-unsur komponen pendukung bumi yang lain.

Sehingga manusia dalam sistem etik Gaia, tidak bisa lagi berpikir dan bertindak egois dan individualis. Kalau kita membuang sampah, harus menjadi kesadaran kita bahwa sampah itu akan mempengaruhi sistem tanah, udara, dan alam sekitarnya, sehingga kita harus memilih cara yang tepat, bagaimana agar sampah yang kita buang itu tidak mengganggu dan merusak komponen-komponen bumi yang lain.

Kita wajib memiliki kasadaran untuk memelihara, menjaga dan melestarikan hutan dan lingkungan hidup di sekitar kita, bukan semata-mata demi kepentingan manusia, agar tidak banjir, longsor atau bencana yang lain, tetapi itu merupakan bagian dari tanggung jawab sistem kosmik kehidupan global bumi. Setiap organisme atau species yang kita sentuh atau temui, harus selalu menjadi kesadaran kita, bahwa itu juga merupakan makhluk yang mempunyai kesempatan yang sama untuk hidup dan mempunyai nilai yang sama berharganya dalam memjaga sistem kehidupan bumi. Semua tindakan-tindakan kita dalam menjaga hutan dan lingkungan merupakan bagian dari upaya menjaga kehidupan dan kemaslahatan bersama seluruh penghuni bumi.

Manusia harus menghormati unsur pendukung bumi yang lain, tanah, udara, air, lautan, dan semua penghuninya baik yang hidup maupun tidak. Bumi, kelestarian dan kesinambungan eksistensinya merupakan pusat dari orientasi kehidupan manusia.

Gaia dalam kearifan masyarakat lokal kita

Gaia yang diambil dari kata Ge atau dewi bumi dalam bahasa Yunani, sesungguhnya juga sebuah konsep penghormatan terhadap lingkungan hidup yang sudah kita kenal di dalam tradisi-tradisi masyarakat lokal di Indonesia. Di Jawa kita kenal dengan nama Dewi Sri sebagai dewa kesuburan tanah. Demikian juga di dalam masyarakat-masyarakat lokal di berbagai daerah di Indonesia, mereka selalu mempunyai orientasi pujaan spiritual terhadap dewa bumi atau dewa kelestarian lingkungan hidupnya, tetapi dengan ama-nama sebutan yang berlainan. Di dalam konteks nasional, Ge dapat pula kita artikan sebagai Ibu Pertiwi, yang selalu mendapat penghormatan di dalam setiap literatur kita. Bahkan lagu Ibu Pertiwi merupakan salah satu lagu yang populer dan dikenal oleh setiap orang di Indonesia yang merupakan penghormatan terhadap tanah air kita, tempat kita hidup, bergantung dan berakhir.

Penghormatan terhadap bumi beserta seluruh isinya sesungguhnya juga telah menjadi orientasi di dalam sistem-sistem tradisional masyarakat kita. Melalui upacara-upacara tradisional sebelum masa tanam atau sesudah panen di daerah-daerah pertanian, sebagai bentuk ungkapan penghormatan dan upaya untuk selalu mengingatkan perlunya kita menjaga dan melestarikan seluruh sistem kehidupan di bumi ini. Memang seluruh sistem kepercayaan di dalam upacara-upacara tradisional itu hanya berkaitan terhadap sistem kepercayaan lokal, namun sesungguhnya tradisi-tradisi itu mempunyai dimensi pengaruh terhadap kehidupan global.

Gaia sebenarnya telah kita kenal dalam sistem-sistem tradisional masyarakat kita, namun revitalisasi perlu dilakukan lagi saat ini, dalam konteks pemahaman yang lebih kontemporer.***

Daftar Pustaka :
1. Lovelock, James, Bumi yang Hidup, Yayasan Obor, Jakarta (1988).
2. Kuswata Kartawinata dan Anthony J. Whitten, Krisi Biologi : Hilangnya Keanekaragaman Hayati, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta (1991).

*Pemerhati sains hayati dan pengurus Yayasan Rindang Indonesia, tinggal di Jakarta.

Clash of civilisations or calculation of interests: an interview with Anis Baswedan

2008-08-29T15:29:00.000-07:00

by Wahyuana

Only 39 years old, Anies Baswedan's thoughts have been considered so influential that Foreign Policy magazine has rated this Rector of Paramadina University 60th on a list of the world's top 100 intellectuals.

Critical of the dominance of a cultural approach to Muslim-Western conflicts, he believes conflict is not triggered by cultural, religious, or civilisational identity, but by a calculation of interests. He expands on this concept in an interview with Jakarta-based journalist, Wahyuana.

What exactly do you mean by "a calculation of interests" in Muslim-Western conflicts?

Baswedan: The choice to engage in violence or peace isn't the projection of any ideological, cultural or religious factors, but instead, a strategic calculation, or a calculation of interests. A group opts to use violent approaches or peaceful methods depending on each approach's incentives or disincentives. Who is considered the enemy and what confrontational method will be used is often determined more by a calculation of interests than of ideology, religion or culture.

For example, let's consider relations between what we commonly refer to as the Afghan mujahideen and the United States. These various Afghan opposition groups were allies of the United States while fighting against the Soviet occupation of Afghanistan in the 1980s. At that time the United States considered them freedom fighters or heroes. Now, however, some of these same groups are fighting against the United States, the new occupying force, and are therefore indiscriminately called terrorists.

It is the perspective of each party, how it sees its challenges, interests and positions, that influences whether it become allies or enemies with the other.

Does this mean the clash of civilisations is nonsense?

Baswedan: I think it's a forced terminology. What really happens is a polarisation, and it has occurred in many forms throughout the history of mankind. There are polarisations in culture, ideology, race and religion. Polarisation has become an innate part of life itself.

Samuel P. Huntington's clash of civilisations is too forced – as if there is a specific religious/cultural conflict between the Muslim world and the West. There isn't. Throughout history, conflicts pitted as clashes between civilisations weren't solely about religion. For example, the Crusaders also had interests in land and politics.

What about ideological or religious motives behind Muslim-Western conflicts? Do you deny such motives?

Baswedan: I don't deny them. Ideological or religious motives, of course, exist. However, they only occur at the micro, or individual level. Religion or ideology is just a tool that is hijacked to recruit and motivate people and to create solidarity with the perpetrators to whom it gives an air of legitimacy. These conflicts are presented as ideological or religious campaigns in order to inspire followers, legitimate the war as a "just war", and attract allies, etc.

That is why we need to use rational strategic analysis to enable us to acknowledge potentially violent conflict that is about to arise, so we can find a way to prevent it. But if we only employ a cultural framework (an approach that sees the psycho-religious-cultural variables influentially shaping the actions of a person or a group), we would walk in circles, without ever learning how to solve the conflict.

Don't you think that hijacking ideology, culture, or religion for such strategic interests shows that they could be lethal weapons?

Baswedan: Exactly. Ideology, culture and religion are all excellent weapons for creating solidarity because of their transcendental and messianic values. But as weapons, they are used for external interests, not for themselves. When the external interests are achieved, they might be used for other strategic interests, which, in the case of geopolitical change, could turn allies into enemies.

What do you think about the future of Muslim-Western relations?

Baswedan: Today, the situation is fascinating. Islam grows and exists in prominent civilisational centres, such as in the capital cities of America and Europe. As a minority, Muslims there have to express their religious nature and negotiate Muslim values through the language and structures of the host country, becoming part of its civilisational treasure. The same thing is also experienced by Westerners that live in the Muslim world. It is in the hands of these ambassadors that the future of Muslim-Western relations lies, for they are in the privileged position of being fully a part of both Muslim and western societies.

Published on Commongroundnews.org

Baby growth up (0-6)

2008-06-26T01:50:00.000-07:00

Baby Writing (web project)

Anak Umur 2 Minggu

Ketika anak masih dalam kandungan, ia berada dalam lingkungan yang hangat, enak dan nyaman. Pada waktu itu is sudah belajar mengenali suara dan sensasi-sensasi lain dari luar tubuh ibunya. Tetapi Anda tidak dapat memastikan sebarapa besar personaliti dari si Anak terbentuk ketika dalam kandungan. Namun dia telah belajar banyak ketika tidur dalam kandungan dan merasakan hal-hal yang terjadi dalam lingkungan ibunya.

Pada anak usia 2 minggu, dia msih belum dapat berkomunikasi secara langsung. Anak hanya bisa menangis, tetapi Anda dapat berkomunikasi dengannya melalui suara Anda dan dari sentuhan Anda. Anak akan senang sekali jika dipegang, dipeluk, dibelai, dicium, dipijat dan diayun-ayunkan lembut. Anak mungkin akan mengatakan 'ah' ketika ia mendengar suara Anda atau melihat muka Anda, dan dia bergairah ketika menemukan Anda diantara suasana yang sedikit lebih rame.

Tangisan Mulas
Jika anak Anda suka menangis selama lebih dari 3 jam terus menerus, dan tidak ada dokter yang mampu memberikan penjelasan medisnya, kemungkinan ia sedang mengalami 'colicky cries' atau tangisan mulas --yaitu sebuah kata untuk menerangkan atau menjelaskan ketidakmampuan si Anak dalam mengontrol tangisannya padahal ia dalam keadaan sehat, seperti anak yang lain.

Perut/lambung anak mungkin benar-benar sedang tidak membuat nyaman dirinya, untuk itu salah satu alternatif penanganannya adalah tariklah kedua kaki anak agar dia bisa mengeluarkan 'gas' yang ada pada perutnya. Gejala ini bisa hadir kapanpun, tetapi biasanya terjadi antara pukul 6 sore sampai tengah malam hari. namun jangan khawatir, gejala ini biasanya akan hilang sekitar 60% pada usia 3 bulan dan 90% hilang pada usia 4 bulan.

Tali Pusar
Sesudah Anak anda dilahirkan, dokter atau bidan akan memotong tali pusat/tali pusar bersama 'ari-ari' dan masih akan tertinggal sedikit sisa tali pusat yang masih bersatu bersama dengan pusar, yang akan bertahan sampai kering, dan akan terlepas.

Selama ini pusar anak masih dibungkus, untuk sebaiknya Anda tidak memandikan anak di bak mandi, tetapi cukup membasuhnya dengan spon air hangat, ini agar bagian pusar anak tetap bertahan kering. Tunggulah sampai kering, dan sisa pusar akan kering dan jatuh terlepas sendiri dari pusar anak. Proses ini biasanya akan memakan waktu 1-2 minggu pertama setelah kelahiran.

Anak Rewel
Anda mungkin akan sering menemukan anak Anda suka marah-marah dan rewel pada tiap akhir hari. Hal ini adalah normal. Anda harus sabar dan tahan mendengar tangisannya. Ini terjadi karena anak Anda sedang dihadapkan pada pertemuan-pertemuannya pada suara-suara baru atau pemandangan baru yang ia temui sepanjang hari tadi.

Sekalipun Anda tinggal dirumah yang tenang, dia akan disibukkan menghadapi dan menyesuaikan dengan banyak hal baru di dunia ini. Jantung anak Anda akan menghadapi kejutan-kejutan dan detaknya mengalami perubahan setiap menerima sesuatu yang baru. Jika menghadapi ini, peganglah pelan-pelan, peluk, cium, dan coba tenangkanlah. Ayun-ayunkan sambil mendekap bersama tubuh anda dengan lembut.

Baby Blues Sindroma
Sebagai orang tua baru, atau terutama ibu baru, Anda biasanya akan menghadapai sebuah sindroma keringkihan emosional.

Sedikitnya 60 -80 persen dari para ibu baru akan menghadapi 'baby blues' yaitu suatu depresi lunak yang diakibatkan gabungan antara sifat lekas marah, capek kurang tidur akibat sibuk merawat si anak, masgul menghadapi bebargai masalah rumit dan hal-hal teknis kecil seperti mengganti popok berkali-kali, dan berbagai kecapekan lain.

Jika dalam 2-3 minggu 'baby blues' masih belum Anda kuasai, Anda menghadapi masalah yang cukup serius. sekitar 20 persen para Ibu baru menghadapi ini. Gejalanya sebuah simpton berkepanjangan insomnia, merasa sedih sepanjang hari, kesukaran memusatkan pikiran, malas menghadapi semua aktivitas, gelisah, tak selera makan, kepanikan menyerang (seperti jantung berdegup, kepala pening/migrain, kebingungan, atau merasa ada malapetaka akan datang0, atau bahkan keinginan bunuh diri, sebaiknya anda segera menghubungi dokter dan psikolog Anda.

Ini sering dihadapi para ibu baru. Berkonsultasi ke dokter dan psikolog akan sangat baik bagi Anda jika menghadapi ini, karena tidak saja berguna bagi kesembuhan Anda, tetapi juga berguna bagi anak Anda.

Ingat, Setiap Anak adalah Unik
Ingat selalu, setiap anak adalah unik dan memiliki karakter sendiri. Ia punya potensi yang sama dengan anak-anak yang lain untuk menjadi generasi platinum yang cerdas. Setiap anak akan melewati setiap tahapan perkembangan dan pertumbuhan yang sama, meski tidak akan sama kecepatan penguasaannya dalam melewati tahapan-tahapan itu.

Mungkin seorang anak lebih cepat menguasai sebuah ketrampilan, sementara anak lain akan menyusul beberapa waktu kemudian. Hal ini jangan menjadi masalah dan membuat kekhawatiran Anda. Ingat pula, setiap anak prematur biasanya akan lebih lambat dalam menjalani setiap tahapan perkembangan dan pertumbuhan.

Dan penting diingat, jangan ragu untuk segera konsultasi ke dokter atau psikolog anak, jika Anda menghadapai masalah atau memerlukan pertimbangan-pertimbangan dalam memberikan perlakuan anak yang sesuai.

Highest Bird Flu Death Toll 105

2008-03-20T09:24:00.000-07:00

By Wahyuana

Jakarta – Muhammad Andika, baby 3 years, has died on Saturday last week by avian influenza, said official of health ministry. The case is bringing Indonesia to be world highest cases of bird flu to 105 death tolls of 129 cases.

Indonesian health ministry's director general for illness control and environmental health I Nyoman Kandun said on Sunday that all examinations on the blood samples of the boy's had showed that he was contracted by H5N1 virus.

"Based on laboratory test of the Eijkman Biological Molecular Laboratory and the Research and Development Laboratory of Health Ministry Body has indicated that he is positively invected avian influenza," said I Nyoman Kadun.

The boy lived with his family at Kebayoran Lama District, South Jakarta. Andika starting sick on February 5, 2008 with number indications are feverish, coughing and asphyxia. After tens days under hospitalized he is dies on February 16, 2006 at Persahabatan Hospital, West Jakarta.

Based on field investigation of the Environmental Health and Illness Control Bureau of Health Ministry were fund any 5-6 the chicken butchery and collecting place at around his family house.

Last week on February 10, 2008, APP –a nickname of 16 years teenager boy has died at Dr. Moewardi hospital at Solo, Central Java –around 477 kilometres east Jakarta. Test laboratory by health ministry department said he has invected H5N1 virus. Local health ministry official said a day before sick is 5 chickens at around his house were dies and he was slaughter some chickens leaving.

Indonesia is highest country hit bird flu since avian influenza attack across Asian 2003. About 105 peoples were dies of 129 bird flu cases spreading across country. Jakarta Capital, West Java Province, Banten Province, East Java Province and Central Java Province are most attached.

More than 225 people have died worldwide from attach the virus, according to the World Health Organization's Web site.

Indonesia is tropical country that the virus is adaptive to grow up and spreading. With the population is large poor, the traditional poultry is well income for the common peoples.

Indonesia was planed to budgeting more than US $ 61 millions to handle this pandemic for 2008 run.***

2008-03-18T03:07:00.000-07:00

"Unknown, therefore unloved": An interview with Meutya Hafid

by Wahyuana
26 February 2008

Jakarta - Meutya Hafid is a global journalist. She was held hostage by a militant group while covering the war in Iraq, and recently travelled to Australia on a three-week exchange program after receiving Australia's Elizabeth O'Neil Award for Journalism. The award, granted to one Indonesian and one Australian, fosters mutual understanding between the two countries while promoting accurate and informed media coverage. Hafid speaks with journalist Wahyuana about her experiences in Australia and the Middle East, as well as her views on democracy, Jewish-Muslim relations and the role the media should play in encouraging dialogue instead of divisions.

What did you do while you were in Australia?

As we know, Australia is a country with a complex, multi-cultural migrant society. While I was there, I engaged in dialogue with Jewish and Muslim minorities, as well as certain racial minorities.

What is life like for minority groups in Australia, particularly Muslims?

Structurally, minorities receive equal treatment from the government, though socially they are often discriminated against by majority groups. For instance, Australian Muslim women are sometimes insulted and mocked because they wear hijab. However, minority groups have the right to bring up their concerns in public debate or before a human rights council, where the options are either negotiated settlement or going to court.

In Indonesia, there are many serious cases of discrimination that are mentioned only briefly in the media before being forgotten by the public. The case of Ahmadiyya, a Muslim community that believes the second advent of Jesus has been fulfilled, comes to mind. The community's mosques were recently vandalised by some groups that accused them of deviating from Islamic doctrine. Police took many Ahmadiyya followers "to safety", but in doing so gave the attackers virtual free rein to vandalise that property.

Do you believe that the issue of protection for minority rights is part of a clash of civilisations?

I don't see it as a clash of civilisations. It's a phenomenon that usually happens in countries with significant majority and minority groups. In Indonesia, this kind of racialism and/or discrimination sometimes emerges subconsciously, over ethnic and group differences.

Meanwhile, in Australia, immigrants come from many different cultures and countries – Europe, Asia, Africa, the Middle East and elsewhere. Integration takes time and does not always occur smoothly, yet in Australia all citizens are legally protected from discrimination, no matter where they come from or what colour their skin is. I think Australia can serve as a multi-cultural model.

What makes Muslim minorities in Australia appear to be better protected than Muslim minorities in Indonesia?

This may be because democracy is deeply rooted in government systems in Australia. Australian minority groups are also well aware of their rights. For example, in several states where migrant populations are dense, the police have created multicultural division units that not only take legal action over conflicts related to cultural differences, but are also responsible for building intercultural harmony. They work together with religious minorities and community leaders.

Is democracy the best way to protect minority rights?

I think democracy is one of the best ways, though I don't think it's the only way. It should be remembered that democracy is not only the awareness of one's rights, but also of one's responsibilities. If those can be balanced, I think that conflict can be minimised.

Besides democratisation, good values, such as religious beliefs that are deeply rooted in individuals, certainly play a major role in reducing majority-minority issues. There is no religion that teaches aggression against minorities in its midst.

When you visited Israel and Palestine at the invitation of the Australian/Israeli Jewish Affairs Council (AIJAC), did you see a similar phenomenon to what you see in Australia or Indonesia?

The situation in Israel and Palestine is very different from the situation in Australia. However, something I noticed that was interesting in Israel and Palestine was that, at the grassroots level, individual Jews and Muslims actually need each other and depend on each other. Many Israeli houses are built by Palestinian workers. And several of the Palestinian journalists that I met preferred to live and work in Tel Aviv. Also, during a dialogue I observed between political leaders, such as former Israeli's Prime Minister Shimon Peres and the mayor of Ramallah, I felt their palpable desire to create peace.

In both the Middle East and South East Asia, how do you see the relationship between the Muslim world and the West?

There is an estrangement between the Muslim world and the West because of misunderstandings between the two communities. I think what is happening is a clash created intentionally by specific groups on both sides who have various ulterior motives.

I deeply encourage dialogue between civilisations, cultures, religions and/or beliefs. We need to know each other, and accept that we are indeed different, yet put those differences in the context of our different histories and of our commonalities. The media should play a major role by providing more accurate and fair information about both sides, making room for greater understanding and appreciation, and providing an alternative to the proverb "Unknown, therefore unloved".

* Wahyuana is a Jakarta-based journalist and founder of the Maluku Media Centre (MMC), an institution for peace, conflict resolution and peace journalism. This article was written for the Common Ground News Service (CGNews) and can be accessed at www.commongroundnews.org.

2008-03-18T03:04:00.000-07:00

Islamic finance is going global
by Wahyuana

05 February 2008

Jakarta - The 2008 Islamic Finance Festival (FES) was held in Jakarta from 16 to 20 January. Hosted by the Bank of Indonesia, this year’s theme was Islamic finance and banking for a prosperous Indonesia.

President Susilo Bambang Yudhoyono opened the event by describing how a system of Islamic banking had helped reduce the impact of the 1998 economic crisis in Indonesia. When conventional banks went bankrupt due to the hyper-devaluation of the Indonesian Rupiah (IDR), Islamic banking survived and became the backbone of Indonesian economy by channelling most of its funding to small- and medium-sized businesses.

Although the global share of Islamic finance and banking is still relatively small – comprising only 1.7% of total national economic assets in Indonesia – a shari’a-based economic market that follows the principles of Islamic law caters to the needs of around 200 million Muslims.

The current focus on Islamic banking in Indonesia came when, after observing the positive performance of the Islamic banks in Indonesia, the Indonesian government began to look at it as an alternative system with the potential to improve the economic situation of those people that were devastated by the 1998 crisis. On a larger scale, President Yudhoyono saw an opportunity for Indonesia to become the centre for Islamic finance and banking in Asia and the world.

An example of how Islamic banking differs from other types of banking is that Islamic banks often lend money to companies with floating interest rate loans. The floating rate of interest is pegged to the company's rate of growth. Thus, the bank's profit on the loan is equal to a certain percentage of the company's profits. Once the principal amount of the loan is repaid, the profit-sharing arrangement is concluded.

Another example is venture capital funding. An entrepreneur will provide labour and the bank will provide financing, so that both profit and risk are shared. Such participatory arrangements between capital and labour reflect the Islamic view that the borrower must not bear all the risk/cost of a failure, resulting in a balanced distribution of income and preventing the lender from monopolising the economy.

In an Islamic mortgage transaction, instead of lending the buyer money to purchase the item, a bank might buy the item from the seller, and re-sell it to the buyer at a profit, while allowing the buyer to pay the bank in instalments, with no additional penalties for late payment. In this third example, in order to protect itself against default, the bank requires strict collateral.

The benefits of Islamic finance have been recognised beyond Indonesia. The United Kingdom plans to issue and trade sukuk (non-interest bearing bonds) starting this year, denominated in sterling for the benefit of both local Muslims and others looking for exposure to sterling as a currency. In addition, there are a number of emerging European institutions, such as the Islamic Bank of Britain and the European Islamic Investment Bank. And Thailand and Singapore have begun to follow suit. In fact, along with Hong Kong, Singapore has become the most attractive Islamic finance market in Asia.

Global corporations, such as HSBC Amanah, Citibank Syariah, and Allianz Syariah, are also offering a number of Islamic finance alternatives in the insurance sector.

Deputy Governor of the Malaysian Central Bank, Dato’ Mohd Razif Abdul Kadir, says that there are currently 300 Islamic financial institutions operating in 76 countries in the world. The capitalisation of the global assets of Islamic finance has amounted to more than $1 trillion per year and the Dow Jones Islamic Index has reached $10 trillion. This share is still small compared to the total value of the global financial industry. In the past 20 years, however, the emergence of Islamic finance has become a stimulating phenomenon in the business world with a level of growth of 65% per year.

The temptation to engage in an industry with such growth levels is obvious.

Perhaps one of the most important benefits of Islamic finance is that it has proven to be a calm face for the global image of Islam, which over the years has been tainted by terrorism.

President Yudhoyono also claims that Islamic financial services are not only aimed at Muslim communities. There are common values in Islamic finance and banking, making it more accessible and acceptable for non-Muslims. An interest-free loan, for instance, is respected by all three Abrahamic faiths; passages referring to it can be found in the Qur’an (2:275, 278-279), and in other religious texts such as the New Testament of the Bible (Luke 6:34-35) and the Torah, or Old Testament (Exodus 22:25).

In addition, Islamic finance values equality, channelling credit to people through open investment opportunities, creditor-debtor loss and profit sharing.

Operating on such foundations makes Islamic finance and banking comparable to the idea of the “new monetary economy paradigm” outlined by Joseph E. Stiglitz, a 2001 Nobel laureate in Economy. Furthermore, all of these economic tenets are in line with the principles of democracy – an economy by the people and for the people, which is able to erase economic alienation.

* Wahyuana is a Jakarta-based journalist and founder of the Maluku Media Center (MMC), an institution for peace, conflict resolution and peace journalism. This article is written for the Common Ground News Service (CGNews) and can be accessed at www.commongroundnews.org.

Pasar Industri Kosmetika dan Toiletries di Indonesia

2007-11-25T22:15:00.000-08:00

by Wahyuana

Industri kosmetika dan toiletries seperti tak mengenal krisis. Ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998-1999 di Indonesia, yang menyebabkan turunnya semua pangsa pasar kebutuhan produk industri, pasar kosmetika dan toiletries tetap tumbuh. Hal ini karena kosmetika tak lagi hanya sekedar menjadi kebutuhan gaya hidup, tetapi telah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat modern. Orang tak lagi merasa bersih, kalau mandi tanpa menggunakan sabun dan keramas memakai shampo. Demikian juga orang tak lagi akan percaya diri, jika keluar rumah dan bergaul dengan teman-temannya tanpa menggunakan parfum atau deodorant.

Demikian juga kebutuhan akan toiletries terus tumbuh meningkat. Dengan jumlah penduduk 250 juta jiwa, potensi pasar kosmetika dan toiletries Indonesia masih sangat besar dan potensial.
Tak heran pertumbuhan pasar kosmetika dan toiletries di Indonesia tiap tahun tumbuh cukup stabil, berdasarkan data sejumlah lembaga riset pasar, diperkirakan tumbuh sekitar 15-20% per tahun. Data dari Perkosmi (Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia) memperkiraan omset pasar kosmetika dan toiletries tahun ini sekitar Rp. 18 trilyun. Tahun depan diperkirakan jumlahnya akan tumbuh sekitar 20% atau akan mendekati sekitar Rp. 22 trilyun. Dari jumlah itu, omset terbesar disumbangkan oleh pasar produk-produk toiletries yang menguasai hampir 75% dari pasar industri kosmetika dan toiletries, atau omsetnya sekitar Rp. 13 trilyun di tahun 2007 ini. Sedangkan produk-produk kosmetika menyumbang 25% dari omset, atau sekitar Rp. 5 trilyun di tahun 2007 ini.

Jumlah perusahaan kosmetika dan toiletries di Indonesia saat ini, menurut data Perkosmi, sekitar 744 perusahaan berskala besar, menengah dan kecil. Dari total jumlah perusahaan kosmetik dan toiletries yang tergabung dalam Perkosmi itu, sekitar 500 perusahaan di antaranya berskala Usaha Kecil Menengah. Banyaknya jumlah perusahaan ini, karena memang kebutuhan pasar kosmetik domestik yang besar, yang sebagian besar masih dipenuhi oleh produk-produk dari perusahaan-perusahaan lokal... more...

Published at JIEF Magazine

Biksu di Persimpangan Jalan Burma

2007-10-20T09:53:00.000-07:00

Biara Theik Pan Kyaung di kawasan Bahan, Rangoon, tampak sepi ditinggal para biksu penghuninya. Kompleks biara berupa panggung setinggi setengah meter dan bangunan yang semua serba kayu itu tampak kotor dan tak terawat.

Kepala biara, U Pandavamsa, sudah dua pekan ini tidak muncul di biara. Tamu-tamu, yang biasanya antre untuk berbagai keperluan konsultasi, tak tampak lagi. Tak ada yang tahu ke mana dia pergi sejak dia ikut ambil bagian dalam demonstrasi menentang junta militer Burma pada akhir September lalu.

Sempat ada kabar ia telah menyeberang ke Mae Sot, Thailand. Ada pula kabar yang menyebutkan bahwa ia tengah berada di hutan sebelah utara, menghindari Rangoon. Tak ada kabar yang memastikan posisinya, tapi sebuah pesan telah mengabarkan bahwa ia selamat, tak kurang suatu apa.

"Biara-biara utama di Rangoon kosong. Para biksu telah pergi menghindari amukan junta," ujar Ko Swe, wartawan Beauty Magazine, dari pusat Kota Rangoon pada Senin lalu.

Sejak penyerbuan Batalion 66 ke Biara Shwe Taung Maw dan Ngwe Kyar Yan di tengah Rangoon pada 26 September lalu dan menewaskan biksu U Sendima, semua biara di Rangoon sepi ditinggalkan penghuninya.

Junta militer Burma menyebar mata-mata ke seluruh biara. Kawasan Pagoda Shwedagon, pusat orientasi spiritual Buddha Terravada Burma yang berada di Rangoon, masih ditutup lokasinya. Para peziarah dilarang masuk. Hanya sejumlah kecil samanera (biksu pelajar anak-anak) yang terlihat di pagi hari membawa mangkuk sedekah berkeliling kota.

Selain sebagai kepala biara, U Pandavamsa adalah Sekretaris Jenderal Young Monks Union (Sangha Sammagi) wilayah Rangoon, salah satu eksponen dari lima asosiasi biksu yang tergabung dalam Aliansi Seluruh Biksu Burma, yang menyokong demonstrasi menentang junta tiga pekan lalu.

"Ia telah memainkan perannya dengan gagah berani," ujar Ko Swe, yang melihat langsung biksu berusia 38 tahun itu memimpin unjuk rasa jalanan yang merenggut korban 10 orang tewas tersebut.

Pandavamsa telah kenyang asam-garam perlawanan terhadap junta. Ia pernah menghabiskan delapan setengah tahun hidupnya di penjara junta militer gara-gara pada 1997 ia memimpin aksi menolak sumbangan dari Jenderal Saw Maung, presiden dan ketua komite 15 jenderal dari Dewan Hukum Pemulihan Tatanan Negara (SLORC) di era sebelum kekuasaan Jenderal Than Shwe saat ini.

"Kami sudah tidak mempunyai harapan untuk memperoleh demokrasi di Burma. Kami hidup dalam suasana teror," ujar Pandavamsa ketika saya mengunjunginya setahun lalu di Pagoda Ah Thi Ti, masih di dalam kompleks Biara Shwe Taung Maw.

"Hampir semua aktor kehidupan sosial-politik telah dibuat lemah oleh rezim. Tidak hanya Liga Demokrasi Nasional (NLD, partai pimpinan Aung San Suu Kyi), tapi juga kelompok seperti mahasiswa, pers, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas para biksu," ujar Pandavamsa.

Menurut Pandavamsa, semua aktor kehidupan masyarakat sipil di Burma saat ini telah dibonsai oleh junta militer. Para aktivis politik NLD rontok satu per satu, menyatakan keluar dari partai karena beban teror yang keras dari junta.

Para aktivis mahasiswa dari generasi 1988 juga tercerai-berai. Sebagian besar dari mereka hidup dalam trauma politik yang berkepanjangan. Sebagian lagi menderita sakit jiwa karena menyaksikan 3.000 temannya dibantai di depan mata.

Sementara itu, "Para mahasiswa baru di Universitas Yangoon semakin hari semakin jauh dari politik. Mereka banyak yang mengira Aung San Suu Kyi itu bintang film cantik Burma," ujar Aye Naing, mantan aktivis mahasiswa dari generasi 1988 yang sekarang memilih mengasingkan diri di Chiang Mai, Thailand Utara.

Pers sepenuhnya juga dikuasai junta. Dua stasiun televisi, yakni MTV (Myawaddy Television) dan MRTV (Myanmar Radio and Television), dikuasai junta militer. Dua stasiun radio di Rangoon dikuasai Dewan Pemerintah Kota Rangoon. Tabloid menjadi hak penerbitan kepolisian dan koran New Lights Myanmar diterbitkan pemerintah.

Beragam media swasta biasanya hanya memberitakan peristiwa olahraga atau hiburan internasional, dan tak berani sedikit pun menyentuh masalah politik. Para wartawan kritis di Rangoon, karena frustrasi atas represi yang kuat, memilih menerbitkan majalah tentang kecantikan, yakni Beauty Magazine, agar tetap bisa menyambung hidup.

"Di kantor kami ada seorang letnan kolonel dan seorang kapten yang turut bekerja sebagai kolumnis rubrik kesehatan dan tenaga pemasaran," ujar Myo Zaw, wartawan Beauty Magazine, di Rangoon.

Sementara itu, jaringan Internet sewaktu-waktu putus selama berminggu-minggu di seluruh Burma. Harga sewa Internet di sana sekitar Rp 10 ribu per jam dan terbilang mahal.

Lembaga swadaya masyarakat pun tak diizinkan berkembang di Burma. "Karena di sini memang tak ada birokrasi perizinan. Kalau tidak hati-hati, sewaktu-waktu bisa saja kami langsung digerebek," ujar Alan Shaw, intelektual Kristen Burma yang menyukai buku-buku karya dua tokoh militer Indonesia: Jenderal T.B. Simatupang dan Jenderal A.H. Nasution. Ia aktivis LSM dari Gereja Baptist di Rangoon yang aktif membela isu minoritas suku Karen... more...

Publised at Koran Tempo daily, http://korantempo.com

Alms and the Monks

2007-10-20T09:49:00.000-07:00

By Wahyuana

RANGOON – They are known for their peaceful and tranquil ways and teachings, which is perhaps why Burma’s thousands of monks have chosen to show their disapproval of the ruling military junta simply by “overturning the bowl.” For this, thousands of them have been arrested and jailed.

In 1990, a conclave of senior Burmese Buddhist monks decided to boycott alms from the military regime. The patam nikkujjana kamma --overturning the bowl -- as the boycott is known in Buddhist religious scripture, was in response to a military crackdown that year in the central city of Mandalay. There had gathered thousands of monks who wanted to mark the second anniversary of Burma’s August 1988 pro-democracy uprising.

A number of monks were killed and hundreds arrested during the 1990 military action in Mandalay. At least 3,000 more were imprisoned later for refusing to accept donations from military personnel as part of the patam nikkujjana kamma. Similar action would be taken on more monks in subsequent years for the same “offence.”

The alms ritual is one of the most important in Theravada Buddhism and a monk’s refusal to accept signifies moral degeneration of the alms giver.

The 1990 alms boycott has been the most radical political action by Burma’s Buddhist sangha (monastic order), says U Pandavamsa, secretary of the Young Monks Union (Sangha Sammagi) for Upper Burma that organised the pattam nikujjana kamma declaration.

“The declaration is binding on every monk in Burma,” he says. The boycott, decided by highly respected senior monks known as Auwadasariya, requires monks to refuse alms from military personnel and not to perform religious rites for them. The pattam nikujjana kamma is regulated by the Vinaya, the 227 disciplinary rules for monks laid down in the third of the three Buddhist Tipitika religious scriptures.

The monks are well aware of the harm the boycott could bring to them. But U Pandavamsa, who once spent more than eight years in jail for being among those who refused donations from the country’s military rulers, also says, “History shows that this action can topple a ruler.”
...more...

http://seapabkk.org/

The Burmese Way to Buddhism

2007-10-20T09:20:00.000-07:00

By Wahyuana

RANGOON -- “Sadhu, sadhu, sadhu (good, good, good),” the maroon-robed monk with shaven head chants softly as he receives the offerings with a bow, not looking at the alms giver. It is early morning in the former Burmese capital and Ain Daw Bar Tha is in the middle of the daily alms ritual for Buddhist monks.

He puts the 50 kyats someone has given him in the black thabaik (alms bowl), which holds offerings from other houses. By 9:00 a.m., Ain Daw Bar Tha has visited 12 families and collected 600 kyats (about half a dollar) in alms. This will buy him a bowl of rice, curry, and a mango for lunch, which he must have by 11:00 a.m., the last meal of the day for Buddhist monks. The remaining money will be used to buy food for the next morning or donated to his monastery.

Ain Daw Bar Tha later takes a bus to his monastery or kyaung in Mya Thein Tan on the outskirts of Rangoon, where he lives and has been studying Buddhism for six years. He does not pay for the trip. Public transport is free for monks (hpongyi) as their presence is considered auspicious for the journey, says Aung San Myint, who drives an express bus between Rangon and the northern city of Mandalay.

Life may be harsh in Burma, one of the poorest nations in Southeast Asia, but Buddhism remains alive and well in the country that has 90 percent of its people identifying themselves as Theravada Buddhists. Islam and Christianity, meanwhile, each claim four percent of Burmese as among their believers, while Hindus and animists each make up one percent of the country’s population.

Yet while the sight of monks receiving alms signals the continued presence of Buddhism in a country that is better known for its authoritarian rulers, how it is being done these days also shows that the faith – or at least how it is practised – has undergone some changes to adjust to the times.

Money instead of food

The alms ritual is one of the most important practices in Theravada Buddhism. Ashin Mahinda, senior monk of Mandalay’s Mahagandhayone monastery, explains that giving and receiving alms spiritually links the layperson and the monk. It is one of 227 rituals prescribed for monks in the Vinaya, the third part of the Buddhist Tipitaka scripture. Buddhist nuns (thilashin) have to observe 311 Vinaya rituals...more...

http://seapabkk.org/

A Burmese Monk’s Reflections on the Struggle for Democracy

2007-08-03T01:17:00.000-07:00

By Wahyuana*
Published at www.asiamediaforum.org

Buddhist monk U Pandavamsa spent eight years and four months as a prisoner of Burma’s military junta. Along with 300 monks, his colleagues in Nga Hut Gyi monastery in Rangoon, Pandavamsa was picked up in 1997 for refusing to accept alms donated by the ruling junta. The donation was given by senior general Saw Maung, chairman of the State Law and Order Restoration Council (SLORC) to hundreds of monasteries in Rangoon.

U Pandavamsa is now head of the Shwe Taung monastery, one of the biggest monasteries in a 10-monastery compound in the capital city. He is also the secretary general of the Young Monks Union (Sangha Sammagi), an organisation of about 80,000 young monks that works for public education and the promotion of Buddhism.

Below is an interview with U Pandavamsa on the role of Buddhist monks in Burma.

Young monks have been playing an important role in Burma’s modern politics. What is the role of the monks in democratisation issues in Burma?

We are not very hopeful at the moment. We are still traumatised by the deaths of hundreds of young monks and students in 1988, as well as the mass shootings and arrest of monks in Rangoon and Mandalay. Almost every year, many monks are arrested and jailed by the junta because they refuse to accept donations from military and government officers and their families. Monasteries and monks’ activities are under observation and are tightly controlled by the junta’s intelligence personnel. Religious ceremonies need to have permission first from the government.

In 2001, the government through the Sangha Mahanayaka Committee (the state’s Buddhist monks organisation) release Order No. 15/2001, banning monks who have been released from prison to don their robes again. We are not afraid to be imprisoned but we cannot imagine ourselves not donning our robes ever again.

Do monks who have served jail sentences have to sign a letter stating that he promises not to get involved in political activities once he gets out? Is a monk obliged to have a legal identity card?

Yes, but this contract letter is just for the head monks of famous and influential monasteries. Monks, though, are required to have identity cards released by the Sangha Mahanayaka Committee. The committee can revoke the card anytime if a monk is found to be participating in political acts.

What are your thoughts about civil society organisations in Burma now?

Public and civil society organizations, including the National Democratic League and Buddhist religious groups, have been weakened by the junta’s repressive acts. The government’s new capital in Pyanmana is under tight control by the military. There is much pressure on the Burmese people because of this.

How does the concept of democracy figure in Burma’s Buddhist teachings?

The sangha (monk’s community) is very enthusiastic and supports the democratisation process in the country because democracy is in line with the Buddha’s dhamma teaching. Democracy in Buddhism is recognised as ‘sutta’. ‘Metta sutta’ directly gives attention to the humanitarian approach democracy. Buddhist monks have a motto in their struggle for democracy, and this is to not tackle each other and not to hurt one another. This is becoming a social ethics base of the democratic struggle of Burmese monks.

Religion has played an important role in democracy and social change in many Asian countries. In the Philippines, the late Roman Catholic archbishop Cardinal Sin led the fight for democracy against the Marcos dictatorship in 1986 via the People Power Revolution. In Indonesia, we have the Islamic cleric Abdurahman Wahid. In Tibet, the Dalai Lama led freedom movement. What can you say about the role of Buddhist monks in Burma?

Religion has been playing an important role in the public life of the Burmese and monks are always involved in the evolution of the social process. But maybe our way is different. We cannot follow the way of terrorism and extremism in the struggle for democracy. The dhamma in Buddhism’s Tipitaka textbooks prohibits every Buddhist to commit violence. The monks’ boycott of donations was, in fact, the most extreme political action they have done in the history of their political involvement.

The monks try to avoid staging street demonstrations or joining the resistance movement. Rather, they try to be mediators to a dialogue between opposing parties and help out find a resolution to a problem. The hardest form of struggle for monks is staging a boycott or refusing to participate in religious ceremonies with people perceived to be having a ‘social problem’ like the military junta officials.

If we take the lesson from the political struggle of the Tibetan Buddhist sangha in Mongolia, for example, when it’s really necessary, monks can directly participate in the struggle for democracy. In the British colonialism era, the Burmese Buddhist sangha was very active in the struggle for freedom.

Almost every year, we read about reports on violent attacks on religious minority members such as Christians and Islam in Burma. How do you assess religious tolerance in Burma?

My personal relations with other religious leaders are good. Whenever we have a major Buddhist religious celebration such as the Thadingyut Festival (Candle Festival), we always invite imams and priests. If Christians celebrate Christmas, for instance, we are also invited to participate. It’s the same thing with the Islamic religion. For example, before they start the reading of the Qur’an, they send us food and also give donations. We don’t have problems with other religions, despite the cases of violence against religious minorities.
***

(*This article is being reprinted with the permission of the author who produced the story under the South-east Asian Press Alliance’s journalism fellowship programme in 2006.)

Burma Young Monk: We are Hopeless to Get Democracy

2007-07-05T06:54:00.000-07:00

by Wahyuana

U Pandavamsa, picture taken in Rangon)

U Pandavamsa has experienced life 8 years 4 months to serving a sentence in the prison of Burma military junta, about 3 years in the biggest Insein prison, Rangoon and 5 years 4 months in the Tehyeit prison, Touwingyi, at middle Burma. He catched by military junta officer in the year 1997 with 300 monks his colleagues in Nga Htut Gyi monastery, Rangoon. When around the 1.010 monks were gathered to refuse donation alms from the government junta. The donation were given by Senior General Saw Maung, Chairman of State Law and Order Restoration Council ( SLORC) to hundreds monasteries in Rangoon.

Now U Pandavamsa is head of Shwe Taung monastery, one of the biggest monastery of tens monasteries compound at near train station in Rangoon, Burma. " We refuse donation because we are still commitment to the statement boycott to government of "patam nikkujjana kamma" agreement which has been reading in Mandalay that still applies until now," says U Pandavamsa.

He is also as Secretary General of the Young Monks Union (Sangha Sammagi) for region Lower Burma. The organization have member about 80.000 young monks and have activities to working for public education and Buddhist religion serving. From the Ah Thiti Tazaung pagoda, in Rangoon, the Young Monks Union have an office room and running their program activities.

"We are not under ground organization," says U Zawana, friend of U Pandavamsa and the Chairman of the Young Monks Union Lower Burma.

This is an interview with U Pandavamsa on the role of Buddhist monks in Burma under military junta recently.

Ask: The young monks has been playing important role in history of Burma modern politics. How about the role of monks in Burma democratization issues now?

Answer: We are hopeless to get democracy now. We are still very traumatic with event the field killing of hundreds young monks and students university in demonstration protest which known as 8888 national tragedy. Also the event of monks mass shooting and monks arrested in Rangoon and Mandalay. Almost every year any tens monks was catched and jailed by junta. The catched just caused they are boycott and refuse to receive donation from the military or government officer and military families. Recently every monastery living under observes and tightly controlled by intelligent junta personnel. All activities of monks must be having permission from government though just a religious ceremony. Since 2001 the government through the Sangha Mahanayaka Committee (A state’s Buddhist monk organization) was release a regulation of Order No. 15/2001 that started implemented on 2006. The regulation said that the monks banned to wearing his robe again after he is released from the prison. The regulation is really made fright for the young monks. We are not afraid to serving a sentence in the prison, but we will afraid if banned to wear our pride of monk robe.

Ask: Does the monks also must be sign a letter permission contract that he must be promise to not involve in politics activities? And is he obliged to have a monk legal identity card?

Answer : Yes. We sign a contract letter explains that we was promised to not involve in politics. But this sign contract letter is just for the head monks of the famous and influential monasteries. Not for all the monasteries. The monks also must be having a monk identity card. The cards are released by Sangha Mahanayaka Committee. Anytime, the card can be abstracted by the Sangha Mahanayaka Committee if the monk deemed has been involving in politics. (U Pandavamsa show his monk identity card. In his card written; his name, his father, home address and his monastery address).

Ask: How about the situation of civil society organization others?

Answer: The fact, life of all public and civil society organizations inside Burma has been successfully to be weakening by junta. Weak and weak all everything, not only to the opposition party of the National Democratic League ( NLD) Party, but also for all civilian groups, including the Buddhist religion organizations. The Government was moved the state's capital from Rangoon to Pyanmana, in Middle Burma. The new capital under tightly controlled by intelligent military. The Burmese peoples self can not going to enter there. So now not any again the internal politics pressure from Burmese peoples himself to junta government.

Ask: In ideologically how about the idea of democracy in Burma Buddhism teaching.

Answer: Sangha (monk’s community) very enthusiastic and supports the democratization process in this country, because the democracy is in the line with Buddha's Dhamma teaching. Since 2500 years ago the idea of Buddha is not only about the living of monks but rather important than that is for all human being. A value of democracy in Buddhism is recognized as 'sutta'. Metta Sutta is directly give attention to the humanitarian approach to the democracy. A motto of the struggle of Burma Buddhist monks for democracy that is the democracy is not to tackle each other and not to be hurt by means of one's to another. This is becoming a social ethic base of democratic struggle of Burma monks.

Ask: Lesson from number Asian countries that the religion has playing important role in democracy and social change. In Philippine we were known the democratization leadership of Cardinal Sin of Catholic bishop. In Indonesia we were known Abdurahman Wahid of Islamic cleric. Or in Tibet we were known Bhiksu Dalai Lama to Mongolia freedom movement. So, how about the role of Buddhist monks in Burma.

Answer: The same. Religion also has been playing important role in public life of Burmese. We are the monks always involving in every the evolution social process. But maybe the way of struggle is different. In Buddhism teaching we can not take terrorism way and the extremism view for the democracy struggle. In "Dhamma" of Tipitaka textbook are prohibits to every Buddhist to take action a terrorism way and doing violence action. Actually, the statement of politics boycott as written in ' the pattam nikkujjana kamma ' agreement from the Sangha is culminating radical and the hardest political view of the Burma monks political movements. In history, the boycott monks to government have been proven effectively to drop the power regime.
But the recent Burma military regime does not want listen the voice of monks.

The monks political expression actually is not in form a stage demonstration in the street or a direct struggle resistance to the enemies. The role of monks is as mediator to a dialogue or lobbies to give resuscitation. The hardest struggle form is boycott or refuse to give serving the Buddhist prayer ceremonial to men who we assume have a social problem like as the military officer recently. This isn’t just applied in relation with the political actors, but also in a cultural relation of each others personal relations in social life.

If we are taking a lesson from the political struggle of Tibetan Buddha Sangha in Mongolia as an example, actually, if it's required by situation of repression power, the monks actually enabled can take a position direct participate in the struggle in the field struggle. The monks may to be involved in political struggle. That is can become an example that the Buddhist religion also has attention to democracy. In the British colonialism era, the Burma Buddha Sangha is one of exponents most actives on struggle to the freedom, but recently we involve in the silent struggle.

Ask: Almost every year any a report that was happen a violence and attack to religion minority others like to Christian or Islam in Burma. How about the religion tolerance in Burma?

Answer: Till now my relation with the other religion leaders at around this monastery is good. If any Buddhist religion party like as the Thadingyut Festival (the candle festival), we always invite the imams Islam and also the Christian priest from around there to following the party. If any Christian religion party like the Christmas, we are also celebrate it. And so do if there any an Islamic religion party is like tradition the reading of Qur’an, its usually before the event started they were sent to us various food and also give us the donation. Relation each others of the leaders religion in around there is no problem. Sometime there is any case the religion minority violence but doesn't influence a good relation of our religion brotherhood here. ***

Burma Buddhist Monks Fear Losing His Robe

2007-07-05T06:49:00.000-07:00

By Wahyuana

(Monks at Mahagondayone Monastery, Mandalay, North Burma)

U Mahawthada is a young monk in Mandalay Hill monasteries complex, at Mandalay, about 500 mill north Rangon, Burma. Through his small radio he is stealth listen Burma politics broadcast with his friends. “Radio is cheap way to know what was happened in Burma," says Mahawthada. Usually, he got politics information from the radio BBC London, VOA (Voice of America) and DVB (Democratic Voice of Burma) from Norway. Mahawthada don’t like to hear or reading the mainstream Burmese media, because biased on political view, they only broadcast news which have positive view on the military junta. They will censor information on Aung San Suu Kyi information, on NLD (National League for Democracy) and on exponent's pro- democracy movement others. “A joke on the media inside Burma they are just make report on Sittar-sittar, Playar-playar, Thardu-thardu (mean is Pagoda-pagoda, Army-army, Donation-donation),” smile Mahawthada.

But I am in Burma not to make stories on the media. There I would make coverage on Burma Buddhist monks. For its reason I meet with Mahawtada. He refuses to make an interview with his real name. U Mahawtada is his title name as a monk from the Sanskrit language Buddhist tradition.

According U Mahawthada now the Burma military junta is being in a state of its strongest. It’s nothing any resistance from the groups of pro democracy movement from the inside Burma. "Most of all pro democracy groups in Burma has been successfully to be keeping quiet and to be weak by military junta. Not only the opposition group of NLD (National League for Democratic Party) which been ended, but also all groups of civil society, including the Sangha (monks community). But we are the monks still have a lucky because the Sangha still is strongest traditional power in the Burmese society. So now are only the monks which still have chance to make political change for the democracy," said Mahawthada. ..more...

Buddhist monk in throughout Burma is estimated reach 3% of total population peoples. With total population now 53 million peoples estimated there are any 1.500.000 Buddhist monks (hpongyi) and nuns (woman monks/thillasin). They are usually living together in close monasteries, any around 51.000 monasteries and pagodas at throughout Burma. Interesting on Sagaing Hill, South Mandalay is a complex where around 11.000 monks and 3.000 nuns live in hundreds monasteries in a cool, peace, and quiet mountains area -- really an exotic place. Buddha Theravada in Burma is majority religion about 90% of population.

In Burma are to be a monk not just for the men. Many women also waste her life for service as nuns. "In the last decade, the poorness has been cause many young women decided to choose her life to be nuns. The number nuns are increasing twofold compared to decades before. To be nuns is the best choice for the rural women that would been given her a guarantee to got free of food, clothes, and stay in monasteries at safe area," says Thiha Saw, a senior journalist and chief editor of Myanma Dana economic weekly magazine, at Rangon.

Monks Identity Card
The Burma junta is tightly controlled and observed to every all monks activities in monasteries. "We don't have a freedom religion. The military government places an intelligent military officer in every monastery to observing all the monk's activities. Each activity of the monks must be have a permission from the government though it just a religious ceremony," says U Pandavamsa, secretary general of the Young Monks Union for region the Lower Burma, in Rangon.

While according U Wayama, a monk in Swe Dagon pagoda, Rangon, said that the junta now only regulate the state Sangha Mahanayaka Committee as one of legal Buddhist monks organization. Swe Dagon Pagoda is the biggest pagoda in Burma from the 10 century heritage and it is center of Burma Buddhist spiritualism reference.

The committee of Sangha Mahanayaka has member 47 senior monks, which has been selected from a 300 senior monks council. The 300 senior monks council has selected by 1.400 monks representative from every province, sub province, district and representation of the famous and influential monasteries.

The state's Sangha Mahanayaka committee has capacity to arranging and observing to all activities of the monks. The body formed in the national level, province, sub-province, and the village level. Coordination operation under the Burma Religion Departments, the Sangha Mahanayaka has been entitled to release a monk identity card.

Many monks refuse the system of monks identity card. They said that the regulation just to limits monks activities mainly to make them far from the political activities. “Because the monks community (Sangha) is a cultural power that have potential to against junta,” said U Wayama.

Some monks argue that they are refuse with this state regulation because its opposite with the Vinaya of Tipitaka Buddhist textbook. ”Everyone has a basic right to experience his life as a monk. They aren't need permission to decide his life as a monk. Now any many monks who aren't to be member the Sangha Mahanayaka Committee because they are disagrees with existence a super power regulation body monk. They aren't confessed as a monks and alleged as a rebel," says U Pandavamsa, he shows his identity card monk.

Base note of the Young Monks Union region the Lower Burma, the state Sangha Mahanayaka Committee also have release a regulation of Order No. 15/2001 that was implemented started 2006. The regulation is addressed to all monks that have being served a sentence in the prison. The regulation said that the monks banned wearing his robe again after he is free from the prison. These regulations really make fright the young monks. "We are not afraid to living in the prison, but we are afraid if banned to wear our pride of monk robe. The monk robe is an identity of my life," he told.

Tate Naing, Secretary of Assistance Association for Political Prisoners Burma ( AAPP) in Chiang Mai, North Thailand, said estimated there is any about 3.000 political detainees in serving a sentence in hundreds Burma military prisons which scattered in throughout Burma. Around 300 detainees are Buddhist monks. “In custody they are treated like as a criminal prisoner. They are prohibited to wear their pride of Buddha robes," said Tate Naing

Burma Boycott Monks

Monk is cultural political power in Burma. But under junta regime they are go to the wall. Sangha (monk community) is a potential power to make bargaining political movement with the government. But under regulation the junta many peoples assumed they have been apathetic to the politic.

Ashin Zagara, he is head of senior monks at Chauk Htat Kye monastery at Rangoon and also as an editor of Damma Yeik Magazine --a popular local Burmese monthly magazine on Buddhism. He said actually the Burmese monks are not apathetic to the various political problems and the grief of life Burmese peoples under power the junta.

Zagara said, historically, the Burmese Buddhist monks always playing important role in the politics and social change. While Burma under power of King Naraphistu (1173-1210) in Bagan, at middle Burma, the Buddha Sangha is very actively to advocating the public life of peoples. The King Naraphistu has an ambitious to build a big Pagoda. He is applies a regulation which obligate for all men to compulsory work build the pagodas. The Sangha is boycotting its King policy, because the compulsory work system has made peoples to be poor. The Buddha Sangha boycott to give serving ceremonial prayer to the King families, because the King policy was acted arbitrary to his peoples.

While in history of Burma modern, the Young Monks Association (YMA) in the beginning of century 20 is the first organization and an exponent in struggle movement to Burma freedom from the British colonialism. The young monks are take a fights because they feel have been affronted by the British government officers which refuse to take off their shoes when they are enter to pagodas or monasteries.

But it’s a struggle democracy inspiring from the past. How it’s in the contemporary era? U Pandavamsa said the struggle of Tibetan Budha Mahayana in Mongolia under leadership Bhiksu Dalai Lama is a good inspiration on Buddhism political struggle for democracy. “The bhiksu in Tibet involves directly in leadership of political movement. They become main actor in struggle against regime. But in Burma we can not take its method. Very dangerous,” he said.

A senior journalist in Rangon, Thiha Saw, said, the role of politics monks in Burma is a cultural politics movement. "The method of the struggle Burma monks for democracy in Burma is make criticizes to the government by media, support indirectly to opposition party, and boycott to the junta," he said.

A top role monk in Burma democracy recently is a bloody event of the Mandalay monks bloodies in 1990. When tens of monks were dies by shot and hundreds was catched by military junta. When around 7000 monks' was gathered to celebrate second anniversary the student pro- democracy demonstrations of 8888 national bloodies tragedy. In the event also around 3110 monks was arrested and jailed by junta.

Eventful of the Mandalay monks bloodies 1990 was coordinated by the Young Monks Union (Sangha Sammagi). The leader is U Yewata, In the event was expressed a declaration "Pattam Nikujjana Kamma," agreement. That is a Buddhist monk important statement to refuses alms donation from the personnel military and their families. The all-Burmese monks agree to break off the spiritualism relation with military families. And the monks refuse to give serving the religious ceremony prayer to military families. Because they have assume that military junta personals was in outside of religion line and humanity. The military was done killing mass of thousands student demonstrator in 1988.

This statement is very important. In the Burmese Buddhist Terravada society, the ritual of giving alms from a layman to the monks in every morning is one of important parts of Buddhist rituals. The ritual alms bowl is marks of spiritual relations between a layperson and the monks that will help us to determine a place in heaven in next life after dies. Statement boycott monks of Pattam Nikujjana Kamma are a big ignominy and the fall of morale of one and their families.

The statement Pattam Nukkujana Kamma confessed in holy book of Buddha is Tipitaka, like arranged in section 262 of Vinaya book.

According U Pandavamsa, Secretary General the Young Monks Union ( Sangha Samaggi) for region Lower Burma. This statement is still applying until now. The committee compiler of Pattam Nikujjana Kamma is a team of respectable senior monks. They are representation from the famous and influential monasteries from throughout Burma.

They are U Tilawkar Biwuntha (head of Insein Ywama monastery), U Thumingalar Linkara (head of Mahar Ghandaryone monastery), U Nyarna Wuntha (head of Maydini monastery), U Panditha Biwuntha (head of Maharbawdi monastery), U Tanza Wunda (head of Ma Soe Yein Nu monastery), Ashin Aingitha (head of Parli Karyi monastery), U Wantha Wanpandi (head of Maggin monastery), U Waryamandar Biwuntha (head of Shwe Phone Pwint monastery), U Byanma Thini (monk of Shwe Phone Pwint monastery), and U Kaw Thanla (monk of Shwe Phone Pwint monastery).

The statement is still applying until now. In year 2003, about 26 monks were catched with brutally by military junta officer in Mahar Gondhayone monastery at Kabaraye, Rangon, because they are also boycott to receive alms from the government. The Mahar Gandhayone is the biggest monastery and most influential in Burma. Till now, every year any tens monks have been catched and jailed by junta Estimated there is about 300 Burma monks in the prisons because boycott alms from the military junta now.

"The boycott monks are a culminating strategy democracy movement of monks. This is a highest political morale movement of political Burma Buddhist Sangha," said U Pandavamsa.***

Why many Police commit suicide by his shoot gun

2007-03-26T04:01:00.000-07:00

by Wahyuana

Jakarta - Police Brigadir Fadli Mondra, member brigade mobile police special force (Brimob) of West Sumatra, today (20/3) shooting his gun to himself. Two bullets was precise hit his chin and he dies some minutes then. Quoted from detik.com his police friend’s said that Brigadir Fadli is surfer stresses because his wife gets nephritis annually without any resolution.

This is adding chain many cases on police commit suicide in last a months. Last week at Semarang City police, Central Java, a brigadier police also shooting his superior police by his gun and some minutes then he is doing commit suicide by himself shooting.

On two week ago, Brigadir Rifa’i at Bangkalan, Madura, was shooting himself by his gun after he shoot dead to four his close friend in his home, it’s because he is very jealously that someone of them have affair with his wife.

Another case a week ago at Bandung, West Java, Brigadir Sofyan, was shooting himself because he was bungle use his gun. Two bullets were shot and hit his neck himself.

Quoted from detik.com, Bambang Widodo Umar, an expert police, said that Indonesian police working in high level stress because they are overloaded on the job. “They are must be played the part as a security guard and also have job as a law enforcer,” said Bambang. He is proposes to the police body to make routine psychological test every three months to all's police member. ***

Burma Young Monks: We are Hopeless to Get Democracy

2006-11-28T23:27:00.000-08:00

By Wahyuana

(U Pandavamsa, picture taken in Rangon)

U Pandavamsa has experience his life 8 years 4 months to serving a sentence in the prison of Burma military junta, about 3 years in Insein prison, Rangon and 5 years 4 months in Tehyeit prison, Touwingyi, at middle Burma. He catched by military junta officer in the year 1997 with 300 monks his colleagues in Nga Htut Gyi monastery, at Rangon. When around the 1.000 monks was gathered and refused to receive donation alms from the government junta. The donation are given by Senior General Saw Maung, Chairman of State Law and Order Restoration Council ( SLORC) that giving present alms to hundreds monasteries in Rangon.

Now U Pandavamsa is head of Shwe Taung monastery, one of the biggest monastery of tens monasteries at near train station in Rangon, Burma. " We refuse donation because we are still commitment to the statement boycott to government of "patam nikkujjana kamma" agreement which has been reading in Mandalay, in year 1990, that still applies until now," says U Pandavamsa.

He is Secretary General of the Young Monks Union (Sangha Sammagi) for region Lower Burma. The organization have membership around 80.000 young monks and have activities working for public education and Buddhist religion serving. From the Ah Thiti Tazaung pagoda, in Rangon, the Young Monks Union have an office room and running their program activities. " We are not under ground organization," says U Zawana, Chairman of the Young Monks Union Lower Burma.

This is an interview with U Pandavamsa on the role of monks in Burma democratization movements.

Ask: The young monks has been playing important role in history of Burma modern politics. How about the role of monks in Burma democratization issues now ?
Answer: We are hopeless to get democracy now. We are still very traumatic with event the field killing of hundreds young monks and student university in demonstration protest which known as 8888 national tragedy. Also the event of monks mass shooting and monks arrested in Rangon and Mandalay in 1990, then the arrested hundreds monks in Rangon at 1997, and in Mandalay at 2003. Almost every year any tens monks was catched and jailed by junta military. Just because they have a mistake that they are boycott and refuse to receive donation from the military government officer and their families. Now, every monastery living under observe and tightly controlled by intelligent military junta personnel. All activities of monks must be have a permission from government, though just a religious ceremony.

Besides that, since year 2001, government through the Sangha Mahanayaka Committee ( A state’s Buddhist monk organization) was release a regulation of Order No. 15/2001 that will starting implemented in year 2006. The regulation said that the monks can not use his robe again after he is exit from the prison. The regulation are really make fright the young monks. We are not afraid to serving a sentence, but we will afraid if banned to wear our pride of monk robe.

Ask: Does the monks also must be sign a letter contract that he is promise to not involve in politics ? And is he obliged to have a monk identity card ?
Answer : Yes. We sign a contract letter that explains to promises to not involve in politics. The letter is just for the head monks of the famous and influential monasteries. Not for all monasteries. The monks also must be have a monk identity card. The card are release by Sangha Mahanayaka Committee. Anytime the card can be abstracted by Sangha Mahanayaka Committee if the monk deemed have been involves in politics. ( U Pandavamsa show his monk identity card. In his card written; his name, his father, home address and his monastery address).

Ask: How about the situation of civil society organization another ?
Answer: In fact, life all of public and civil society organizations in Burmese has successfully to be weak by military government. Weak and weak for all everything. Not only to the opposition party of National Democratic League ( NLD) Party, but also for all groups, including the religion organizations. The Government have been move the state's capital from Rangon to Pyanmana, in Middle Burma. The new capital under tightly controlled by intelligent military. The Burmese itself can not going to enter there. So now, not any again the internal politics pressure from Burmese himself to his government of the military junta.

Ask: In ideologically how about the idea of democracy in Burma Buddhism.
Answer: Sangha (monks community) very enthusiastic and supports democratization process in this country, because the democracy is in the line with Buddha's Dhamma teaching. Since 2500 years ago the idea of Buddha is not only about the living of monks but rather than is that for all human being. A value of democracy is recognized as 'sutta'. Metta Sutta is directly give attention to the humanitarian approach of democracy. A motto of the struggle of Burma Buddhist monks for democracy that is the democracy is not to tackle each other and not to be hurt by means of one's to another. This is becoming a social ethic base of democratic struggle of Burma monks.

Ask: Lesson from a number states in ASEAN, the religion has playing important role in democracy movement. In Philippine we known the democratization leadership of Cardinal Sin of Catholic bishop. In Indonesia we known Abdurahman Wahid of Islamic cleric. Or in Tibet we known Bhiksu Dalai Lama for Mongolia freedom movement. How about the Buddhist monks in Burma.
Answer: The same. Religion also has been playing important role in public life of Burmese. We are the monks always involving in every evolution social process. But maybe the way of struggle is different. In Buddhism we can not take a terrorism way and a extremism view. In " Dhamma" of Tipitaka textbook are prohibits to every Buddhist to take a terrorism way and doing a violence. Actually, the statement of politics boycott as written in ' the pattam nikkujjana kamma ' agreement from the Sangha is culminating radicalism and the hardest political view of the Burma monks political movements. In history, the boycott monks to government has been proven effectively to dropped the power regime. But the recent Burma military regime do not want to listen the voice of monks. The monks political expression actually is not in form a stage demonstration in the road or a direct struggle resistance to enemies. The role of monks is as a mediator to dialogues or lobbies to give resuscitation. The hardest struggle form is boycott or refuse to give serving the Buddhist prayer ceremonial to men who we assume have a social problem like as the military officer now. This isn’t just applied in relation with the politics, but also in a cultural relation of each others personal relations and social.

If we are taking a lesson from the political struggle of Tibetan Buddha Sangha in Mongolia as an example, actually, if it's required by situation of repression are the monks actually can take a position to direct participate in the struggle in field. The monks are to be involved in politics struggle. That is can become an example that religion of Buddha also has attention to democracy struggle. In the British colonialism era, the Burma Buddha Sangha is one of exponent’s most actives of struggle to the freedom, but now we are in the silent.

Ask: Almost every year any an report that was happen a violence and attack to religion minority others like to Christian or Islam in Burma. How about the religion tolerance in Burma ?
Answer: Till now, my relation with the other religion followers at around this monastery is good. If any Buddhist religion party like as the Thadingyut Festival (the candle festival), we always invite the imams Islam and also the Christian priest from around there to following the party. If any Christian religion party like the Christmas, we are also celebrate it. And so do if there any a Islamic religion party are like the reading Qur'an tradition, usually before the event started, they were sent to us various food and also give us the donation. The relation each others of leaders religion in around there is good. Sometime there is any case the religion minority violence but doesn't influence a good relation of our religion brotherhood here.

Burma Buddhist Monks Fear Losing His Robe

2006-11-28T23:03:00.000-08:00

By Wahyuana

U Mahawthada is a young monk in Mandalay Hill monasteries complex, at Mandalay, about 500 mill north Rangon, Burma. Through his small radio he is stealth listen Burma politics broadcast with his friends. " Radio is cheap way to know what was happen in Burma,” says Mahawthada. Usually, he got politics information from the radio BBC London, VOA (Voice of America) and DVB (Democratic Voice of Burma) from Norway.

The national media in Burma like the English newspaper New Light of Myanmar, Myanmar Times, Myanmar Radio and Televisi (MRTV), and Myawaddy television (MWD) that owned by Burma military regime are usually only loads and broadcasts news which have a positive view to the military junta. Usually, they will censor information on Aung San Suu Kyi, NLD (National League for Democracy) and exponent’s pro- democracy movement others.

According U Mahawthada, now the Burma military junta is being in a state of its strong. Nothing any again a resistance from the groups of pro democracy movement from the within Burma. "Most of all pro democracy groups in Burma has been successfully to be keep quiet and made to be weak by military junta. Not only the opposition group of NLD (National League for Democratic Party) which been ended, but also all groups of civil society, including the Sangha (monks community). But we are the monks still have a lucky because the Sangha still be strongest traditional power in the Burmese society. So now only the monks which still have chance to make a political different situation for the democracy in Burma," says Mahawthada.

Tate Naing, Secretary of Assistance Association for Political Prisoners Burma ( AAPP) in Chiang Mai, North Thailand, said estimated there is any about 3.000 political detainees in serving a sentence in hundreds Burma military prisons which scattered in throughout Burma. Around 300 detainees is Buddhist monks. " They are in custody treated like as a criminal prisoner. They are prohibited to wear their pride of Buddha robes," said Tate Naing.

Buddhist monk in throughout Burma is estimated reach 3% of total population peoples. With total population now 53 million peoples estimated there are any 1.500.000 Buddhist monks (hpongyi) and nuns (woman monks/thillasin). They are stay together at around 50.000 monasteries and pagodas at throughout Burma. Especially at Sagaing Hill, South Mandalay, that living together around 11.000 monks and 3.000 nuns in hundreds monasteries at a cool, peace, and quiet mountains -- really an exotic place. Buddha in Burma is majority religion about 90% of population.

“In the last decade, the poorness has been cause many young women decided to choose her life to be nuns. The numbers nuns is increasing twofold compared to decades before. To be nuns is only a choice for the rural women that will give her a guarantee to get free a food, clothes, and stay in monasteries at safe area,” says Thiha Saw, a senior journalist and chief editor of Myanma Dana economic weekly magazine, at Rangon.

Monks Identity Card
The military junta is tightly controlled and observed to every all monks activities in monasteries. “We don’t have a freedom religion. The military government places an intelligent military officer in every monastery to observing the monk’s activities. All activities of monks must be have a permission from the government, though its just a religious ceremony," says U Pandavamsa, secretary general of the Young Monks Union for region Lower Burma, in Rangon.

While according to U Wayama, a monk in Swe Dagon pagoda, Rangon -- the biggest pagoda in Burma and heritage from the 10 century. Swe Dagon pagoda is a center of Burma Buddhist spiritualism. He told that the junta now only confesses a legal organization is the state Sangha Mahanayaka Committee as ones of state Buddhist monks organization. The committee of Sangha Mahanayaka has member 47 senior monks, which was selected from a 300 senior monks council. The 300 senior monks council was selected by 1.400 monks representative from every province, sub province, district and representation of the famous and influential monasteries.

The state’s Sangha Mahanayaka committee is a legal body that has capacity to arranging and observing to all activities of the monks. The body was formed in national level, province, sub-province, and the village level. Coordination operation under the Burma Religion Departments, the Sangha Mahanayaka has been entitled to release a monk identity card. Anytime the Sangha Mahanayaka Committee also has been entitled to abstracted the card if the monk suspected involves in the politics movements.

According to emergency decree state of SLORC Law No. 20/90, date of October 31, 1990, the government military junta only confess a legal organization of Sangha Mahanayaka Committee, also only confess to 9 organization sect of Burma Buddha Terravada. Five of the biggest sect is Sudhama, Shweikyin, Dhammanudhama Mahadvara Nikaya, and Dhammavinayanuloma Muhadvara Nikaya.

"Sangha (monks community) is the Burma cultural power. Existence of Sangha may not be limited by the monk identity card regulation system. Each and everyone have a basic right to experience his life as a monk. They aren’t need permission to decide choose his life as a monk. Now any many monks who aren’t to be member the Sangha Mahanayaka Committee because they are disagrees with existence a super power regulation body monk. They aren’t confessed as a monks and alleged as a rebel," says U Pandavamsa, he shows his identity card monk.

According U Pandavamsa, the state’s Sangha Mahanayaka Committee also have release a regulation of Order No. 15/2001 that will implemented starting this year 2006. The regulation is addressed to all monks that have being served a sentence in the prison. The regulation said that the monks could’t uses his robe again after he is free from the prison. This regulation really make fright the young monks. “We are not afraid to living in the prison, but we are afraid if banned to wear our pride of monk robe. The monk robe is an identity of my life,” he told.

Pattam Nikkujjana Kamma

Ashin Zagara is head of senior monks at Chauk Htat Kye monastery, in Rangon. He is also an editor of Damma Yeik Magazine --a popular local Burmese monthly magazine on Buddhism. He told, actually the Burmese monks are not apathetic to the various political problems and the grief of life Burmese peoples under power the military junta.

According Azhin Zagara, in history, the Burmese Buddhist monks always playing important role in the politics and social change. When Burma under period power of King Naraphistu (1173-1210) in Bagan, at middle Burma, the Sangha is actively advocating to the public life. When the King Naraphistu have an ambitious to build a big Pagoda. He is applies a regulation that is an obligation for all men to compulsory work build the pagodas. The Sangha is boycotting this King policy, because the compulsory work system has made peoples to be poor. The Sangha boycott to give serving the ceremonial prayer to the King, because the King was acted arbitrary to his peoples.

Zagara told, in history of Burma modern, the Young Monks Association ( YMA) in the beginning of century 20 is the first organization and an exponent in struggle movement to Burma freedom and independence from the British colonialism. The young monks are take a fights because they feel have been affronted by the British government officers which them refuse to take off their shoes when they are enter to pagodas or monasteries.

U Pandavamsa said, actually if we learning from the struggle of Tibetan Budha Mahayana in Mongolia, the monks can directly to take a fights for democracy. " Dalai Lama is a inspiration on Buddhism political struggle in contemporary era," he said.

A senior journalist in Rangon, Thiha Saw, said, the role of politics monks in Burma is a cultural politics movement. "The method of the struggle Burma monks for democracy is criticizes to the government by media, support indirectly to opposition party, and boycott to the junta,” he said.

A top role monk in Burma democracy movement is a bloody event of the Mandalay monks bloodies in 1990. When tens of monks were dies by shot and hundreds was catched by military junta. When around 7000 monks’ was gathered to celebrate second anniversary the student pro- democracy demonstrations of 8888 national bloodies tragedy. In the event also around 3110 monks was arrested and jailed by junta.

Eventful of the Mandalay monks bloodies 1990 was coordinated by the Young Monks Union (Sangha Sammagi). The leader is U Yewata, In the event was expressed a declaration "Pattam Nikujjana Kamma," agreement. That is a Buddhist monk important statement to refuses alms donation from the personnels military and their families. The all-Burmese monks agree to break off the spiritualism relation with military families. And the monks refuse to give serving the religious ceremony prayer to military families. Because they have a assume that military junta personals was in outside of religion line and humanity. Because the military was done killing mass of thousands student demonstrator in 1988.

This statement is very important. In the Burmese Buddhist Terravada society, the ritual of giving alms from a laymen to the monks in every morning is one of important parts Buddhist rituals. The ritual alms bowl is marks of spiritual relations between a layperson and the monks that will help us to determine a place in heaven in next life after dies. Statement boycott monks of Pattam Nikujjana Kamma is a big ignominy and the fall of morale of one and their families.

In history of Burmese, Pattam Nikkujjana Kamma even effective to droped the king power. The statement Pattam Nukkujana Kamma confessed in holy book of Buddha is Tipitaka. Like arranged in section 262 of Vinaya book, the third book of Tipitaka that arranging on procedures discipline of the life monks.

According U Pandavamsa, Secretary General the Young Monks Union ( Sangha Samaggi) for region Lower Burma. This statement is still applying until now. The committee compiler of Pattam Nikujjana Kamma is a team of respectable senior monks. They are representation from the famous and influential monasteries from throughout Burma.

They are U Tilawkar Biwuntha (head of Insein Ywama monastery), U Thumingalar Linkara (head of Mahar Ghandaryone monastery), U Nyarna Wuntha (head of Maydini monastery), U Panditha Biwuntha (head of Maharbawdi monastery), U Tanza Wunda (head of Ma Soe Yein Nu monastery), Ashin Aingitha (head of Parli Karyi monastery), U Wantha Wanpandi (head of Maggin monastery), U Waryamandar Biwuntha (head of Shwe Phone Pwint monastery), U Byanma Thini (monk of Shwe Phone Pwint monastery), and U Kaw Thanla (monk of Shwe Phone Pwint monastery).

Statement still applying until now. In year 2003, about 26 monks were catched with brutally by military junta officer in Mahar Gondhayone monastery at Kabaraye, Rangon, because they are also boycott to receive alms from the government. The Mahar Gandhayone is the biggest monastery and most influential in Burma. Till now, every year any tens monks have been catched and jailed by junta Estimated there is about 300 Burma monks in the prisons because boycottt alms from the military junta now.

“The boycott monks is a culminating strategy democracy movement of monks. This is a highest political morale movement of political Buddhist Sangha,” said U Pandavamsa.

Industri Farmasi Indonesia dan Jepang Perlu Meningkatkan Kerjasama Untuk Menghadapi Pasar Bebas Obat ASEAN 2008

2006-11-28T22:53:00.000-08:00

Oeh : Wahyuana

Eiji Echikawa, konsultan industri farmasi yang bekerja untuk Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GP Farmasi) di Jakarta, mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan industri farmasi Jepang dan Indonesia perlu segera konsolidasi dan meningkatkan kerjasama antara keduanya untuk menghadapi perdagangan bebas industri farmasi di ASEAN yang akan dimulai tahun 2008. “Kita perlu meningkatkan kerjasama melalui pertukaran teknologi, pelatihan atau joint manufacturing untuk meningkat kualitas produk obat. Kalau tidak, industri farmasi Indonesia akan ketinggalan dan Indonesia hanya akan jadi pasar saja bagi produk-produk farmasi dari luar,” ujar Echikawa.

Mulai tahun 2008 akan diberlakukan kesepakatan perdagangan bebas obat tingkat ASEAN. Mulai saat itu berlaku harmonisasi perdagangan tingkat ASEAN. Dimana untuk industri farmasi berlaku ketentuan current Good Manufacturing Practices (cGMP) yang terdiri dari dua persyarakatan utama yaitu ASEAN Common Technical Dossier dan ASEAN Common Technical Requirements (ACTD/ACTR). “Melalui ketentuan ini, sebuah perusahaan farmasi tidak perlu lagi untuk meregistrasikan produknya di setiap negara ASEAN untuk beredar bebas, tetapi cukup meregistrasikan produknya di salah satu negara ASEAN, dan produk itu sudah boleh dipasarkan di semua negara ASEAN,” ujar Ichikawa. ACTD/ACTR merupakan persyaratan standardisasi quality obat dan kemasan yang diberlakukan sama di semua negara-negara ASEAN. Standar itu, diantaranya meliputi jaminan keamanan pemakaian, standar sehat proses produksi, standar khasiat, dan standard penggunaan bahan-bahan dasar obat. Dengan ketentuan ini obat dapat beredar bebas di tingkat ASEAN yang diharapkan akan semakin meningkatkan mutu kualitas obat dan juga akan menurunkan harga obat di pasaran tingkat ASEAN.

Jika ketentuan ini mulai diberlakukan tahun 2008, diperkirakan akan ada banyak industri farmasi Indonesia yang akan gulung tikar. “Diperkirakan banyak industri farmasi Indonesia yang akan kesulitan menyesuaikan diri memenuhi persyaratan ketentuan ini. Tidak usah membicarakan masalah teknis proses pembuatan obat dan quality-nya dulu. Untuk proses packaging saja, masih banyak industri farmasi Indonesia yang kualitas packaging obat-nya yang masih jauh dibawah persyaratan standard,” ujar Ichikawa.... more...

Armada Marun, pada Suatu Pagi

2006-10-08T01:37:00.000-07:00

Oleh : Wahyuana

Menyaksikan dari dekat kehidupan para biksu di Myanmar.

Pagi yang sibuk di Yangon. Di depan pintu sebuah rumah, terdengar
suara lirih seorang biksu dengan pakaian jubah warna marun dan
berkepala gundul berucap, "Sadhu, sadhu, sadhu (bagus, bagus, bagus),"
kepada tuan rumah yang menyerahkan uang. Dia berkata sambil
menundukkan kepala, tidak sekedip pun menatapkan matanya ke wajah
pemilik rumah.

Pagi itu, tuan rumah memberi Ain Daw Bar Tha--sang biksu--uang sedekah
sebesar 50 kyats (sekitar Rp 300). Uang itu kemudian dia masukkan ke
dalam thabaik (mangkuk sedekah) warna hitam. Mangkuk itu berisi
beberapa puluh uang recehan hasil pemberian sedekah uang dari rumah ke
rumah yang telah dia kunjungi sebelumnya.

U Saw Sein Kar, pemilik rumah yang disinggahi sang biksu, adalah
pedagang kecil dan punya pekerjaan sampingan sebagai penerjemah buku
bahasa asing. Dia tinggal di sebuah apartemen sederhana di kawasan
Jalan 33st yang sibuk dan ruwet di tengah Yangon.

Menurut dia, penghasilannya 30-40 ribu kyats (Rp 400-500 ribu) per
bulan. Dengan hidup bersama satu istri, yang juga bekerja sebagai
pedagang, dan dua orang anak remaja, dia tergolong sebagai keluarga
kelas menengah di Yangon.

Setiap hari dia menyisihkan uang sekitar 200 kyats, yang dia sediakan
untuk memberi sedekah kepada tiap biksu yang datang ke rumahnya.
"Kadang sampai 10 orang yang datang silih berganti, terutama di hari
Minggu. Saya memberi sedekah semampu saya. Sebagai penganut Buddha,
sudah jadi kewajiban memberikan sedekah kepada para biksu. Sedekah
diberikan dalam bentuk uang karena lebih praktis."

Mayoritas masyarakat Myanmar taat menjalankan perintah ritual
agamanya. Tiap hari di waktu pagi dan malam, U Saw Sein Kar selalu
berdoa di depan sebuah boks simbol Buddha di rumahnya. Dia selalu
menangkupkan tangan sebagai tanda rasa hormat setiap bertemu dengan
para biksu.

Agama Buddha Theravada di Myanmar dikenal lebih konservatif,
tradisional, dan puritan dalam menerapkan ritual-ritual yang mereka
percayai sebagai ritual yang masih murni dari warisan Sidharta
Gautama, saat masih hidup 2.500 tahun lampau. ..more...

These stories were produced under the 2006 journalism fellowship program of the Southeast Asian Press Alliance (SEAPA), www.seapabkk.org

The story was published at Korantempo daily, www.korantempo.com

Congratulations ; A Year Aceh Peace

2006-08-14T01:26:00.000-07:00

Selamat Setahun Perdamaian di Aceh.

Chair in Chao Phraya river bank

2006-08-09T05:59:00.000-07:00

Picture send by Germie her favourite chair in Chao Phraya river bank, Bangkok.

Asuransi Gempa Bumi Maipark

2006-08-08T07:30:00.000-07:00

By Wahyuana

Pelajaran berharga dipetik oleh kalangan pelaku industri asuransi dari bencana tsunami dia Aceh dan Nias yang terjadi Desember 2004 lalu. Seperti diketahui, bencana dahsyat itu menelan korban 130 ribu orang tewas dan menghancurkan seluruh sendi kehidupan masyarakat di proinsi Aceh. Dalam kamus asuransi, bencana ini termasuk dalam polis catastrophe provinsion. Menurut data dari Departemen Keuangan, jumlah total klaim yang harus ditanggung akibat bencana ini ditaksir sebesar Rp. 100 miliar untuk asuransi sosial, Rp. 1,2 triliun untuk asuransi jiwa, dan Rp. 1,9 triliun untuk asuransi umum. Sebuah jumlah klaim asuransi yang demikian besar, yang sebelumnya tak terbayangkan sebagai resiko yang akan terjadi bagi industri asuransi di Indonesia.

Sebelum bencana tsunami, polis jaminan resiko terjadinya bencana alam dan gempa bumi memang tidak dijual sebagai produk sendiri. Asuransi bencana alam dan gempa bumi masih belum dianggap penting, sehingga biasanya diberikan secara gratis sebagai bagian dari layanan pemegang polis asuransi kebakaran. Maklum, jarang-jarang terjadi gempa bumi dan bencana dahsyat seperti yang ditimbulkan oleh bencana tsunami 1,5 tahun lalu itu.

In Japanese the article was published at JIEF Magazine

Berebut Nasabah Lewat Perang Tarif Premi

2006-08-08T07:28:00.000-07:00

By Wahyuana

Dari sisi masyarakat (konsumen), persaingan ketat industri asuransi umum di Indonesia saat ini tentu ‘menguntungkan,’ karena persaingan menjurus ke ‘perang jor-joran’ tarif premi yang paling murah guna menarik nasabah. Menguntungkan, karena nasabah semakin membayar premi sedikit, tetapi dengan polis jaminan besar atau mendapat jaminan beragam resiko yang dijamin jadi satu.

Namun bagi kalangan industri asuransi sendiri, perang tarif premi saat ini, justru malah cukup mengkhawatirkan, karena kalau terus berlanjut, dikhawatirkan akan menghasilkan ‘blunder’ ketidakpercayaan publik sendiri terhadap industri asuransi. Semisal kalau sampai ada kasus, akibat menekan tarif premi murah, akhirnya perusahaan tidak mampu meng-cover kewajiban membayar klaim nasabah. Kalau timbul kasus semacam ini akan mendatangkan ketidakpercayaan konsumen, padahal bisnis asuransi adalah bisnis kepercayaan dan portofolio.

In Japanese the article was published at JIEF Magazine

Wajah Industri Asuransi Umum di Indonesia

2006-08-08T07:24:00.000-07:00

By Wahyuana

Industri asuransi merupakan sektor bisnis yang masih terbuka lebar untuk masuknya investasi baru, terutama pada segmen pasar asuransi umum. Sampai saat ini tingkat penetrasi pasar diperkirakan baru sekitar 15% dari keseluruhan potensi pasar yang sesungguhnya. Perolehan premi merupakan indikator paling mudah untuk melihat pertumbuhan industri asuransi.Tahun 2005 lalu, total premi yang bisa dikumpulkan oleh sekitar 87 perusahaan asuransi umum mencapai Rp. 14,38 triliun, atau sekitar 40 persen dari total premi yang diperoleh industri asuransi secara keseluruhan yang mencapai Rp. 41 triliun. Angka perolehan premi asuransi umum ini, masih sangat kecil jika dibandingkan dengan perolehan premi asuransi jiwa yang tumbuh sekitar 20% per tahun, sedangkan pertumbuhan perolehan premi asuransi umum baru sekitar 10 % sampai 12,5% per tahun (lihat grafik 1).

Angka ini jauh masih kecil, padahal kalau melihat Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan karakteristik alamnya yang penuh resiko terjadinya bencana dan gempa bumi setiap waktu, seharusnya industri asuransi umum (non life insurance) akan mampu mengeruk keuntungan bisnis yang lebih besar.

Saat ini, dari 87 perusahaan yang bermain di segmen pasar asuransi umum, diperkirakan baru ada sekitar 60-an bentuk produk-produk asuransi umum yang ditawarkan ke pasar. Dari jumlah itu, mayoritas sekitar 38% disumbangkan dari produk-produk asuransi di bidang properti. Jadi dari total premi asuransi umum sebesar Rp. 14,38 triliun di tahun 2005 itu, sekitar Rp. 6,5 triliun disetor oleh para pemegang polis asuransi rumah, kantor atau gedung mereka. Sementara jenis asuransi kendaraan bermotor yang sebelumnya diperkirakan akan melesat naik secara tajam seiring dengan ‘bom’ pasar kendaraan bermotor terutama roda dua dalam 5 tahun belakangan ini, ternyata tidak menyumbangkan peningkatan perolehan premi secara signifikan. Segmen asuransi kendaraan bermotor diperkirakan hanya menyumbang perolehan premi sekitar Rp. 3,5 triliun per tahun.

Minimnya inovasi produk-produk di sektor asuransi umum menurut sejumlah pihak yang diwawancarai JIEF Magazine, merupakan salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan industri asuransi umum. Ini jika dibandingkan dengan produk-produk asuransi jiwa yang kian hari kian beragam dan inovatif, seperti produk inovasi asuransi jiwa unit link yang menggabungkan layanan asuransi dan investasi dalam satu paket layanan nasabah, yang sekarang ini sukses menggaet pasar dan menggelembungkan perolehan premi asuransi jiwa.

In Japanese the article was published at JIEF Magazine

Investor Asing Dalam Kepemilikan Bank di Indonesia

2006-03-22T23:54:00.000-08:00

by Wahyuana

Liberalisasi sektor perbankan masih terus berlanjut di Indonesia. Trend yang berawal dari krisis perbankan tahun 1997-1998 itu kemungkinan masih akan terjadi bagi bank-bank dalam mencari solusi kesulitan likuiditas. Apalagi BI telah mengeluarkan kebijakan untuk menghapus blanket guarantee mulai bulan Maret 2006 ini, dan juga kebijakan berupa kewajiban pemenuhan batas minimal permodalan bank, -- menuju program Asitektur Perbankan Indonesia (API) yang akan dimulai sejak tahun 2007-- yang mengharuskan bank-bank bermodal kecil untuk segara mencari tambahan ‘dana segar baru.’

Liberalisasi kepemilikan bank ini, bermula dari program divestasi perbankan yang dilaksanakan pemerintah melalui BPPN, terhadap bank-bank rekap akibat krisis perbankan delapan tahun lalu, yang kemudian merubah struktur kepemilikan bank menjadi dikuasi kepemilikan asing, dan sekarang ditengarai pengaruh asing mulai berimbas ke permainan pasar bank. Apalagi pemerintah Indonesia melonggarkan peraturan penguasaan saham-saham perbankan bagi investor asing bisa sampai 99% proporsi saham. Ini berbeda dengan di China misalnya, yang membatasi penguasaan saham asing di industri perbankannya hanya sampai 25%, sehingga pemerintah masih dapat mengontrol industri bank.

Kepemilikan asing (lihat tabel 4.) seperti di BCA, Bank Danamon, Bank Niaga, BII, Permata Bank, dan Lippobank mengakibatkan penguasaan pasar bank oleh pihak asing. Saat ini penguasaan pihak asing di industri perbankan nasional sampai 48,51%, sedangkan pemerintah hanya 37,45%, dan sisanya pelaku swasta nasional. Dari 131 bank di Indonesia saat ini, kepemilikan di 41 bank diantaranya dikendalikan oleh pihak asing. Mereka terdiri atas bank campuran, cabang bank asing di Indonesia, serta bank swasta yang dimiliki asing. Porsi kepemilikan itu akan terus meningkat, apalagi bank-bank swasta kecil sekarang ini lebih suka dibeli oleh asing... (more continued)

Berebut Nasabah Dengan Bersaing Layanan

2006-03-22T23:51:00.000-08:00

by Wahyuana

Lucki (26) seorang pedagang karangan bunga via online internet, selama ini sudah memiliki tabungan tahapan di BCA, dia membuka 2 rekening untuk kepentingan pribadi dan bisnisnya. Lewat rekening BCA itu dia menjalankan menajemen keuangan binisnya, mulai mengurus pembayaran penerimaan pesanan melalui transfer antar bank sampai membayar gaji karyawannya setiap bulan. Semua sudah bisa dilakukan via internet, bahkan melalui handphone-nya, sehingga amat praktis dan cepat.

Namun dalam beberapa hari ini dia menemukan iklan sebuah bank di majalah yang menawarkan hadiah gila-gilaan bagi nasabahnya. Hadiah undian puluhan mobil tiap 3 bulan, kemudahan akses bank lewat internet sampai handphone, dan ATM yang akan dia miliki kalau menjadi nasabah, yang dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi dan transfer antar bank, tak hanya untuk nasional transfer tetapi bahkan internasional dengan beban fee transfer yang kecil.

Besoknya Lucki pun tertarik untuk membuka rekening di bank itu, dan memindahkan semua tabungan ke no rekening baru dan bank pengiklan itu. Dan rekening BCA-nya dibiarkan bersaldo minimal. Ia pindahkan seluruh uang dengan harapan akan bisa memenangkan undian yang hadiahnya gila-gilaan itu... (more continued)

Kemana Arus Kredit Perbankan Mengalir ?

2006-03-22T23:47:00.000-08:00

by Wahyuana

Sejak terjadi krisis ekonomi delapan tahun lalu sampai saat ini, sektor konsumsi dan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pilihan favorit alternatif bagi arus penyaluran kredit perbankan nasional. Karena telah terbukti, dibanding sektor korporasi, sektor UMKM ternyata justru lebih tahan banting menghadapi krisis moneter. Pelaku usaha UMKM ternyata juga lebih tertib dan disiplin dalam mematuhi pengembalian kreditnya. Selain itu, ditengah krisis, sektor UMKM juga masih mendatangkan margin keuntungan yang tinggi.

Namun ditengah ‘krisis mini’ yang sedang membelit industri perbankan saat ini, pertumbuhan kredit perbankan tahun 2006, termasuk bagi kredit konsumsi, diperkirakan akan melambat. Diperkirakan akan tumbuh sekitar 10-15% dibanding tahun 2005, atau bahkan mungkin hanya stagnan. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, pasca krisis, pertumbuhan kredit perbankan selalu diatas 20%.

Tahun 2002 industri perbankan menyalurkan total kredit sebesar Rp. 410 triliun, atau meningkat 14,4% dibanding tahun 2001. Per Desember 2003, total kredit perbankan yang disalurkan naik lagi menjadi Rp. 477,19 triliun. Dan tahun 2004, total kredit yang disalurkan mencapai Rp. 547,5 triliun. Sedang tahun 2005 angka itu melonjak ke angka sekitar Rp. 600 triliun. Namun di tahun 2006, ditengah bayang-bayang resiko terjadinya kredit macet akibat inflasi yang tinggi dan penurunan net interest margin (NIM) akibat cost of fund yang besar, tampaknya akan membuat industri bank berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya... (more continued)

Krisis Mini Sedang Menyelimuti Industri Perbankan Indonesia

2006-03-19T21:38:00.000-08:00

By Wahyuana

Perolehan laba bersih industri perbankan tahun 2005 mencapai Rp. 24,9 triliun atau turun 18,3% dibandingkan laba tahun 2004 yang mencapai Rp. 29,46 triliun. Menurut sejumlah pengamat perbankan yang ditemui mengatakan, penurunan laba 18,3% di tahun 2005 ini lebih merupakan imbas dari kondisi makro ekonomi yang sedang dilanda ‘krisis mini.’ “Kinerja perbankan membaik, tetapi faktor makro ekonomi yang memang sedang sulit,” ujar seorang pengamat perbankan. Sejumlah faktor eksternal seperti kenaikan BBM yang tak terkira (rata-rata mencapai 126,6%), telah mendorong kenaikan laju inflasi nasional sampai 18%. Belum lagi suku bunga BI yang masih tinggi 12,75%. Nilai rupiah belum stabil, masih sering terfluktuasi akibat pengaruh penyesuaian harga minyak dunia yang juga sering terfluktuasi. Faktor-faktor ini menyebabkan harga-harga melambung tinggi, yang akhirnya menyebabkan beban biaya ekonomi produksi tinggi. Akhirnya debitor-debitor menunda pembayaran kredit bank, yang ujung-ujungnya industri perbankan yang paling terkena imbasan negatif.

Dilihat dari NPL (Non Performing Loan) yang meningkat menjadi 8,2% atau naik dari 4,5% dari awal tahun 2005, menunjukkan adanya peningkatan jumlah kredit macet yang dialami industri perbankan, meski jumlah belum mengkhawatirkan seperti ketika terjadi krisis perbankan tahun 1997-1998. Nilai standard ideal NPL sesuai ketetapan BI sebesar 5%. NPL ini mencerminkan buruknya sektor usaha dalam pengembalian kreditnya. Sektor perindustrian yang menyerap 48,25% kredit perbankan, mencatatkan NPL yang paling tinggi yaitu 3,41% (Lihat tabel 2.) Angka ini menunjukkan bahwa sektor industri sedang benar-benar terpukul akubat kenaikan BBM tahun lalu... (more continued...)

In Japanese was published at JIEF Magazine

Tsunamis : "Korban" atau "Orang Bermasalah"

2006-03-18T19:45:00.000-08:00

Oleh : Wahyuana*

Santi Ochi, perempuan 43 tahun, sudah berjam-jam berjalan hilir mudik sambil menggendong sebuah keranjang berisi 8 buah nanas di hamparan pasir putih Pantai Hikkaduwa, Galle, Srilanka Selatan, yang dipenuhi oleh ratusan turis asing yang sedang berjemur dan bermain selancar. Dia menjual dagangan buah nanas Rp. 10 ribu per buah. Namun, tak banyak orang yang memperhatikannya. Semua orang terlena dengan kesenangannya sendiri, tak mau tahu dengan barang dagangan Ochi buah-buah nanas yang manis dan murah. Mereka juga tidak peduli terhadap keras Ochi yang sudah seharian di sengat cahaya matahari pantai untuk menjajakan barang dagangannya. Apalagi atas derita Ochi.

Ochi merupakan salah satu korban tsunami atau disebut tsunamis. Suaminya meninggal ketika bencana tsunami menyapu habis semua pemukiman pinggir pantai di Bossa, Srilanka Selatan. Sekarang ia harus menanggung sendiri kehidupan tiga orang anaknya yang masih kecil-kecil, Lansa (7 tahun), Madura (9 tahun), dan Acala (12) yang tinggal di bawah tenda di pemukiman pengungsi sementara di Bossa, Srilanka, sekitar 5 kilometer di selatan Pantai Hikkaduwa. Untuk menghidupi keluarganya ia mencari uang dengan berjualan buah nanas dan cindera mata bagi para turis asing. Kadang-kadang dalam sehari ia berhasil menjual semua barang dagangannya, namun juga sering semua dagangannya masih utuh alias tidak ada yang membeli. "Orang sekarang semakin tidak peduli terhadap kami," ujarnya, sambil mengeluh barang dagangannya yang tak seberapa banyak itu susah menjualnya.

Setahun pasca tsunami, masih banyak korban tsunami atau tsunamis yang belum pulih kembali kehidupannya, masih menggantungkan hidupnya atas bantuan dari orang lain. Bahkan tak jarang mereka kemudian menjadi pengemis. Seperti yang ditemui penulis di terminal bus umum Kota Galle, Srilanka Selatan. Dinuka (lelaki, 54) meminta uang kepada semua orang yang ia temui di pintu masuk terminal, sambil menerangkan kalau dirinya korban bencana tsunami sehingga memohon perlu bantuan, dia juga memperlihatkan foto anaknya yang kecil, yang katanya juga terkena penyakit polio. Namun tak banyak orang yang memperhatikannya, meskipun ia sudah berteriak-teriak dan meminta uang dengan memaksa.

Di Srilanka, banyak orang yang sudah mulai melupakan dan 'acuh' terhadap para tsunamis, padahal mereka masih sangat membutuhkan bantuan. Bahkan mulai timbul kesan negatif terhadap para korban tsunami yang kadang-kadang ada korban tsunami yang mencari bantuan dari rumah ke rumah untuk meminta pekerjaan atau uang, dengan menganggap mereka sebagai orang-orang yang sedang bermasalah.

Sebuah survey yang dilakukan oleh UNDP bekerjasama dengan Komisi Hak Asasi Manusia Srilanka telah mengadakan dialog dengan sekitar 800 kelompok-kelompok masyarakat, mengunjungi 1.100 desa dari 13 kabupaten yang terkena tsunami, mereka mendapati keluhan meningkatnya sinisme masayarakat terhadap mereka para korban tsunami. "Para korban tsunami mulai terkena stigma sosial sebagai 'orang-orang yang bermasalah' atau ungkapan sinis 'orang yang dapat rejeki dari bencana tsunami' dari masyarakat yang lebih luas," ujar laporan itu. Sikap sinis ini ditengarai bisa mendatangkan sikap deskriminasi terhadap para korban tsunami.

Tak urung hasil laporan ini menjadi salah satu isu penting dalam peringatan setahun penanganan tsunami di Srilanka. Karena bagaimanapun para tsunamis atau korban tsunami tidak bisa dikategorikan sebagai bagian dari orang-orang yang masuk golongan "orang-orang bermasalah" yang biasanya menjadi social stigma bagi para pecandu alkohol, preman, penjahat kecil, orang yang suka membuat keributan di komunitasnya, anak-anak remaja nakal, pecandu narkoba dan lain-lain, yang biasanya memang menimbulkan beban sosial bagi masyarakat komunitasnya. Sehingga dihindari dan dapat perlakuan diskriminasi dari orang-orang dalam pergaulan sosial yang luas.

Yang lebih tepat, para tsunamis adalah 'korban', karena penderitaan yang mereka alamai sekarang bukan karena sikap perilaku individualnya sendiri yang negatif. tetapi mereka adalah korban dari bencana, sehingga perlu penanganan dan menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha membantu kehidupannya. Sikap-sikap deskriminatif itu diberikan orang terhadap para tsunamis memang baru lebih banyak lewat olokan-olokan dalam pembicaraan, tetapi dikawatirkan dapat mempengeruhi sikap diskriminasi terhadap para korban tsunami yang lebih luas.

Laporan ini juga ditujukan untuk memberikan masukan kepada otoritas penanganan bencana tsunami dan NGO yang bekerja untuk tsunami agar mempercepat program-programnya. Karena faktor utama timbulnya masalah sosial pasca tsunami , salah satunya akibat penanganan bantuan terhadap para tsunamis yang tidak segera terselesaikan, terutama terhadap masalah pemenuhan kebutuhan pokok pengungsi dan perumahan.

Sebuah survey yang dilakukan terhadap sekitar 230 anak-anak korban tsunami di tujuh sekolah di Galle, Hambantota, Ampara, dan Jaffna, juga menunjukkan adanya sikap malas belajar dan kurang konsentrasi dalam mengikuti pelajaran sekolah. Survey itu menunjukkan faktor tempat tinggal sebagai sebab yang paling berpengaruh terhadap semangat belajar anak-anak itu. "Mereka yang pemalas kebanyakan masih tinggal di temporary shelter house (rumah pengungsi sementara) yang tidak memberikan ruang belajar yang nyaman dan tersedianya perlengkapan meja kursi belajar dalam kegiatan belajar mereka," ujar laporan survey tersebut. Tersedianya rumah tinggal permanen akan amat membantu mereka untuk mengembalikan kenyamanan dalam belajar. "Kami telah memberikan bantuan ke beberapa pelajar berupa seperangkat komputer dan meja belajar, tetapi bantuan itu akhirnya hanya disimpan dalam kardus, karena untuk toilet saja mereka belum punya karena masih di pemukiman pengungsi sementara," ujar seorang pendamping anak-anak korban tsunami di Galle, Srilanka Selatan.

Data dari badan otoritas penanganan bencana tsunami Srilanka (TAFREN), bencana tsunami telah menciptakan sekitar 40.000 orang kehilangan pasangannya, menjadi janda atau duda, yang kemudian harus menanggung beban hidup sendiri dan keluarganya yang masih tertinggal. Mereka dilaporkan amat rentan terhadap stress dan akibata-akibat sosial lain akibat bencana, selain orang tua dan anak.

M.H Susila (46) yang tinggal di Peraliya, Telwatta , Srilanka Selatan, misalnya, amat stree ketika ditemui penulis dirumahnya. Semasa belum terjadi tsunami ia memiliki sebuah toko souvernis di pinggri pantai, yang modalnya ia kumpulkan setelah 3 tahun bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi. "Saya punya banyak teman Inonesia yang dulu sama-sama bekerja di Arab," ujar Susila sambil menunjukkan kemampuannyaa menyanyikan sebait lagu Rhoma Irama yang ia hapal dari teman-temannya semasa di Arab. Namun, sekarang ia amat strees, ia tinggal bersama 2 orang anaknya, dan 3 orang dari keluarga adikknya, di sebuah rumah kayu sederhana ukuran 3 x 3 meter. Suaminya telah menceraikan Susila karena tidak kuat melihat kenyataan bahwa seluruh usahanya hancur terkena tunami, 3 bulan pasca tsunami ia pun menceraikan Susila, dan kemudian pergi Colombo untuk mencari pekerjaan baru.

Karena ditinggal suami dan kehidupan pasca tsunami yang terasa masih amat memprehatinkan, Susila setiap hari sering berjalan-jalan di sekitar reruntuhan rumahnya yang terkena tsunami, sambil membawa foto album yang berisi foto-foto masa lalunya dan foto-foto lain tentang bencana tsunami. "Please sir, buy my photos of tsunamis. I need money for milk my children," she said. Tetang-tetangga Susila sudah tahu kalau Susila menerima penderitaan yang berat akibat tsunami. Sehingga mereka maklum kalau tiba-tiba Susila berperilaku yang agak aneh.***

Jurnalis tsunami fellow Asia Media Forum, www.asiamediaforum.org

Di Srilanka Rekonstruksi Berlangsung Lebih Cepat daripada di Aceh dan Nias

2006-02-14T23:55:00.000-08:00

Oleh: Wahyuana*

Monday, 06 February 2006
Di Srilanka proses rekonstruksi dan rehabilitasi tsunami berlangsung lebih cepat. Memang tingkat kerusakannya tidak seberapa dibandingkan di Aceh dan Nias, tapi diperkirakan sampai pertengahan tahun 2006 ini, program perumahan bagi 102 ribu pengungsi sudah tuntas.

W.J. Weerasekara (75), memasang spanduk besar bertuliskan Come Please Come and Help Us to Survive (Mari Kunjungi dan Bantu Kehidupan Kami) diatas tumpukan reruntuhan rumahnya yang terhantam tsunami setahun lalu, di pinggiran jalan Galle Road, di Desa Peraliya, Telwatta, Srilanka Selatan. Spanduk besar itu tampak mencolok ditengah-tengah hamparan reruntuhan ratusan rumah di Peraliya. Sejak menjadi pengungsi, dia mengaku belum pernah mendapat sentuhan bantuan dari pemerintah maupun NGO.

Dia memasang spanduk mencolok, untuk menarik perhatian turis asing yang banyak lalu lalang di sepanjang Galle Road, jalan yang menghubungkan kota Colombo menuju kota turis Galle yang terkenal. Satu, dua orang lewat yang punya perhatian, kadang mampir ke rumahnya, mengajaknya mengobrol, mendengarkan cerita tentang pengalamannya terkena bencana tsunami, lantas memberinya sejumlah bantuan simpati.

Bersama saudara perempuannya, dua keponakan, dan seorang anaknya, weerasekara membangun rumah mengungsi sementara, berupa rumah kayu ukuran 3x3 meter dengan atap dari rangkaian daun pohon kelapa. Rumah mungil itu berdiri sekitar 4 meter di samping reruntuhan rumahnya. Dia menolak bantuan rumah tenda kanvas yang diberikan oleh NGO karena dirasa panas dan bikin gerah. Ia lebih memilih mendirikan sendiri rumah pemukiman sementaranya itu dari kayu. Untuk keperluan memasak dia membuat dapur kecil di samping rumah, dilengkapi sebuah drum penampung air bersih. Tak ada perabotan di dalam rumah kayunya itu, hanya sejumlah tikar dan almari pakaian.

“Saya belum tahu sampai kapan akan hidup begini,” ujar Weerasekara, pensiunan pegawai pemerintah. Dia masih terpukul atas kepergian istri dan seorang anaknya, yang hilang tertelan gelombang tsunami.

Sekitar 250 keluarga lain di Peraliya mempunyai nasib yang sama dengan Weerasekara. Setahun pasca tsunami mereka masih mendiami rumah-rumah pengungsi sementara. Mereka hendak kembali membangun rumahnya yang sudah hancur, tetapi terkena peraturan baru, berupa larangan pemukiman di area 100-200 meter zona penyangga pantai (buffer zona). Sementara pembangunan bantuan rumah permanen baru yang dijanjikan badan otoritas rehabilitasi bencana tsunami Srilanka (TAFREN) belum juga selesai.

Seperti di Aceh dan Nias, rumah menjadi masalah kebutuhan paling mendesak bagi pengungsi tsunami Srilanka. Dan tak semua pengungsi mengalami nasib sama. Memang ada yang sudah menerima bantuan rumah permanen. Tetapi seperti Weerasekara, diperkirakan sekitar 93.000 orang pengungsi di seluruh Srilanka, masih mendiami kamp-kamp pengungsi sementara.

Keluarga Senda Handi Siripala (45) misalnya, ia baru akan memperoleh rumah beberapa bulan kedepan. Ia bersama 31 keluarga lain tinggal di kamp pengungsi di Desa Madampagama, Kulegoda, District Galle, tak jauh dari desa Peraliya. Dulu ia berprofesi sebagai nelayan tetapi kini sehari-hari bekerja sebagai buruh nelayan, dengan penghasilan sekitar 500 rupee (sekitar Rp 50 ribu) sekali ikut berlayar. Dalam sebulan ia ikut rata-rata delapan kali berlayar.

Hidupnya Senda sangat sederhana, tinggal bersama 5 anggota keluarganya di bawah rumah kayu mungil. Untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi anak-anaknya yang masih kecil ia amat tergantung pada program bantuan pengungsi sebesar 375 rupee (sekitar Rp 37,5 ribu) yang diberikan per minggu, per keluarga pengungsi, oleh badan pemerintah pelaksana atau NGO.
“Kabarnya kami akan mendapat rumah permanen pada akhir Pebruari 2006 nanti di Galagoda, sekitar 2 kilometer dari sini. Rumahnya sedang dibangun, bantuan dari Korea Selatan Estate,” ujar Senda Handi Siripala.

Srilanka merupakan negara kedua terparah terkena bencana tsunami setelah Indonesia. Data dari TAFREN (the Task Force for Rebuilding the Nations) jumlah korban bencana tsunami di Srilanka mencapai 35.322 orang meninggal dan hilang, 21.441 luka-luka, dan sekitar 516.150 orang jadi pengungsi. Selain itu, sekitar 108.000 rumah rusak, 17.000 perahu rusak, dan berbagai sarana pendidikan, kesehatan, dan sosial hancur. Negara ini juga terpukul berat karena karena infrastruktur industri pariwisata --yang merupakan industri andalan Srilanka, juga tak luput dari terjangan tsunami. Hotel, tempat wisata, restoran, café, motel, rel kereta api, jalan dan jembatan luluh lantak.

Proses recovery tsunami di Srilanka sampai akhir Desember 2005, menurut laporan TAFREN, telah mampu menyelesaikan 95 persen pembangunan kebutuhan pemukiman sementara (temporary shelter). Artinya, sebagian besar kebutuhan dasar para pengungsi telah tertangani. Sedang program pembangunan rumah permanen sampai akhir tahun 2005 terselesaikan sekitar 23.800 rumah, dan 15 ribu rumah sedang dalam pengerjaan yang diperkirakan akan selesai pada pertengahan tahun ini. Coba bandingkan dengan kapasitas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias yang dalam setahun programnya baru membangun sekitar 16 ribu rumah di Aceh.

“Pemerintah berharap, seluruh program pembangunan perumahan bagi pengungsi tsunami sudah akan bisa selesai sampai akhir Juli tahun depan (2006),” ujar Menteri Pertanian, Chamal Rajapakse, dalam acara peresmian kompleks perumahan tsunami di Rideegama, Ambalantota, 28 Desember 2005.

Pemberian bantuan rumah permanen di Srilanka lebih diprioritaskan bagi pengungsi tsunami yang rumahnya tidak bisa ditempati lagi. Rumah-rumah yang telah hancur itu berasa di area larangan pemukiman di zona 100 meter kawasan penyangga pantai untuk wilayah propinsi Srilanka Selatan, dan 200 meter penyangga pantai di propinsi Srilanka Utara dan Timur Srilanka. Diperkirakan butuh sekitar 49 ribu rumah baru.

Sementara itu, bagi para pengungsi yang rumahnya berada di luar zona penyangga, TAFREN mempercepat proses rekonstruksi perumahan melalui program pemberian bantuan keuangan langsung untuk biaya perbaikan rumah (Homeowner Driven Housing Reconstruction Programme). Besarnya sekitar 250 ribu rupee (sekitar Rp 25 juta) per rumah/keluarga untuk rumah yang rusak total, atau uang sekitar 100 ribu rupee (Rp 10 juta) per keluarga yang rumahnya mengalami rusak sebagian.

Menurut laporan akhir tahun 2006 TAFREN, yang mulai akhir bulan Januari 2006 ini akan berganti nama menjadi RADA (Reconstruction and Development Agency), sekitar 53.976 keluarga telah mengambil uang program (cash program) perbaikan rumah ini, yang untuk tahap pertama diberikan senilai 50 ribu rupee (Rp 5 juta) per keluarga. Sampai saat ini program telah berjalan sampai empat tahap pembayaran.

Kontribusi Swasta

Srilanka mempunyai sejarah kolonialisme yang hampir sama dengan Indonesia. Pada awal abad 16 mula-mula dijajah oleh Portugis. Selanjutnya, ratusan tahun kemudian ada di bawah kekuasaan VOC-Belanda lalu ke tangan Inggris. Pada 1948 negara ini merdekaan dari tangan Inggris.

Sejak dulu sampai sekarang mayoritas penduduk Srilanka beragama Budha. Masyarakat Srilanka tampak lebih terbuka dalam berhubungan dengan bantuan. Ini agak berbeda dengan program bantuan di Aceh, yang kadang-kadang berhembus isu-isu kecurigaan ada maksud tersembunyi di balik bantuan. Sering muncul kecurigaan ada maksud-maksud politis, penyebaran agama, nasionalisme, atau bantuan bagi separatisme di balik pemberian bantuan.

Di Srilanka, masyarakat tampak senang dibantu, bahkan tak jarang vihara atau kuil tempat ibadah dibangun atas bantuan dana dari luar. Sebuah vihara besar di Distrik Matara, Srilanka Selatan, misalnya, dibangun atas bantuan pemerintah Norwegia. Sebuah tempat ibadah lainnya di Ambalantota, dibangun kembali dari keruntuhan akibat tsunami atas bantuan masyarakat Ingris, bahkan peresmiannya dihadiri langsung salah satu Uskup Gereja Anglikan dari Ingris.

Yang juga menonjol di Srilanka, proses rekonstruksi dan rehabilitasi tsunami tak hanya melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, lembaga keuangan internasional, NGO internasional dan lokal saja. Tidak kalah menonjol, kalangan swasta secara nyata menunjukkan kontribusinya dalam proses rekonstruksi tsunami.

Perusahaan minuman ringan Coca Cola misalnya, membangun 100 rumah dan sejumlah sekolah di Galle, Srilanka selatan. Bantuan itu juga mencakup pemenuhan kebutuhan seragam sekolah dan perlengkapan penunjang pendidikan. Sementara perusahaan rokok Ceylon Tobacco menyumbangkan 70 rumah seharga 800 ribu rupee (Rp 80 juta) per rumah di Unawatuna, Srilanka Timur.

Tak semua perusahaan menyumbang dalam jumlah besar, ada juga yang kecil. Misalnya saja, perusahaan provider internet dan software Ret Hat hanya menyumbang tujuh rumah di Negombo. Demikian juga perusahaan media Daily Mail terbitan London membangunkan sejumlah rumah buat pengungsi tsunami di Srilanka Selatan. Meskipun hanya kecil, namun bantuan itu jelas dan nyata dan bisa bermanfaat bagi korban.

Pemerintah Srilanka memang melonggarkan birokrasi bagi para donatur yang ingin memberikan bantuan langsung pada masyarakat korban. Mereka pun mendapatkan akses luas untuk mendapatkan sasaran yang diinginkannya. Donatur yang ingin memberikan bantuan pembangunan sarana fisik seperti rumah, sekolah, atau rumah sakit tinggal melapor ke TAFREN. Selanjutnya pemerintah tingkat kabupaten di mana proyek bantuan akan diberikan, akan menindaklanjuti dengan membantu menyediakan lahan pembangunan secara gratis. Bahkan pemda juga akan memngusahakan bahan material bangunan dan pelaksana kontraktor lokal.

Kalau pembangunan proyek sudah selesai, donatur tinggal memilih siapa pejabat tinggi yang akan diminta meresmikan proyeknya. Bisa menteri, presiden, atau sekadar gubernur. Pemerintah lokal akan membantu pelaksanaan agenda seremonialnya dengan mengundangnya dan menyiapkan acara peresmian itu. Cara ini ternyata mampu menjamin akuntabilitas uang yang disalurkan donatur sekaligus melibatkan pemda.

Bagi penyumbang yang ingin mengecek kemana wujud bantuan disalurkan, mereka dapat mengeceknya langsung di lapangan. “Cara ini juga untuk menghindarkan munculnya kecenderungan korupsi dalam lembaga penyalur bantuan seperti institusi TAFREN,” ujar Anand Seneviratne, seorang wartawan senior Srilanka yang bekerja untuk jaringan televisi Young Asia yang ditemui penulis.

Sementara itu, seorang staf diplomat Indonesia yang sudah bertahun-tahun berdinas di kedutaan Indonesia di Colombo, yang tidak mau disebut namanya, berujar ke penulis, ”Masyarakat di sini senang kalau mendapat bantuan. Kalau diundang ke acara peresmian kadang kita sering digodain, kapan giliran Indonesia menyumbang nih.”

Bagi yang pengungsi yang beruntung, rumah permanen bantuan tak selalu hanya berupa rumah sederhana. Di beberapa tempat, korban tsunami mendapatkan rumah baru bantuan yang cukup mewah. Di Pelena misalnya. Di kawasan Weliagama, distrik Matara, Srilanka Selatan, sekitar 500 keluarga pengungsi tsunami mendapat rumah permanen bantuan dari pemerintah Belgia, Italia dan Swiss. Pembangunannya lewat program TAFREN.

Rumah bantuaun tersebut berupa bangunhan 2 lantai, dengan lantai keramik lengkap dengan perabotan rumkha tangga. Ada toilet, dapur beserta perangkat memasak, meja kursi tamu, dua kamar tidur beserta ranjangnya, pompa air dengan tangki penampung air, dan jaringan listrik. Satu unit rumah bantuan itu berharga sekitar 600 rupee (sekitar Rp 60 juta). Komplek perumahan itu juga dilengkapi dengan balai pertemuan komunitas beserta sarana bermain anak-anak.

B. Munisire (43) seorang nelayan yang tinggal bersama seorang anak, orangtua, dan keluarga kakaknya di kompleks perumahan tsunami Pelena itu, tidak bisa menyimpan rasa gembiranya mendapat rumah baru itu. ”Dulu saya tinggal di dekat pantai, sudah habis ditelan tsunami, sembilan bulan hidup di pengungsian. Sejak November 2005 lalu pindah ke sini. Rumahnya bagus ya,” ujarnya dengan mata berbinar-binar.

Damai Tak Kunjung Tiba di Utara

Lain di Aceh, lain pula di Srilanka. Di Aceh, tsunami telah mendorong ditempuhnya resolusi damai dalam penyelesaian konflik separatisme antara GAM dan pemerintah Indonesia. Proses damai ini amat membantu menopang proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami.

Konflik bersenjata yang telah berkepanjangan juga terjadi di Srilanka bagian Utara. Pemerintah melawan gerilyawan Tamil. Namun, terjangan tsunami belum mampu mengakhiri konflik itu. Bahkan semenjak suksesnya pemilu demokratis bulan Nopember 2005 lalu, yang berhasil memilih Presiden Mahinda Rajapakse, keadaan di Utara semakin panas.

Selama bulan Desember dan Januari ini, tak kurang dari 150 tentara dan polisi Srilanka telah tewas di utara. Sebagian besar akibat serangan granat dan serbuan mendadak dari para pemberontak. Tak ada laporan pasti bagaimana proses rekonstruksi setahun pasca tsunami berlangsung di wilayah utara, karena wartawan juga dilarang masuk ke daerah ini.

Proses peliputan di Srilanka Utara selama ini lebih banyak memakai metode kerjasama barter liputan antara wartawan Tamil dan wartawan-wartawan di Colombo, untuk saling meliput dan berbagi informasi menyangkut wilayah utara. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah wartawan Tamil di Jafna dan Kilinochi, juga ditangkap dan mendapat perlakukan diskriminasi keamanan dari aparat Srilanka.

Beberapa laporan dari media lokal menceritakan para korban bencana tsunami di kawasan utara, hidup dalam kondisi serba kekurangan akibat bencana tsunami dan hidupnya berada dalam ketegangan ancaman kekerasan perang. diperkirakan sekitar 8 ribu orang meninggal atau hilang. Sekitar 350 ribu orang menjadi pengungsi dan sekitar 45 ribu rumah ikut rusak di daerah-daerah yang dikuasai pemberontak Tamil.

Namun tidak banyak diketahui bagaimana perkembangan hasil proses rekonstruksi dan rehabilitasi yang dilakukan di Utara itu. Pemberontak Tamil mendirikan The Tamils Rehabilitation Organisation (TRO) untuk menangani tsunami. Organisasi ini menyalurkan bantuan dari lembaga-lembaga kemanusiaan internasional, seperti membagikan makanan, mendirikan sarana kesehatan, memperbaiki dan membangun sarana transportasi dan rumah sementara bagi para pengungsi. Karena akses yang tertutup, tidak banyak diketahui hasil laporan penanganannya.***

*Jurnalis tsunami fellow Asia Media Forum, www.asiamediaforum.org

The article was published at www.mediacenteraceh.org

Optimisme industri pasar modal memasuki tahun 2006

2006-02-04T09:34:00.000-08:00

By Wahyuana

Para pelaku industri pasar modal di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sedang dalam kegembiraan. Catatan transaksi sejak penutupan perdagangan saham akhir tahun 2005 sampai hari ini, menunjukkan harga saham yang terus naik, transaksi perdagangan bergairah, dan mayoritas investor menikmati capital gain yang cukup signifikan

Capaian Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam penutupan perdagangan saham akhir tahun, per 29 Desember 2005, mencapai 1.164,143, menguat 2,436 poin (0,209%)dari penutupan perdagangan akhir bulan sebelumnya. Dan meningkat signifikan sebesar 16,39% dibandingkan penutupan akhir tahun 2004. Capaian akhir penutup tahun ini melampaui target indeks yang semula diperkirakan akan berada pada kisaran angka 1.000. Selama tahun 2005, BEJ juga mencatatkan rekor IHSG di level 1.192,203 pada bulan Agustus 2005.

Capaian puncak akhir tahun 2005 ini ternyata kemudian tidak hanya berhenti stagnan. Dalam tempo kurang dari 2 minggu, IHSG terus melaju mencapai rekor sebesar 1.222. per 7 Januari 2006 dan mencapai rekor baru sebesar 1.261,28 per 12 Januari 2006. Rekor ini kemudian memang terkoreksi lagi menuju angka capaian baru yang lebih stabil pada level 1.250,428. Namun penurunan indeks ini tidak banyak pengaruh, karena dari kenaikan IHSG selama 2 minggu sejak penutupan akhir tahun 2005 saja, pasar telah memberikan capital gain sebesar 7,6 persen. Angka yang menggiurkan dan amat menguntungkan bagi para investor. Bandingkan dengan bunga deposito yang rata-rata 6-8 persen per tahun. Keuntungan hampir sama yang dicapai para investor di bursa saham dalam tempo waktu cukup 2 minggu... (more...)

In Japanese the article was published at JIEF Magazine

SRI LANKA: For Tsunami Survivors, New Lives Unfold Too Slowly

2006-01-07T01:37:00.000-08:00

By Wahyuana

GALLE, Sri Lanka (Asia Media Forum) - For more than nine months now, S Dillum Sanjeewani, 29, has been living at the Seeb Rees temporary housing complex at Mahamodara in this district in southern Sri Lanka.

Another 70 families share the housing complex where Sanjeewani lives with her husband, child and her in-laws. Her "house" is a blue canvas tent, roughly 2.5 by 2.5 metres, that includes a sleeping area and a small kitchen.

"Most of my time is spent outside. It’s very hot inside and impossible to stay for a long time," said Sanjeewani. "It leaks when it rains."

Sanjeewani and her family sought refuge at a camp at the Mahamodara Buddhist temple for about three months immediately after the tsunami swept away her home and a child in December 2004. The family also lost its fishing boat, forcing Sanjeewani's husband to do odd jobs to make a living.

Still, Sanjeewani is comparatively better off than many others at the camp. Both her neighbours, 26-year-old S Uchithra 27-year-old W P Niroshani lost their husbands, children and homes in the storm.

"We are lonely and jobless. This is very stressful," said Uchithra. Before the tsunami, the two sold fish on the streets around Mahamodara beach. "I want to restart my business but I need money to do that," added Niroshani. She does not have the 5,000 rupees (50 U.S. dollars) she needs to start up.....

(continued... at http://www.asiamediaforum.org/node/395)

Pasar Elektronik Telepon Seluler Masih Terbuka Lebar

2005-12-12T06:19:00.000-08:00

Oleh : Wahyuana

Berbeda dengan negara lain, dimana trend teknologi telepon seluler atau mobile phone menjadi peralatan tambahan dari penggunaan telepon rumah tangga yang lebih dominan. Di Indonesia, karena rendahnya kapasitas terpasang telepon rumah tangga, kehadiran telepon seluler betul-betul menjadi bom bagi pemenuhan pasar komunikasi telepon. Mulai dari tukang ojek sampai pejabat sekarang semua mempunyai handphone. Diperkirakan tingkat pertumbuhannya sampai 65,5% per tahun. Sampai akhir tahun 2005 ini sekitar 40 juta – 45 juta orang Indonesia akan memakai handphone (lihat tabel 1). Dan sampai tahun 2008 diperkirakan jumlah pemakai akan sampai sekitar 60 juta pemakai.

Hal lain yang mendorong pesatnya perumbuhan penggunaan handphone di Indonesia adalah upaya para operator seluler dalam berkompetisi untuk menarik pelanggan, baik dalam persaingan harga yang lebih murah maupun penyediaan fitur-fitur tambahan dalam fasilitas handphone.

Dalam hal harga, operator seluler Indonesia berlomba menyediakan paket murah yang diperuntukkan bagi kelompok menengah kebawah, seperti penjualan kartu perdana dengan harga sangat murah disertai bonus pulsa. Sedang berbagai fitur-fitur tambahan seperti SMS (Short Messagge Service), MMS (Multi Media Service), instant internet, turbo internet, GPRS/EDGE, WAP, Radio, web, camera, MP3, sampai photografi. Perkembangan pasar seluler menjadi betul-betul dinamis.

Pasar telepon seluler di Indonesia didominasi oleh tiga operator seluler GSM yaitu Telkomsel, Indosat, dan Excelkomindo. Ketika operator ini menguasai hampir 90% pasar seluler, sedangkan sisanya dikuasai oleh operator lain seperti CDMA dan PSN (Operator telepon satelit)... (continued...)

More article in Japanese with tables and figure was published at JIEF Magazine

Peluang Pasar Elektronik di Indonesia

2005-12-12T06:15:00.000-08:00

Oleh : Wahyuana

Faktor populasi jumlah penduduk menjadi magnet utama bagi perusahaan elektronik global melirik pasar Indonesia. Dengan jumlah penduduk 210 juta orang, konsumsi pasar elektronik mencapai omset sekitar Rp. 30 trilyun per tahun, dari perkiraan ceruk potensial pasar sebesar Rp. 50 trilyun per tahun. Suatu peluang bisnis yang menggiurkan.

Sebagian besar konsumsi pasar juga masih belum beranjak dari produk-produk elektronik dengan teknologi menengah yang mencakup audio-video, produk alat-alat rumah tangga (home appliances) dan home automation. Yang pasarnya diperkirakan tumbuh antara 15-20 persen per tahun.

Produk audio-video yang menguasai pasar seperti Televisi, VCD (Video Compact Disk), DVD (Digital Video Disk), VCR (Video Cassette Recorder), Mini Compo, elektronik games, radio kaset, peralatan communications, dan audio-video assesoris mobil. Sedangkan produk home appliances dan home automation seperti kulkas, mesin cuci, rice cooker, blender, mixer, micro oven, AC, bohlam, organ elektrik, kipas angin, baterai, pompa air, sampai heater.

Konsumsi lokal di Indonesia memang masih dikuasai oleh konsumen produk dengan standar harga ekonomis. Daya beli untuk kategori produk ini masih sangat tinggi dibanding produk luxury dengan teknologi tinggi.

Dari sekitar 54 juta jumlah rumah tangga di Indonesia, sampai saat ini jumlah rumah tangga yang memiliki televisi diperkirakan baru sekitar 56 persen, kulkas sekitar 16,8 persen, refrigeran (AC) 1,7 persen, mesin cuci 2,9 persen, seterika 21,3 persen, kipas angin 32 persen, dan pompa air baru sekitar 22,3 persen. Sehingga peluang ini membuka lebar pintu investasi industri elektronik teknologi menengah yang di beberapa negara lain sudah tidak diproduksi lagi... (continued...)

More article in Japanese with figure and tables was published at JIEF Magazine

Seri Industri Personal Computer : Dominasi Tiga Merk di Pasar Printer

2005-11-05T20:15:00.000-08:00

Oleh : Wahyuana

Pasar printer di Indonesia dikuasai 2 merk raksasa printer dari Jepang, Epson dan Canon, dan sebagian ceruk pasar dikuasai merk Hawlett Packard dari Amerika Serikat. Ketiga merek ini menguasai sekitar 93,8% pasar printer di Indonesia, dari total penjualan yang diperkirakan tahun ini akan mencapai angka penjualan sekitar 1 juta unit printer per tahun.

Ketiga merek ini berbagi pasar. Canon menguasai pasar Inkjet, tahun 2005 ini diperkirakan akan mampu terjual sekitar 500 unit printer inkjet. Sedangkan Epson menguasai semua jenis printer dari dot matrix, inkjet, laser sampai produk-produk inovasi mutakhirnya di pasar printer multifungsi. Sedangkan Hewlett-Packard tak bisa tergoyahkan dari dominasinya di jenis printer laser.

Sejumlah merk lain seperti Samsung, Xerox, Apollo, Lexmark, Panasonic, dan Okidata tampaknya masih belum mampu menyodok ke dominasi 3 besar. Hanya printer merk Samsung dari Korea yang diperkirakan mulai menguasai sekitar 5% pasar printer laser.

Printer Inkjet masih mendominasi 71% pangsa pasar printer, atau sekitar 700.000 unit penjualan per tahun. Disini 2 merk bersaing, Canon dengan produk-produknya jenis Canon xxx BJC dan Epson dengan produk Epson Stylus Color yang mencakup berbagai variasi produk.

Pasar low-end yang murah memang menjadi arena persaingan perebutan pasar printer. Ini sesuai dengan riset pemasaran yang mengatakan, alasan orang beli printer, pertama lebih ke faktor pertimbangan harga. Baru kemudian soal kualitas cetak, harga tinta, dan garansi. Ketiga merk itu mengandalkan penjualannya di kelas ini. Kalau HP punya Laser Jet dan Buble Jet untuk kelas low-end printer laser, Canon dan Epson mengandalkan dua produk diatas dengan harga pasar dibawah US $ 150 –100 di kelas printer Inkjet.

Dominasi Epson di segmen dot matrix masih kuat, meskipun pasar kian mengecil, karena printer dot-matrix sudah mulai ditinggalkan konsumen.

Epson pantas mendominasi pasar printer di Indonesia. Seiko-Epson Corp. perusahaan produsen printer Epson mengkonsentrasikan investasinya selain di Amerika Latin, juga di Indonesia. Saat ini Epson memiliki pabrik produksi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dengan nama perusahaan PT. Indonesia Epson Industry (IEI) yang dijadikan salah satu sentra produksi printer Epson yang selain untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri Indonesia, juga ekspor.
Di Indonesia, Epson didistribusikan melalui dua distributor yaitu PT Epsindo Prima sinergi dan PT. Metrodata Electronics tbk. Yang berhasil melakukan penetrasi ke pasar semua jenis printer. Hanya printer laser dari produk Epson yang masih kalah dari merk Hewlett Packard, meski printer laser Epson menguasai pasar di Taiwan dan Jepang.

Selain kualitas printer Epson yang bagus, di Indonesia, fasilitas service, garansi, dan layanan purna jual dari distributor Epson yang memuaskan konsumen, membuat Epson amat populer bagi pengguna printer. Epson di Indonesia juga sudah mulai mengembangkan produknya tidak hanya ke printer monokrome dan color inkjet, tetapi juga mulai mengembangkan ke jenis layanan printer untuk percetakan. Yaitu printer multifungsi yang tidak hanya sekedar untuk mengeprint dokumen dari komputer, tetapi juga bisa sebagai faksimili, telepon, scanner, dan mesin cetak foto. Trend printer multifungsi ini saat ini mulai menjadi sasaran penetrasi produk-produk Epson.

Baru-baru ini, Vice President PT Epson Indonesia, Iiichi Abe, mengatakan ke kalangan media, tentang rencananya untuk melakukan alih teknologi pembuatan printer Epson kelas low-end ke para pemasok komponen printer dalam negeri Indonesia. “Kami akan lebih konsentrasi ke printer printer inovasi terbaru dengan teknologi terbaru,” kata Iiichi seperti dikutip oleh Antara. Printer itu nanti akan tetap bermerk Epson dan dari segi kualitas, produktivitas, maupun engineeringnya masih diawasi Epson, sehingga meskipun produksinya diserahkan ke pemasok Indonesia, kualitasnya tetap sama.

Direncanakan, proses alih teknologi tersebut akan berlangsung secara bertahap dalam 3 tahun, dengan tahap pertama membuat engineering development (pengembangan rekayasa mesin) di Indonesia. Selama proses alih teknologi itu, juga akan mendidik pemasok di Indonesia agar mengusai masalah perencanaan bisnis, desain industri, dan analisis untuk engineering
Menurut Aiichi, saat ini Epson satu-satunya produsen printer penguasa pasar printer Indonesia, yang menginvestasikan pabrikasinya di Indonesia. Bahkan menjadikannya sebagai basis produksi untuk mencukupi keseluruhan pasar Epson di seluruh dunia.

Menurut Iiichi, pesaing investasi printer di Indonesia adalah Cina, yang mempunyai biaya buruh sama dengan industri penunjang yang lebih kuat, serta potensi pasar yang lebih besar. Iiichi mengeluh tentang tingginya tingkat pemalsuan tinta Inkjet produksi dari Epson yang beredar di pasaran di Indonesia. Untuk mencapai program itu. PT. Indonesia Epson Industri pada tahun 2005 ini merencanakan menambah investasi sekitar 3 miliar yen atau sekitar Rp. 264 miliar di Indonesia. Investasi itu untuk meningkatkan target produksi sampai 1.050.000 printer per bulan. Dimana sekitar 3% dari produk itu untuk memenuhi kebutuhan domestik Indonesia, sisanya diekspor. PT. Indonesia Epson Industri merupakan salah satu profil contoh investasi Jepang dalam industri printer di Indonesia. Berdiri sejak Juli 1994, selama ini Epson telah bekerja sama dengan lebih dari 130 industri pendukung komponen, baik untuk material, komponen, subperakitan, logistik, delivery dan lain-lain.
"Ada 12 perusahaan industri komponen Jepang lain yang telah kami ajak ke Indonesia untuk memperkuat produksi Epson sini," kata manajemen Epson ke media.

Data sampai tahun 2003, total investasi Epson di Indonesia telah mencapai 247,2 juta dollar AS, dengan jumlah tenaga kerja sekitar 6.990 orang. Jumlah itu belum termasuk industri penunjang lainnya yang mencapai 31 industri yang mempekerjakan sekitar 29.000 orang. Epson satu-satunya dari tiga penguasa pasar printer di Indonesia, yang betul-betul serius menggarap pasar dan berinvestasi di Indonesia.***

In Japanese was Published at JIEF Megazine

Seri Industri Personal Computer : Peluang Pasar PC di Indonesia

2005-11-05T20:04:00.000-08:00

Oleh : Wahyuana

Peluang pasar PC di Indonesia masih terbuka lebar. Sampai saat ini, rasio PC dibanding jumlah penduduk masih dibawah 10 % atau sekitar 25 juta unit PC dari sekitar 220 juta penduduk. Sangat tertinggal dibanding negara-negara tetangganya seperti Malaysia yang sudah mencapai rasio 40% dan Thailand 35%. Indonesia hanya lebih baik dibanding India, Myanmar dan Vietnam.

Namun, melihat tingkat pertumbuhan pasar yang diperkirakan sekitar 20% per tahun, lembaga riset market IT (Information Teknologi)- Forester, meramalkan Indonesia di masa depan akan menjadi pasar paling potensial untuk industri PC, dari hanya 2,6 juta kepemilikan PC di tahun 2003, diperkirakan akan tumbuh menjadi 40 juta di tahun 2010.

Tingginya ekspektasi ini, karena memang masih banyak potensial pasar PC yang belum digarap. Terutama di sektor usaha bisnis kecil menengah. Dari sekitar 3,73 juta unit usaha kecil menengah (UKM), yang menguasai sekitar 70% roda ekonomi Indonesia, baru 18% yang telah menggunakan PC dalam menjalankan bisnisnya. Sehingga pasar ini merupakan peluang potensial baik untuk kebutuhan hardware maupun software.
Di tahun 2005 ini pasar PC (meliputi dekstop, notebook, dan server) diperkirakan akan mampu menembus penjualan sekitar 1.300 unit, senilai sekitar US $ 1,2 miliar. Atau tumbuh sekitar 20%.

Pola konsumsi pasar diharapkan juga akan berubah, meningkatkan pasokan sampai 71% untuk mencukupi konsumen sektor bisnis, sedang konsumsi sektor pemerintahan 17%, retail 9%, dan sekitar 3% untuk konsumsi sektor pendidikan.

Sejak tahun 2002 pola konsumsi PC di Indonesia memang telah berubah, sektor swasta mulai menjadi konsumen terbesar, setelah pada tahun-tahun sebelumnya pasar PC lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan sektor pemerintahan. Konsumsi sektor pemerintahaan saat ini sedang turun. “Konsumsi pemerintahan turun sejak pemerintah menggiatkan mekanisme pengawasan korupsi. Banyak yang takut dipersalahkan dalam mekanisme tender, sehingga banyak institusi yang menunda penyediaan kebutuhan komputernya. Dua bank pemerintah yang menyerap kebutuhan komputer terbanyak, Bank Mandiri dan Bank BNI, tahun ini malah membatalkan tendernya,” ujar Gunadi Setiadi, Sekjen APKOMINDO (Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia) yang juga Direktur PT. Multicom Persada International yang memproduksi komputer rakitan lokal merk Mugen. Untuk kelas dekstop, PC produk-produk rakitan lokal masih mendominasi pasar sampai sekitar 66 %. Sedangkan PC branded, baik yang diimpor built up atau rakitan lokal, menguasai sekitar 44% pasar (lihat tabel 1).

Merk-merk komputer yang mendominasi pasar (lihat tabel 2 dan 3) yaitu HP/ Compaq, Acer, IBM, Dell, Toshiba, Zyrex, Mugen. HP/Compaq menguasai sekitar 33% pasar dekstop dan juga sekitar 90% pasar kebutuhan server.
PC branded dari Amerika Serikat seperti Hawlett-Packard/Compac, Dell, dan IBM dikenal sebagai supplyer utama kebutuhan PC bagi lembaga-lembaga internasional di Indonesia, dan perusahaan transnasional, seperti perusahaan minyak dan gas, bank, dan perusahaan bisnis keuangan.

Dominasi produk-produk komputer branded dari Amerika ini mendapat saingan ketat dari produk Jepang terutama di pasar Notebook. Dua merek notebook Jepang, Toshiba dan Fujitsu, menguasai pasar pasar notebook. Bahkan Toshiba diperkirakan mendominasi pasar notebook sampai 35%. Sedangkan notebook Fujitsu populer bagi konsumen Indonesia karena kecanggihan teknologi wireless-nya dan ketahanan modelnya.
Pasar produk impor untuk PC dekstop dikuasai produk-produk dari Amerika Serikat, sedangkan notebook dikuasai merk-merk produk Jepang.

Diantara merk-merk dari Jepang dan Amerika ini, terselip Acer dari Taiwan, yang menguasai sekitar 10 % pasar dekstop, server maupun notebook. Beberapa tahun lalu, Acer terkenal sebagai komputer yang murah, dan menjadi merk paling populer di pasar kelas menengah ke bawah.

Produk dari Jepang yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan penetrasi pasar dengan melakukan berbagai promosi adalah NEC. Seperti produk Jepang yang lain, NEC tampaknya lebih mengkonsentrasikan produknya pada notebook.

Merk Samsung dari Korea saat ini juga mulai mendapat tempat di pasaran. Terutama setelah mendapat brand dari media IT sebagai PC murah dengan kualitas bagus. Samsung mempunyai pabrik di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, untuk memproduksi monitor PC. Tidak hanya untuk memenuhi pasokan pasar domestik Indonesia tetapi juga ekspor.
Merk-merk ini bersaing ketat dengan produk lokal yang lebih murah. Produk branded biasanya menawarkan kualitas, service dan jaminan garansi. Sedangkan kompuetr produk lokal terkenal dengan harganya yang murah. Beberapa merk lokal bahkan bisa ditemui di pasar Glodok dan Mangga Dua, Jakarta Pusat, --dua puast utama perdagangan komputer di Indonesia—dijual dengan harga dibawah harga US $ 300 untuk spesifikasi komputer keluaran terbaru dengan prosessor intel pentium IV.

Diantara merek-merk PC rakitan lokal adalah Zyrex, Mugen, Relion, Wearness, Extron, IncoPC, GTC, Ion, dan ratusan merk lokal yang beredar dalam skala kecil di tiap daerah. Pasar komputer rakitan ini terutama untuk sektor usaha bisnis menengah kebawah, warnet (warung internet), lembaga pendidikan, dan kebutuhan rumah tangga serta individul. Harganya yang murah, dengan kualitas yang sebanding dengan komputer branded, mereka tampaknya akan tetap menguasai pasar domestik Indonesia yang berdaya beli rendah. Apalagi setelah pemerintah mengeluarkan peraturan Surat Keputusan Menperindag No. 756/MPP/ Kep/12/ 2003 yang melarang impor komputer bekas. Kebijakan ini amat menolong perkembangan bisnis komputer produksi lokal.

“Produksi kami sekitar 15.000 unit PC setiap tahun. Belum termasuk produk lain seperti server dan peripheral,” ujar Gunadi Setiono. Mugen yang mempunyai pabrik perakitan di Green Garden, Jakarta Barat, mempunyai sekitar 400 karyawan, merupakan salah satu industri perakitan komputer terbesar di Indonesia. Seluruh produknya masih untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dengan sekitar 25 pusat layanan service di seluruh Indonesia.

Kualitas produk-produk PC rakitan lokal ini memang tak kalah dengan komputer branded. Mereka memegang lisensi sebagai OEM (Original Equipment Manufacturer) dari Intel dan Microsoft, sehingga produk-produk mereka pun selalu up to date dengan produk keluaran terbaru dari industri PC branded. Jika intel mengeluarkan prosessor terbaru, industri PC lokal pun akan segera mendapatkannya juga, sehingga segera akan mengeluarkan produk PC dengan spesifikasi yang sama dengan PC branded.
Produk-produk prosessor dan server dari Intel masih mendominasi pasar di Indonesia, dibanding saingan utamanya merk processor merk AMD. Budi Wahyu Jati, Country Manager PT. Intel Indonesia Corporation, mengatakan ke JIEF Magazine di sela-sela IndoComtech 2005 (Indonesia Computer Technology Expo), “sekitar 95% PC menggunakan prosessor merk Intel.”

Industri PC rakitan lokal 90% sangat tergantung pada import komponen. Seperti processor, memory, casing, monitor, motherboards, hard disk dan acessories lain. Sampai saat ini pemasok utama impor komponen berasal dari Jepang, Korea, Cina, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat. Namun sulit untuk menentukan besar impor per komponen yang masuk ke Indonesia.

“Komponen komputer sudah dianggap sebagai komoditi, seperti layaknya komoditi lain yang masuk dengan jumlah besar dan dikur per volume import. Barangnya juga diimpor sesuai dengan harga pasar, mana yang paling murah. Jadi susah diketahui jumlahnya,” ujar Gunadi Setiono, direktur Mugen.

Seperti processor diimpor dari Malaysia, dimana Intel dan AMD mempunyai industri pabrikasinya di Penang, Malaysia. Komponen komputer dari Taiwan, Cina dan Korea, dikenal dengan harga yang murah. “Dari Jepang, saya impor barang-barang seperti disk drive, DVD/CD room, dan audio accessories terutama yang produk Sony,” ujar Gunadi Setiono.

Ketergantungan pada impor komponen, membuat harga PC rakitan sangat dipengaruhi fluktuasi dollar, karena semua komoditi impor komponen dihargai dalam kurs US dollar.

Henkyarto Tjondroadhiguna, ketua umum Apkomindo, mengatakan ke JIEF Magazine,” untuk itulah kita berharap pemerintah dapat mempertanhakn fluktuasi dollar terhadap rupiah yang stabil. Fluktuasi yang berubah, membuat harga PC pun segera berubah di pasar, dan konsumen sering tidak mau mengerti. Padahal margin keuntungan dalam bisnis PC ini kecil. Jadi kalau nilai rupiah sering berubah, pasar PC yang paling akan kena dampaknya,” ujarnya.

Melihat peluang pasar PC di Indonesia yang menggiurkan, bagaimana dengan investasi di industri PC di Indonesia. Budi Wahyu Jati, country manager Intel, mengatakan, “ meski menguasai 95% pasar processor di Indonesia, tetapi belum ada rencana untuk mendirikan pabrik di Indonesia. Selama ini produk Intel di konsentrasikan produksinya di pabriknya di Penang, Malaysia. Nilainya masih terlalu kecil untuk investasi. Tetapi tetap tidak menutup kemungkinan untuk melakukan relokasi di masa mendatang,” ujarnya.

Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Rudy Rusdiah, direktur PT. Micronics Internusa, distributor dan Representative dari Dell, mengatakan ke JIEF Magazine, bahwa perusahaannya belum ingin melakukan investasi langsung berupa mendikan pabrikasi disini. “Kami memakai sistem direct selling, konsumen memesan langsung ke perusahaan dan kemudian kami layani. Makanya kami tidak banyak beredar bebas di pasar retail. Tetapi ternyata sistem ini malah membuat kepercayaan konsumen dan kami tetap memimpin pasar. Sehingga cukup pabrikasi di Amerika,” ujarnya.

Data di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) menunjukkan ada sekitar 3 indutri dari Korea dan 4 dari Jepang yang melakukan investasi di bidang sektor industri komputer dan eletronika di tahun 2004. Sejumlah industri di sektor produksi printer, seperti merk Epson, dan produksi monitor, merk LG dan Samsung, dikabarkan akan menambah investasi, bahkan mengkonsentrasikan produknya di Indonesia.
Richard Mengko, staff ahli Menteri Riset dan Teknologi, mengatakan ke JIEF Magazine, investasi di sektor industri komputer tetap diupayakan. Bahkan pemerintah siap memberikan insentif-insentif bagi investasi bagi industri di bidang IT ini. “Microsoft mau mendirikan research center disini. Saya kira itu bentuk investasi yang strategis,” ujarnya. Richard juga menjelaskan kemungkinan mengekspor produk Indonesia di bidang industri komputer dan IT,” terutama di bidang software. Banyak tenaga kreatif kita yang potensial di bidang ini. Memang di bidang hardware kita ketinggalan, tapi tidak untuk industri software,” ujarnya.***

In Japanese was Published at JIEF Magazine

Media untuk Tranformasi Konflik : Pengalaman Maluku Media Centre (MMC)

2005-10-07T22:58:00.000-07:00

Oleh : *Wahyuana

Media dan jurnalisme telah turut menjadi korban dalam kerusuhan yang kemudian berubah menjadi konflik di Maluku (1999-2002). Mereka tak bisa mengelak dari konflik yang demikian eksesif dan memporak-porandakan seluruh sendi dan organisasi masyarakat di Maluku, khususnya Ambon, yang terpecah dalam sentimen komunitas Islam-Kristen.Dan jurnalisme sering menghasilkan informasi yang bias dan kontroversi. Tetapi akal sehat para pekerja media juga yang telah merubah media, menjadi instrumen yang mempunyai kontribusi utama dalam mendorong dan memfasilitasi perdamaian, rekonsiliasi dan transformasi konflik di Maluku

Sampai saat ini tidak ada data yang pasti, berapa jumlah korban meninggal dalam kerusuhan yang kemudian berubah menjadi konflik yang melibatkan komunitas Islam dan Kristen di Maluku (1999-2002). Catatan LSM Gerakan Bakubae memperkirakan sekitar 11.000 orang telah tewas, media memperkirakan sekitar 8.000 orang tewas, sedangkan data pemerintah memperkirakan 1.400 orang tewas. Sampai sekarang ribuan pengungsi masih mendiami tempat-tempat darurat. Peristiwa itu telah betul-betul menjadi bencana yang menambah deret panjang bencana kemanusiaan di Indonesia, yang sampai sekarang masih sulit dipahami akal sehat, kok sampai bisa terjadi ?

Sepintas Konflik Maluku

Konflik di Maluku dipicu oleh persoalan sepele dari perkelahian dua pemuda, sopir angkot dan penarik sewa angkot, di terminal Batumerah. Bagi para pemuda di Maluku, berkelahi memang sudah bukan hal asing. Tetapi peristiwa tanggal 19 Januari 1999 yang bertepatan dengan hari raya Idul Fitri itu menjadi lain, karena dalam hitungan detik perkelahian merembet menjadi penyerbuan dan perkelahian antar kampung di Ambon. Awalnya, isu yang berkembang adalah pengusiran terhadap para warga pendatang Bugis-Buton-Makasar, karena kebetulan salah satu pemuda yang berkelahi berasal dari Buton.

Tetapi kemudian berkembang menjadi isu perkelahian antar agama. Dan dalam waktu beberapa hari saja, konflik telah meluas ke seluruh pelosok kota dan Pulau Lease. Kemudian merembet ke kampung-kampung di pulau-pulau di seluruh propinsi Maluku. Sebelas bulan kemudian, 27 Desember 1999, kerusuhan telah merembet sampai ke Maluku Utara yang juga menelan ribuan korban.

Versi resmi kepolisian melihat kerusuhan merupakan akibat dari kepulangan preman-preman asal Ambon dari Jakarta, paska kerusuhan Ketapang, Nopember 1999. Preman-preman inilah yang kemudian bertindak memprovokasi kerusuhan menjadi konflik berlatar belakang agama.

Menambah banyak kerusuhan sepanjang hari-hari akhir pemerintahan Presiden Soeharto yang sampai sekarang tidak ada yang terungkap tuntas. Pemerintahan baru pimpinan B.J Habibie sampai Gus Dur tidak mampu berbuat banyak menyelesaikan konflik Maluku. TNI dan Polri juga tidak mampu segera menangani, malah dalam beberapa kasus, oknum-oknumnya turut terprovokasi terlibat dalam peristiwa kekerasan. Sekitar 25.000 prajurit TNI pernah dikirim ke Ambon dalam waktu bersamaan untuk menangani konflik ini, suatu jumlah sangat besar untuk satu wilayah yang tak berapa luas, namun tak membawa hasil.

Kerasnya konflik telah mempengaruhi semua sektor kehidupan. Tidak ada satu lembaga dan organisasi di Ambon yang tidak terpengaruh konflik, semua pecah dalam segmentasi Islam atau Kristen. Bahkan lembaga-lembaga dan organisasi milik pemerintahpun juga terpisah dalam kantor Islam-Kristen, termasuk institusi kepolisian. Penduduk yang beragama Islam pindah ke wilayah Islam, demikian juga penduduk Kristen. Pejabat pemerintah dan semua tokoh masyarakat tersegmentasi dalam wilayah kelompok agamanya masing. Runtuhnya semua organisasi dan institusi masyarakat ini menyebabkan Maluku, terutama Ambon sebagai pusat konflik, seperti sebuah masyarakat tak bertuan. Penanganan konflik tak jelas. Masyarakat bawah menjadi frustasi yang kemudian mendorong pada tindakan-tindakan dan aksi yang makin anarkhis dan tidak bertanggung jawab

Media Ditengah Konflik Maluku

Dalam kondisi yang serba tak menentu, keruntuhan organisasi dan institusi-institusi masyarakat, media menjadi andalan informasi setiap orang untuk mengetahui perkembangan yang tengah terjadi. Namun tidak banyak media beredar di Ambon, di tingkat lokal hanya ada satu koran Suara Maluku, dua radio swasta, dan tiga media milik pemerintah, Antara, TVRI dan RRI.

Konflik yang keras telah membawa pada segregasi wilayah Islam-Kristen, yang kemudian juga menyeret profesi wartawan. Para wartawan yang beragama Islam tidak bisa pergi ke kantor media-media tempat mereka bekerja yang berada di wilayah Kristen. Demikian sebaliknya. Wartawan muslim hanya bisa bekerja di wilayah Islam, demikian juga para wartawan Kristen. Mula-mula masih ada upaya untuk tetap terjadi koordinasi dan mempertahankan kekompakan tim. Misalnya, para wartawan Islam tidak perlu pergi ke kantor redaksi tapi berkirim berita lewat faksimili. Namun seiring dengan kondisi konflik di lapangan yang kian keras, perpecahan tak bisa dihindari.

Media-media milik pemerintah yang diharapkan dapat memerankan fungsi yang lebih seimbang dan mampu menyuarakan informasi dari kedua belah pihak, ternyata justru termasuk yang pertama-tama ikut terpecah dan terpengaruh segregasi masyarakat. Akhirnya ketiga media pemerintah terpisah dalam dua kantor, TVRI wilayah Kristen dan TVRI wilayah Islam, demikian juga dengan RRI dan Antara.

Koran Suara Maluku yang sebagian besar sahamnya dimiliki Jawa Pos Group akhirnya juga tak bisa mengelak, ketika pada bulan ketiga konflik, sejumlah wartawannya yang beragama Islam memutuskan untuk berdiri sendiri dengan membentuk Koran Ambon Ekspress yang saham dan percetakannya juga disediakan oleh Jawa Pos Group. Tentang kisah pemisahan media ini, Dahlan Iskan, bos Jawa Pos, dalam Pertemuan Jurnalis dan Pemimpin Media Maluku dan Maluku Utara di Bogor, Pebruari 2001, mengatakan semata –mata karena problem pragmatisme lapangan, “ karena wartawan Islam tidak bisa ngantor di kantor Suara Maluku yang terletak di pemukiman kristen, maka agar mereka tetap bekerja, ya kemudian dipisah, dibuatkan Ambon Ekspress,” ujarnya.

Keterpecahan media ini berimplikasi banyak. Media-media baru yang kemudian muncul di Ambon ikut terjebak dalam segregasi masyarakat. Menjadi media-media yang seluruh kru redaksi dan divisi usahanya diisi orang-orang berdasarkan peramaan satu agama. Sampai tahun 2001, tercatat ada media Siwalima, Bela Reformasi, Dara Pos, Masnait, Suara Maluku, Tragedi Maluku, Tual Pos, Seram Pos yang seluruh kru redaksinya beragama Kristen dan media Ambon Ekspres dan Suissma yang di kelola oleh wartawan Islam.

Disamping itu radio juga terpecah, di wilayah Kristen ada radio FM Bhara, DMS, Gelora Merpati Ambon, Manusela, RRI, Sangkakala, Yournex dan radio di wilayah Islam, Kabaresi dan Naviri. Disamping masih ada satu radio SPMM (Suara Pembela Masyarakat Muslim) yang orientasi sejak awal on-air untuk kepentingan pembelaan kelompok muslim di daerah konflik dan menjadi media mengobar semangat jihad perang.

Implikasi lain dari keterpecahan pengelolan media ini, secara simbolis turut menjadi ‘penanda’ dan memperkuat legitimasi anggapan adanya konflik agama di dalam masyarakat Ambon.

Ditengah konflik horisontal di Maluku yang keras dan brutal, wartawan lokal turut menjadi korban konflik. Wartawan Suara Maluku Max Apono rumahnya terbakar habis di Pohon Puleh, wartawan Suara Maluku Poly Yoris pernah tekatung-katung selama beberapa jam di atas speedboat yang seluruh penumpangnya tewas akibat tembakan sniper, dan hanya dia yang selamat. Wartawan Antara Dien Kellilauw rumahnya habis terbakar, demikian juga rumah Wartawan Ambon Ekspress Ahmad Ibrahim di Nania. Lebih dari 50-an wartawan turut menjadi korban konflik, rumah mereka terbakar, menjadi pengungsi atau saudara mereka terluka atau tewas.

Akibat segregasi wilayah, jurnalis yang beragama Islam kesulitan melakukan liputan dan menerapkan mekanisme cross chek informasi terhadap wilayah konflik yang penduduknya mayoritas beragama Kristen. Demikian juga jurnalis yang beragama Kristen kesulitan mendapatkan akses informasi dari pihak yang beragama Islam. Kelayakan berita pun kemudian menjadi terabaikan, mendorong terbentuknya jurnalisme yang cenderung mengabarkan peristiwa-peristiwa konflik dari perspektif salah satu pihak.

Beberapa kecenderungan media di daerah konflik :

Wawancara subyektif terhadap para tokoh, elit, dan tokoh ekstrim menjadi pola yang umum dalam pemberitaan.
Berita bukan hasil liputan lapangan. Akibat ketakutan dan segregasi wilayah. Wartawan meliput di lapangan biasanya menumpang dengan rombongan pejabat, atau kadang wartawan menulis berita cukup dari mendengarkan informasi dari HT (Handy Talkie).
Tidak cover both side. Dalam menggambarkan sebuah peristiwa kekerasan yang kontroversial, seringkali hanya berdasar penuturan 1-3 narasumber.
Seringnya narasumber anonim dan tidak kredibel.
Berita-berita damai kurang diberi porsi. Selama perang dan kekerasan berlangsung terjadi sebenarnya juga banyak peristiwa kemanusiaan antar masyarakat Islam-Kristen, tetapi kurang mendapat tempat dalam liputan..
Pemakaian kata-kata kasar, umpatan, makian dan pemakaian judul-judul berita yang sensasional.

Kecenderungan ini terjadi baik di media cetak, radio maupun pemberitaan TVRI lokal. Contoh misalnya berita Ambon Ekspres edisi 11 Desember 2001 tentang kematian dua orang akibat penembakan gelap di Desa Kulur, Maluku Tengah, yang mayoritas beragama Islam. Berita mengarahkan pada dugaan kuat penembakan dilakukan oleh orang Kristen, tanpa ada konfirmasi dan wawancara dengan pihak-pihak Kristen seperti dari gereja atau tokoh masyarakat sekitar, ataupun bahkan konfirmasi ke pihak otoritas aparat keamanan. Berita lainnya, misalnya, Suara Maluku edisi 10 Januari 2000 dengan judul “Ratusan Orang Kristen Dibantai di Mess PT. WWI.” Berita ini mengisahkan tentang pembunuhan ratusan keluarga Kristen di PT. Wainibe Wood Industri oleh komunitas Islam. Namun berita hanya ditulis berdasarkan wawancara 3 orang karyawan PT WWI Kristen yang selamat. Wartawan tampak tidak turun langsung ke lapangan. Juga untuk peristiwa kekerasan yang sedemikian banyak, tidak ada konfirmasi dari aparat otoritas keamanan setempat.

Berita di koran Siwalima edisi 19 Agustus 1999 bisa menjadi contoh betapa sensitifnya informasi pemberitaan media dalam mempengaruhi masyarakat di daerah konflik. Dalam berita berjudul “Kesakrakalan Cakalele Ternoda, Aboru Bergejolak” yang memberitakan Andre Saiya, warga Desa Aboru yang mayoritas Kristen, Kecamatan Saparua, Maluku Tengah, tewas akibat diserang warga Desa Pelau yang muslim. Membaca berita ini, kontan sekitar 50 pemuda Aboru di Ambon ramai-ramai pulang kampung hendak membalas dendam. Namun setelah sampai di kampung halaman, ternyata warga tidak terpengaruh sama sekali, karena Andre ternyata meninggal akibat jeratan babi hutan ketika sedang berburu. Untung saja konflik tak segera meletus. Masih banyak contoh lain tentang bagaimana jurnalisme telah turut memperpanjang ketegangan di daerah konflik di Ambon.

Berulang kali upaya perdamaian dan penyelesaian konflik telah diadakan di Maluku sejak awal konflik, baik yang diusahakan oleh masyarakat setempat maupun oleh elite politik Jakarta, namun tidak pernah bisa menghasilkan dan memayungi proses resolusi konflik yang kuat. Salah satunya media yang biasanya cenderung bersikap pesimis dan sering bersikap saling curiga antar media terhadap upaya-upaya resolusi konflik.

Transformasi Media untuk Perdamaian

Asumsi. Dengan menggunakan penjelasan sosial tentang relasi simbiosis mutualisma media, masyarakat dan negara. Media di Maluku memiliki posisi yang sangat penting. Ditengah konflik kekerasan antar kelompok dalam masyarakat dalam permusuhan bersenjata, sedangkan negara, terutama pemerintah daerah, dalam kondisi tidak berdaya sepenuhnya untuk melakukan penyelesaian dan pengelolaan konflik, sedangkan organisasi-organisasi dan lembaga masyarakat lain juga ambruk akibat sentiman konflik. Media massa bisa menjadi salah satu instrumen yang punya peluang memainkan peran menolong masyarakat sendiri. Untuk itu diperlukan transformasi media agar siap menerima, memahami dan mengambil peran dalam usaha perdamaian dan resolusi konflik. Dan peluang itu bukan mustahil, karena dari sebuah polling yang diadakan oleh LSM Gerakan Bakubae pada akhir tahun 2000 terhadap sekitar 1.327 penduduk muslim dan 1.241 penduduk kristen di seluruh Maluku, menunjukan 95% menginginkan konflik harus segera dihentikan.

Kerangka Teory. Telah banyak contoh-contoh tentang pemberdayaan media di dalam turut membangun perdamaian dan resolusi konflik. Ross Howard dari Impacs (Institute for Media, Policy and Civil Society) membagi dalam lima type pemberdayaan media untuk membangun perdamaian dan demokrasi. Maluku Media Center (MMC) menjalankan tipologi 1, 2, 3, 5 dengan penyesuaian-penyesuaian sesuai karakteristik lapangan. Seperti MMC tidak melakukan peran sebagai lembaga ‘counter informasi,’ sebagai salah satu bentuk aktivitas dalam tipologi ke-4 dari studi Ross Howard. MMC juga tidak berada dalam satu kedudukan struktural dengan lembaga-lembaga lain dalam penanganan konflik. Namun berada dalam satu jaringan solidaritas kelompok-kelompok masyarakat yang menginginkan perdamaian dan penghentian kekerasan, dengan mengambil pilihan bentuk kegiatan sebagai fasilitator, promosi, penyadaran, dan mendorong upaya damai dengan menjadi bagian dari peace networker. Strategi pemberdayaan media untuk turut mendorong penyelesaian konflik di Maluku ini, dilakukan sampai kondisi Maluku berjalan normal kembali, yang akan ditandai dengan berkurangnya konflik kekerasan antar kedua kelompok agama, adanya kesepakatan penghentian konflik, dan pulihnya kembali kepercayaan diri dan koordinasi institusi-institusi pemerintahan. Sedangkan sebagai materi untuk pemberdayaan media, MMC mengadopsi konsep-konsep reporting di daerah konflik untuk perdamaian dari prinsip-prinsip Peace Journalisme yang dipopulerkan Johan Gantung dan Jack and Annabel. Juga prinsip-prinsip dari konsep Peace Reporting dalam peliputan konflik.

Metode. Yang terutama dilakukan, berupa mengadakan kegiatan training, diskusi, pelatihan, seminar, latihan liputan bersama di lapangan, dan fasilitasi pertemuan dan kegiatan bersama antar jurnalis baik di tempat konflik maupun diluar, yang melibatkan semua jurnalis, baik dari cetak mupun elektronik. Pertama, berupa aktivitas-aktivitas pemberdayaan media di tingkat dasar seperti pelatihan jurnalistik materi tingkat dasar dengan angle berupa akurasi berita, obyektifitas, teknik peliputan, produksi berita, konsep cover both side, dll. Kedua, pemberian bantuan sarana untuk menunjang kerja jurnalistik di tempat konflik agar lebih baik, berupa pendirian rumah bersama Maluku Media Center di tempat netral, yang dapat diakses oleh kedua kelompok wartawan berlainan agama. Disediakan perlengkapan yang dapat diakses semua wartawan, dan juga sebuah perpustakaan. Media center sekaligus menjadi tempat interaksi antar wartawan yang sebelumnya kesulitan mencari tempat pertemuan akibat segregasi konflik, dengan demikian diharapkan ada pertukaran informasi, klarifikasi berita, dan saling membantu dalam peliputan. Ketiga, berupa pelatihan dan praktek jurnalistik di lapangan dengan materi tentang jurnalisme damai, memahami konflik, pemetaan konflik, konflik resolusi, transformasi konflik, perdamaian dan lain-lain. Dalam kegiatannya MMC menjalin kerjasama dengan semua pihak yang berada di tempat konflik, tidak hanya media, tetapi juga NGO, pemerintahan, kelompok-kelompok dalam konflik, aparat dan tokoh-tokoh lokal.

Jurnalisme Damai

Jurnalisme damai dipopulerkan oleh Profesor Johan Galtung dari Transcend Peace and Development Network dan dikembangkan secara lebih intensif oleh wartawan Annabel Mc Goldrick dan Jake Lynch. Di Indonesia, jurnalisme damai ini diperkenalkan secara luas melalui berbagai training dan penerbitan dari LSPP (Lembaga Studi Pers dan Pembangunan). Secara garis besar, jurnalisme damai adalah jurnalisme yang tidak meliput konflik dari perspektif perang dan peristiwa kekerasan sebagai berita yang disukai dalam media konvensional, tetapi yang meliput konflik dengan perspektif resolusi konflik dan kemanusiaan. Secara garis besar ada 4 nilai utama yang membedakan jurnalisme damai dengan jurnalisme perang/kekerasan :

Jurnalisme Damai/Konflik	Jurnalisme Perang/Kekerasan
Orientasi pada perdamaian/konflik	Orientasi pada perang/kekerasan
Orientasi pada kebenaran	Orientasi pada propaganda
Orientasi pada masyarakat dan korban	Orientasi pada elite dan pelaku kekerasan
Orientasi pada penyelesaian dan penghentian kekerasan	Orientasi pada kemenangan

Sedangkan secara praktis, reportase perdamaian merekomendasikan kepada para wartawan agar dalam meliput konflik :

Cover both side, atau multi side dalam peliputan konflik horisontal
Akses langsung meliput ke tempat konflik, orang yang terlibat, dan topik sesuai fakta.
Jangan mengangkat elite sebagai narasumber utama.
Hindari pemujaan dan penonjolan liputan terhadap teknologi dan taktik perang.
Cerita deskripsi kekerasan diangkat untuk menjukkan betapa sia-sia nya perang dan kekerasan.
Tonjolkan liputan atau laporan kehidupan orang-orang biasa dan korban.
Lengkapi laporan dengan informasi yang lebih lengkap tentang tinjauan latar belakang perang.
Selalu sadar akan adanya orang-orang yang selalu berusaha memanipulasi informasi.
Mengkomunikasikan dan mendukung inisiatif-inisiatif perdamaian.
Laporkan juga tentang bagaimana kesulitan dan pengalaman wartawan dan media dalam meliput konflik itu.

Bacaan lebih lanjut tentang jurnalisme damai dan reportase damai bisa didapat di banyak pustaka.

Kegiatan Maluku Media Center

Maluku Media Center secara organisasi di fasilitasi dan didirikan melalui organisasi wartawan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Ada banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan sejak berdiri Oktober 2001, namun secara garis besar ada 3 hal utama kegiatan :

Sebagai tempat interaksi antar jurnalis

Media center sejak semula diarahkan sebagai sarana ruang netral dan independen yang bisa digunakan sebagai tempat interaksi antara wartawan Islam – Kristen di daerah konflik. Agar mereka bisa melakukan saling cross chek informasi, klarifikasi berita, kerjasama peliputan dan mempermudah produksi berita. Untuk itu MMC dipilih berada di tempat netral dan daerah perbatasan yang bisa diakses oleh kedua wartawan. Berada di perbatasan kampung Mardika-Batumerah yang merupakan titik awal meletusnya kerusuhan Maluku.

Di MMC disediakan berbagai perlengkapan kerja wartawan seperti komputer, mesin faksimili, telepon, televisi, perpustakaan, ruang rapat, yang bisa diakses mula-mula hanya 4 jam sehari hanya ketika siang, karena berada pada wilayah berbahaya, sampai kemudian setahun kemudian bisa diakses selama 24 jam. Semua sarana disediakan gratis. Mula-mula selama 1 bulan pertama hanya dihadiri sekitar 4 orang, karena posisi yang di perbatasan dianggap masih rawan. Melalui MMC berbagai kegiatan diadakan untuk membangun interaksi, seperti diskusi bulanan, mingguan, acara-acara informal, dan training-training. Juga diadakan acara liputan bersama, misalnya mengajak wartawan Kristen meliput ke daerah Muslim dengan ditemani para wartawan muslim. Demikian juga para wartawan muslim pergi ke wilayah Kristen dengan bersama pengawalan teman-temannya yang Kristen. Kegiatan peliputan bersama ini selama 2,5 tahun masa konflik sejak 1999 tidak pernah terjadi, karena wartawan betul-betul takut untuk berada di wilayah lain. Kesulitan-kesulitan pencarian narasumber juga mulai teratasi, dengan penyediaan basis data narasumber di kedua belah pihak.

Minimnya sarana rekonsiliasi dan pertemuan antar Islam-Kristen akibat konflik, membuat MMC kemudian tidak hanya diperuntukkan buat kalangan wartawan. Berbagai LSM kemudian juga memanfaatkan sarana ruang rapat di MMC sebagai tempat pertemuan meraka. Banyak pasangan-pasangan keluarga Islam-Kristen yang pisah akibat konflik, kemudian juga memanfaatkan MMC sebagai tempat pertemuan keluarga. Demikian juga beberapa lembaga pemerintah yang terpecah, biasanya menggunakan halaman MMC sebagai tempat pembayaran gaji pada awal bulan, bagi para pegawai muslim, yang terpaksa harus terpisah dari kantornya yang berada di wilayah Kristen. Fungsi MMC sebagai ruang rekonsiliasi ini amat efektif turut berperan meramaikan dan mengembalikan komunikasi antar komunitas Islam-Kristen di perbatasan Mardika-Batumerah, dimana di daerah itu kemudian juga didirikan pasar rekonsiliasi ‘Bakubae.’

Tujuan utama pendirian media center untuk rekonsiliasi di daerah konflik ini, cukup efektif membantu mengembalikan komunikasi dan interaksi antar wartawan.

Tempat pengembangan jurnalisme damai, peningkatan profesionalisme media, dan advokasi wartawan di tengah konflik.

MMC mengadakan pelatihan-pelatihan dan training di bidang jurnalisme, jurnalisme damai dan resolusi konflik, dan turut memberikan fasilitas produksi berita-berita jurnalisme damai itu dengan membuat situs situs internet, yang diisi oleh wartawan-wartawan Maluku sendiri, setelah mereka memproduksi berita untuk medianya, berita kemudian juga dipublikasikan di situs internet dan juga buletin MMC.

Pelatihan-pelatihan tidak hanya untuk media cetak, tetapi juga untuk radio, dan bantuan bagi televisi lokal. Berbagai lembaga dan organisasi media nasional dan internasional ternyata turut antusias terlibat dan memberikan kontribusinya dalam berbagai bentuk kegiatan dalam program ini. Juga dengan pemberian bantuan perlengkapan.

Wartawan di Ambon, pada awalnya menolak jurnalisme damai ini, dalam Pertemuan Jurnalis dan Media Maluku dan Maluku Utara di Bogor-Jakarta tanggal 25 Pebruari – 3 Maret 2001, yang difasilitasi AJI, Dewan Pers dan British Council, kebanyakan wartawan menolak konsep jurnalisme damai yang dimengerti sebagai menjadi pelaku perdamaian di konflik yang tengah berkecamuk, “kalau kami berdamai, nanti kami pulang akan dibunuh,” kata beberapa wartawan peserta. Sehingga kemudian diganti nama menjadi ‘Jurnalisme Kemanusiaan.’

Dalam acara pelatihan wartawan di Palu-Poso pada awal bulan Juli 2001, yang diikuti sekitar 45 peserta, wartawan dibentuk dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari Islam-Kristen dan mereka harus meliput bersama, dan masuk ke daerah-daerah Islam-Kristen dan harus saling mengatasi masalah bersama. Pengalaman ini ternyata amat menarik, untuk memecah rasa sentimen konflik antar teman dan membangun solidaritas. Tercatat ada sekitar 6 wartawan yang menolak metode ini, dan merasa takut harus masuk ke wilayah yang berlainan agama dengan dirinya. Dalam acara ini juga sempat diadakan pertemuan ‘antar tokoh-tokoh pendeta dan ulama dari Poso-Palu yang waktu itu juga tengah berkonflik dan dikabarkan dalam kedaan bermusuhan, ternyata anggapan itu ‘patah’ dalam pertemuan meja bundar makan malam. Sehingga anggapan tidak mungkinnya ada pertemuan damai antar-antar pihak bertikai adalah anggapan kosong. Peluang perdamaian dan penghentian konflik selalu tersedia, asal dimulai dengan serius dan dengan niat tulus. Setelah melalui berbagai pengalaman perlahan konsep jurnalisme damai pun diterima.

Selain MMC juga melakukan monitoring media dengan metode content analysis secara periodik pada berita-berita media di Ambon, terutama 4 media cetak utama yaitu Suara Maluku, Ambon Ekspres, Siwalima, dan Koran Info. Juga ada program advokasi terhadap jurnalist.

Mendorong dan memfasilitasi konflik resolusi, penghentian kekerasan dan transformasi konflik.

MMC sejak semula juga aktif dan memposisikan lembaga sebagai bagian dari kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja untuk perdamaian dan mempromosikan segera adanya penghentian kekerasan dan resolusi konflik di Maluku, namun tidak berada dalam satu jaringan struktural yang terikat dengan organisasi atau insitusi lain, namun sebagai bagian dari solidaritas. Aktivitasnya dengan mengadakan diskusi – diskusi aktual tentang permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi di daerah konflik. Kemudian juga aktif mengikuti pertemuan-pertemuan yang digagas oleh berbagai pihak dalam mendorong perdamaian dan resolusi konflik. Baik yang diadakan oleh pemerintah, NGO, maupun kelompok-kelompok masyarakat lokal. Seperti turut bergabung dan menghadiri aktivitas-aktivitas dari Gerakan Bakubae Maluku. Turut menghandiri pertemuan-pertemuan persiapan resolusi Malino. MMC juga aktif memberikan wawancara di radio dan TVRI lokal yang mendorong resolusi konflik dan penghentian kekerasan di Maluku. Dan dalam setiap pertemuan dengan para elite politik di Jakarta maupun di Ambon, meloby dan mempromosikan resolusi konflik di Maluku.

Lobby dan promosi perdamaian dilakukan ke semua pihak yang punya potensi dalam upaya penghentian kekerasan konflik dan resolusi konflik seperti ke pejabat pemerintah pusat, pemerintah lokal, parlemen pusat maupun daerah, TNI, Polri, LSM-LSM, tokoh masyarakat, tokoh agaman, lembaga-lembaga agama, kelompok-kelompok garis keras, pelaku kekerasan, masyarakat lokal, dan pihak-pihak lain.

Evaluasi

MMC mengembangkan media yang tidak mengobarkan konflik dan membangun solidaritas, komunikasi, dan rekonsiliasi diantara wartawan-wartawan lokal Maluku, yang selama konflik telah terpecah ke dalam sentimen-sentimen agama. MMC percaya jika media telah berubah menjadi lebih profesional, obyektif, netral dan tidak terjebak lagi dalam sentimen-sentimen konflik, maka jalan menuju penyelesaian konflik di Maluku dengan cara damai akan lebih lapang. Kontribusi media center adalah menyiapkan, merubah, dan membangun solidaritas media di Maluku untuk lebih mendukung terhadap adanya proses-proses penyelesaian konflik dengan cara damai.

Dalam proses itu MMC telah berhasil memberikan kontribusinya dalam tranformasi konflik di Maluku. Di bidang media dan jurnalisme telah ada perubahan-perubahan signifikan dalam pemberitaan, kinerja, dan interaksi antar wartawan di Maluku. Sejak awal tahun 2003, media-media yang sebelumnya terpecah seperti RRI, TVRI dan Antara, kembali lagi bekerja dalam satu kantor. Media Ambon Ekspres tidak lagi menjadi media yang hanya diisi wartawan muslim, tetapi juga memperkerjakan wartawan-wartawan beragama Kristen. Demikian juga media Suara Maluku, Siwalima mempunyai program pluralisme dalam komposisi pengelola redaksi dan kualitas pemberitaannya. Malah telah berdiri Koran Info yang sepenuhnya dikelola bersama oleh wartawan-wartawan Islam dan kristen dan secara sadar mengambil jargon ‘mengembangkan jurnalisme damai.’

Karya jurnalisme pun juga mengalami perkembangan signifikan, seperti misalnya :

Pada pertengahan Januari 2003, terjadi insiden di kawasan Batu Merah. Sebuah angkot dilempari bom yang menyebabkan jatuh korban tewas Solifan Martin. Ketika kejadian berlangsung mobil keuskupan Amboina yang tengah melintas di daerah tersebut ikut dibakar massa. Insiden ini dituliskan dengan netral oleh Siwalima dengan judul berita “Jalan bawah rawan, mobil warga diserang” yang kemudian ditambahkan dengan taiching dengan jenis huruf yang lebih kecil “Bias Ledakan, Mobil Pastor Dibakar”. Melalui judul dan taiching ini, Siwalima, yang di masa konflik dengan terang-terangan selalu membela kelompok Kristen itu, seakan ingin mengingatkan kepada para pembacanya bahwa terbakarnya mobil keuskupan bukan karena kesengajaan, melainkan sebuah kecelakaan. Dalam tulisan dijelaskan bahwa setelah bom meledak, massa yang berkerumun melempari mobil-mobil yang lewat, dan saat itulah kebetulan mobil pastor juga lewat sehingga menjadi sasaran amuk massa.

Peristiwa lain, soal bentrokan antara kelompok masyarakat Waai-Passo dan Hualoy-Latu adalah dua di antara bentrokan antar warga yang intensitasnya cukup tinggi dalam rentang waktu 3-4 bulan di tahun 2003. Media di Maluku berusaha menurunkan berita ini dan melokalisir persoalan hanya sebatas wilayah tersebut saja dan tidak menarik-narik isyunya ke arah lain. Nara sumber yang dipilih meliputi pejabat setempat, pihak TNI dan Polri sebagai penanggungjawab keamanan, serta sumber dari kedua belah pihak yang bertikai. Pada bulan Mei pihak yang bertikai di Hualoy-Latu sepakat untuk berdamai, demikian pula kelompok warga di Passo-Waai.

Sosialisasi resolusi Malino selalu mendapat perhatian dari media lokal. Misalnya soal pengungsi, sepanjang periode Januari-Juni 2003 saja, terdapat artikel di Siwalima sebanyak 32 berita, Suara Maluku 30 berita, Ambon Ekspres 22 berita dan Koran Info 1 berita.

Soal rekonsiliasi masyarakat Islam-Kristen selalu mendapat perhatian, misalnya Siwalima menurunkan berita : Titik temu Islam dan Kristen adalah Cinta Kasih (22 Januari), Tak ada Islam lawan Kristen (11 Februari), Sinode dan MUI sikapi Laskar Mujahidin (7 Februari). Sedang Ambon Ekspres menurunkan berita antara lain, Tokoh agama Maluku serukan perdamaian (6 Februari), Seruan Tokoh agama membawa angin segar (7 Februari), Jangan rekayasa perdamaian (5 Mei). dan Suara Maluku menurunkan berita seperti: Konflik agama pengaburan informasi (14 Februari), Konflik Maluku bukan konflik agama (20 Maret) dll.

Dalam konteks yang lebih besar, MMC telah turut mendukung dan mendorong resolusi konflika Maluku melalui pertemuan Malino, yang dipandang sebagai payung politis yang mapan dalam meenyelesaikan konflik di Maluku.

Beberapa peristiwa teror dan kekerasan masih sering terjadi di Ambon, seperti peristiwa terbesar insiden 21-25 April 2004 yang menewaskan sekitar 50-an orang akibat demo puluhan pendukung RMS (Republik Maluku Selatan) yang kemudian berakhir dengan kerusuhan melawan yang pro Dili. Dari konflik-konflik terakhir itu, terlihat sudah bukan lagi konflik antar agama.

Dalam insiden April 2004 ini, entah mengapa kantor lama MMC di Jl. Mardika tiba-tiba jadi korban dibakar habis oleh orang-orang tak dikenal. Sementara bangunan lain di sekitar tidak.

MMC sampai saat ini masih tetap melanjutkan program-programnya di bidang penanganan media pasca konflik, rehabilitasi, dan rekontruksi. Seperti kegiatan terakhir pada bulan Mei 2005 kemarin, MMC mengadakan program Training Peliputan Korupsi yang diikuti oleh 14 peserta dari berbagai latar belakang di Ambon.

Kesepakatan Malino dan Transformasi Konflik di Maluku

Resolusi konflik Maluku lewat perjanjian Malino II sebenarnya sudah cukup lengkap untuk menyelesaikan banyak persoalan dan memayungi upaya-upaya perdamaian dan transformasi konflik di Maluku. Diikuti oleh 40 delegasi islam, 40 delegasi kristen, dan para peninjau. Selain berisi 11 butir perjanjian pokok, dalam resolusi ini juga tertuang 40-an butir-butir kesepakatan implementasi pertemuan Malino. Selain di tanda tangani oleh para peserta pertemuan dari perwakilan islam – kristen, juga oleh para pejabat pemerintah dan para pimpinan TNI/Polri. Butir-butir implementasi Malino, dibagi dalam 2 bidang utama yaitu rehabilitasi sosial dan penegakan hukum. Dalam bidang penegakan hukum, tertuang kesepakatan untuk membentuk tim investigasi guna mencari tahu akar masalah dan penyebab konflik Maluku dari 1999-2002. Untuk melengkapi resolusi Perjanjian Malino II ini, pemerintah Megawati mengeluarkan Inpres No. 38 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Tim Penyelidik Independen Nasional untuk Konflik Maluku (TPIN), yang diharapkan akan bisa memerankan fungsi sebagai komisi kebenaran dan keadilan, sebelum memasuki komisi rekonsiliasi. Semua kalangan mendukung dan menyambutnya. Termasuk NGO-NGO yang bekerja di tingkat grass root dalam upaya-upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Maluku.

Konflik dalam skala luas memang sudah tidak terjadi lagi, tetapi segmentasi masyarakat masih terasa terjadi, dan teror-teror masih sering menghantui. Yang patut disyukuri, tingkat kesadaran masyarakat sudah sangat tinggi, untuk tidak mau terjebak lagi dalam konflik sesama saudara.

Pustaka :

Baumann, Melissa & Siebert, Hannes 2001, Journalist as Mediator, in : Paffenholz, Thania & Reycher, (eds) 2001
Brosur Maluku Media Center, Ambon, 2001
Christoph Spurk, Working Paper : Media and Peace Building, Concept, Actors and Callenges, 2002. http://www.swisspeace.org
Hawe Setiawan, Nur Zain Hae, Rusdi Marpaung, Konflik Multikultur: Panduan Meliput bagi Jurnalis, Jakarta, 2000
Ichsan Malik dkk., Mematahkan Kekerasan dengan Semangat Bakubae, Yappika, 2003.
Jack Linch dan Annabel Mc Goldrick, Jurnalisme Damai, LSPP-The British Council, Jakarta, 2001.
Lukas Ispandriarno, Thomas Hanitsch, Martin Loeffelholz, Media-Militer-Politik, Crisis Communication : Perpektif Indonesia dan Internasional, Galang Press, 2002
Lukas Luwarso dan Solahudin, Meliput Pertikaian : Pegangan Buat Wartawan, SEAPA-Jakarta, 2000.
Maluku Media Centre, Laporan Riset dan Media Monitoring : Ambon Ekspres,Koran Info, Suara Maluku dan Siwalima, Jakarta, 2003.

Maluku Media Centre, Laporan-laporan Kegiatan, 2000-2005.
Prosiding I, Pertemuan Jurnalis dan Media Maluku dan Maluku Utara I, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Dewan Pers, The British Council, Jakarta 2001
Prosiding II, Pertemuan Jurnalis dan Media Maluku dan Maluku Utara II, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Dewan Pers, The British Council, Jakarta 2001
Ross Howard, An Operational Framework for Media and Peace Building, Impacs (Institute for Media, Policy and Civil Society), Vancouver, Canada, 2001. At http://www.impacs.org
Ross Howard, Mediate the Conflict, Impacs (Institute for Media, Policy and Civil Society), Vancouver, Canada, 2002. http://www.impacs.org
Wahyuana, Perkembangan Media dan Media center di Maluku, Laporan Media Assesment untuk Aliansi Jurnalis Independen, The British Council, dan The Asia Foundation, 2001.

Keterangan :

* Wahyuana, penulis adalah wartawan dan Penggagas dan Pendiri Maluku Media Center (MMC). Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada banyak individu dan lembaga yang telah membantu, berkontribusi dan berpartisipasi dalam program ini. Email : wahyuana@gmail.com

Kawasan Industri di Bekasi Masih Menggiurkan Investor

2005-09-29T05:10:00.000-07:00

Wahyuana, Bekasi

Kalangan pengusaha kawasan industri menyatakan gembira atas keberhasilan pemilu. Johannes Archiadi, wakil ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI), “kestabilan politik dan keamanan merupakan faktor penting bagi pertimbangan investor untuk masuk ke kawasan industri. Kalau pemilu ini berlangsung demokratis dan lancar. Kami mengharapkan arus investasi akan pulih kembali di tahun 2005 mendatang.” Yohannes Archiadi adalah Direktur PT. Besland Pertiwi yang mengelola 2.000 hektare Kawasan Industri Kota Bukit Indah, di Cikampek.

Sedangkan Hendra Lesmana, direktur PT. Bekasi Fajar Industrial Estate yang mengelola 1.200 hektare Kawasan Industri MM 2100 Industrial Town menyatakan, bahwa ia masih optimis dengan prospek investasi ke kawasan industri ke depan. “Selama ini ada beberapa pengusaha dari Korea yang menunda investasi karena melihat dulu kondisi keamanan dan politik. Kalau stabil, mereka berencana masuk pada tahun 2005,” ujar Hendra Lesmana, di sela-sela pemberian beasiswa alat-alat sekolah kepada 1.000 siswa SD/SMP se-kabupaten Bekasi, di kompleks Kawasan Industri Cibitung, Selasa, 27 Juli 2004. Pemberian beasiswa yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Bekasi Saleh Manaf itu, dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian pengelola Kawasan Industri MM 2100 untuk membantu dunia pendidikan di Bekasi.

Perkembangan bisnis kawasan industri di daerah Bekasi, meskipun lamban, ternyata masih tumbuh. Meskipun arus investasi ke Indonesia sering dikatakan menurun dibandingkan dengan tahun-tahun 1990-an, namun sejumlah pengelola kawasan industri di Bekasi, Karawang, dan Cikampek mengaku bisnisnya masih mengalami pertumbuhan yang bagus. “Memang tidak sebanding dengan era Golden Days tahun 1995-1996, dimana dalam setahun bisa puluhan industri masuk ke kawasan industri. Tetapi sekarang kondisinya masih tetap tumbuh baik, meskipun lamban” ujar Johannes.

Sampai pertengahan tahun ini, Kawasan Industri Kota Bukit Indah, mencatat ada 2 investor baru yang masuk membuka pabrik, yaitu PT. Honda dan PT. Hino, dari Jepang. Kedua perusahaan bergerak dalam bidang industri otomotif. Mengambil lahan seluas 20 hektare, dengan nilai investasi sampai sekitar Rp. 300 miliar. Dengan penambahan 2 industri baru ini, berarti sekarang ada 70 pabrik yang mendiami Kota Bukit Indah, dengan menyerap tenaga kerja sampai 13.000 tenaga kerja.

Sedangkan menurut Hendra Lesmana, MM 2100 Industrial Town, sampai pertengahan tahun ini mencatat ada 6 industri baru yang masuk dan beberapa perusahaan melakukan perluasan pabrik. “Lahan yang digunakan sekitar 11 hektare, dengan harga sewa US $ 55 per meter,” ujar Hendra Lesmana. Sejumlah industri juga tengah menanti ijin usaha dari BKPM (badan Koordinasi Penanaman Modal) untuk masuk ke MM2100.

Tjetjep Prasetya, Direktur PT. East Jakarta Industrial Park yang mengelola kawasan industri East Jakarta Industrial Park (EJIP), mengatakan bahwa kawasan industri yang dia kelola sudah stabil. “Sejak tahun 1995, kawasan industri kami sudah penuh, dengan diisi sekitar 86 industri,” ujarnya kepada The Jakarta Post via telepon. EJIP selama ini mendiami lahan seluas 320 hektare lahan di Cikarang, Bekasi. Sejumlah perusahaan besar mendiami komplek industri EJIP, seperti Aisin Indonesia, Epson Industry, Hitachi Power System, Toshiba, Mashushita Gobel Industry, dan NEC Semikonduktor Indonesia. “Industri di kompleks kami kebanyakan bergerak di bidang elektronik, sehingga minim terhadap limbah industri,” ujar Tjetjep. Untuk menghidupi perusahaannya, EJIP sekarang tinggal mengelola pemberian layanan seperti penyediaan listrik melalui PT. Cikarang Listrindo, penyediaan air, dan waste treatment, yang selama ini disediakan langsung oleh pengelola kawasan PT. EJIP. Sampai sekarang EJIP menampung tenaga kerja sampai 35.250 orang. Bagi Tjetjep Prasetya, prospek investasi di Indonesia sebenarnya tidak terlalu suram. “Jangan terlalu paranoid. Karena kawasan industri kami sampai sekarang tetap penuh,” ujarnya meyakinkan.

Daerah Bekasi, Karawang, sampai Cikampek, sampai saat ini memang masih merupakan daerah investasi industri yang menarik. Menurut data dari BKPMD (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah) Jawa Barat, dari nilai investasi yang masuk ke Jawa Barat sebesar Rp. 10,8 triliun tahun 2003, sekitar 48 persen masuk ke kota dan kabupaten Bekasi. Sebagai daerah penyangga ibukota Jakarta, Bekasi, memang menyediakan prasarana yang baik bagi perkembangan industri. Terutama fasilitas jalan tol Jakarta-Cikampek.

Meskipun tumbuh dengan lambat, beberapa kawasan industri melakukan penambahan baru terhadap areal lahannya. Seperti perluasan kawasan industri Bekasi Fajar seluas 100 hektar dan perluasan Delta Technology Center II, milik Lippo Cikarang yang menambah pasokan bangunan industri seluas 2,5 hektar.

Menurut Fahmi Shahab, Direktur Eksekutif HKI, mengatakan bahwa dari data di HKI, sejumlah produk baru telah dikembangkan oleh para pengelola kawasan industri, agar kawasan industri tetap menarik. “Sekarang tidak cuma menjual lahan untuk industri. Tetapi juga menyewakan areal lahan untuk sewa jangka pendek 3 tahun. Juga beberapa menyewakan jasa pergudangan,” ujarnya. Kawasan industri PT. Jababeka, bahkan telah mengembangkan konsep kawasan industri tidak hanya sebagai zona industri, tetapi sudah mencakup pengembangan komunitas. Beberapa fasilitas non industrial, seperti perumahan karyawan murah, sarana olahraga, trade center, hotel, sarana wisata, tempat hiburan, sampai sekolah bertaraf internasional didirikan dia areal seluas 1.570 hektar di Cikarang. ***

Kawasan Industri di Bekasi

Nama Kawasan Industri	Nama Pengembang	Luas Area ( Hektare)	Industri Penghuni	Tenaga Kerja
MM 2100 Industrial Town	PT. Bekasi Fajar Industrial Estate	200	14	2.269
East Jakarta Industrial Park (EJIP)	PT. East Jakarta Industrial Park	320	86	35.350
Kawasan Industri Gobel	PT. Gobel Dharma Nusantara	54	-	-
Bekasi International Industrial City	PT. Hyundai Inti Development	200	111	10.822
Kawasan Industri Jababeka Cikarang	PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk.	1.570	1.008	150.000
Lippo Cikarang Industrial Park	PT. Lippo Cikarang Tbk.	1.000	306	13.350
MM 2100 Industrial Town	PT. Megalopolis Manunggal Ind. Dev.	1.000	136	47.250
Patria Manunggal Industrial Estate	PT. Patria Manunggal Jaya	220	-	-
		4.564	1.661	259.041

( data wawancara dan riset HKI )

Seri Industri Tekstil : Mewarisi ‘Good Image’ Era Kuota

2005-09-28T20:05:00.000-07:00

Oleh : Wahyuana

Pencabutan kuota ekspor tekstil Indonesia ke Amerika Serikat yang berakhir pada 31 Desember 2004 lalu, ternyata tak banyak berpengaruh terhadap nilai ekspor tekstil Indonesia ke pasar internasional.

Ditengah persaingan yang kian ketat, ternyata masih mencatat pertumbuhan yang menggembirakan. Tahun ini diperkirakan akan tumbuh sekitar 10 persen dibanding tahun sebelumnya, setelah pada tahun 2004 lalu mencatat pertumbuhan 10,24 % dibanding tahun 2003 dengan nilai penjualan sekitar US $ 7,65 miliar. Namun angka peningkatan ini masih dibawah dari puncak prestasi ekspor tekstil di tahun 2000 yang mencapai omset sekitar US $ 8,4 miliar.

“Tiap tahun net ekspor kita selalu diatas US $ 5 miliar. Kontribusi devisa dari ekspor tekstil diatas 8% PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia,” ujar Gde Putu Wisesa, Direktur program Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Departemen Perindustrian RI, kepada JIEF Magazine.

Tujuan ekspor tekstil di tahun 2004 sekitar 31% ke Amerika Serikat, 22% ke Uni Eropa, 7% ke Jepang, 4% ke Timur Tengah dan sisanya diekspor ke 120 negara lainnya.

Sedang laporan dari US Textile Intelligence di bulan Mei, sampai kuartal pertama tahun 2005 ini –data sampai bulan April, tercatat pertumbuhan ekspor tekstil Indonesia ke Amerika Serikat naik 11% (catatan dari mayor shippers) dibanding periode yang sama tahun 2004.

Sejumlah perusahaan produsen utama tekstil seperti PT. Ungaran sari Garment, PT. Apac Inti Corpora, PT. Trisulatex dan lain-lain, dilaporkan sampai kerepotan memenuhi permintaan dan pesanan para buyers luar negeri.

Memang ekspor tekstil Indonesia masih kalah jauh dibanding dengan ekspor tekstil Cina, tetapi pertumbuhan ini, menunjukkan industri tekstil Indonesia sama sekali tidak terpengaruh oleh kebijakan penghapusan kuota Amerika Serikat, yang sebelumnya sempat diprediksi akan membuat industri tekstil Indonesia akan ambruk.

Indonesia saat ini masih menjadi pemasok no. 11 ekspor tekstil dunia dengan nilai sekitar US $ 2.92 billion yang berarti menguasai 1,7 % pasar dunia. Sedangkan di pasar industri garment Indonesia menguasai 1,8 persen pasar dunia dengan nilai sekitar US $ 4.11 billion, berada pada urutan no. 9 ekportir garment Internasional.

Memang sekitar 54% dari produk ekspor TPT Indonesia berupa garment atau pakaian jadi. Sedangkan sisanya berupa produk-produk dari industri tekstil hulu seperti fiber, filamen, dan kain.

“Kita mempunyai pelanggan-pelanggan yang selama ini sudah percaya dan puas dengan kualitas produk tekstil Indonesia. Sehingga meski kuota dihapus, kita masih mewarisi ‘good image’ dari konsumen,” ujar Gde Putu Wisesa.

Wisesa memberi contoh seperti industri fashion Amerika Serikat sekelas Georgio Armani mengandalkan pasokan kebutuhan kainnya yang berkualitas tinggi dari PT. Benangsari Indahtexindo, sebuah perusahaan testil di Purwakarta, Jawa Barat.

Demikian juga ekspor ke Jepang yang masih tetap bertahan tinggi, karena kebutuhan konsumen Jepang atas produk-produk berkualitas tinggi sekelas produk Mark & Spencer ternyata suply bahan dasarnya dari industri tekstil Indonesia.

“Good Image’ produk testil Indonesia di pasar internasional masih baik. Tinggal bagaimana mengefektifkan pemasaran dan mengefisienkan biaya produksi. Juga peningkatan aspek pelayanan seperti ketepatan delivery order,” ujar Gde Putu Wisesa.

Pendapat serupa dibenarkan oleh Ernovian Gysmi, eksekutif secretary API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) kepada JIEF Magazine. ” Cina dan India memang melakukan penetrasi ke pasar internasional secara besar-besaran, dengan tawaran harga yang murah. Indonesia tidak lagi menjual kompetitif ekspor dengan tawaran harga murah, tapi lebih ke kualitas,” ujar Ernovian.

Murahnya harga barang-barang garment dari Cina dan India dengan mudah dapat kita ditemui di pasar-pasar tekstil seperti Tanah Abang, Jakarta Pusat. Agil Thohir Baagil, seorang trader garment dan pemilik industri tekstil PT. Bahagil Dwi Tunggal di Bandung, Jawa Barat, mengatakan pada JIEF Magazine, “serbuan barang dari Cina tak bisa dihindari, karena memang murah. Padahal dalam beberapa komoditi bahan baku seperti polyester, Cina masih tergantung pada impor dari Indonesia. Seperti Cina masih impor PTA (purified terephthalic acid) dari Indonesia seharga US $ 820 / matric ton, setahunnya sekitar 60.000 ton. Tetapi setelah sampai di Cina dan melalui berbagai proses produksi bisa menghasilkan produk akhir garment yang jauh lebih murah. Di Indonesia dengan proses yang sama, produk akhirnya berupa garment dengan nilai wajar di pasar seharga sekitar 6 US $ / kg. Namun Cina berani menjual produk-produk tersebut cuma seharga 2 US $/kg. Jadi pasti saja produk Cina diserbu konsumen dan membanjiri pasar, akibatnya tidak hanya mengambil ceruk pasar ekspor yang selama ini dikuasai Indonesia, tetapi juga pasar domestik Indonesia sendiri direbut Cina.”

Praktek dumping ini tak pelak telah memukul industri tekstil Indonesia, terutama pada segmen produk garment di kelas menengah ke bawah, yang ceruk nilai pasarnya sangat besar. Persaingan tak hanya melawan Cina, tapi juga India, Korea, Vietnam, Meksiko dan Pakistan. Cina saat ini diperkirakan menguasai sekitar 50% pasar tekstil sedang India sekitar 13%.

Nasir Mansyur, Ketua Umum Asosiai Pengusaha Garment Indonesia (APGI), mengatakan ke JIEF Magazine, mengatakan, “untuk menyelamatkan pasar tekstil dalam negeri Indonesia dari serbuan barang murah dari Cina dan India, pemerintah seharusnya menerapkan ‘safe guard system’ seperti di Amerika Serikat terhadap produk tekstil dari Cina. Bahkan saya curiga, Indonesia telah menjadi sarana perdagangan transhipment produk-produk Cina untuk mencapai tujuan pasar ekspor.”

Transhipment ditengarai telah terjadi di Indonesia dari produk-produk garment Cina. Yaitu produk-produk tekstil Cina yang murah masuk ke pasar Indonesia, kemudian barang-barang itu diekpor lagi ke pasar internasional dengan memanfaatkan kuota dan ‘brand image’ sebagai produk Indonesia. Siasat ini ditempuh karena ekspor tekstil Cina secara langsung sudah mendapat pembatasan kuota dengan ‘safeguard system’ di beberapa negara seperti Amerika dan Uni Eropa.

Selisih harga pasar ekspor selama ini memang cukup memungkinkan dan menggiurkan bagi pola bisnis transhipment garment. Garment Cina masuk Indonesia dengan harga cuma sekitar US $ 2 / kg. Sementara harga ekspor garment Indonesia ke pasar luar sekitar US $ 4 / kg. Sehingga masih ada keuntungan selisih harga sekitar US $ 2/kg. Harga-harga ini masih dibawah harga wajar sebesar US $ 6/kg, sehingga barang-barang itu amat laku di pasar.

Transhipment ini menjadi bisnis yang amat menguntungkan, dan ditengarai telah menggiurkan beberapa perusahaan garment kelas menengah dan bawah di Indonesia untuk ‘banting stir’ dari produsen garment menjadi sekedar trader transhipment dengan memanfaatkan brand image perusahaannya sebagai produsen. Padahal sebenarnya hanyalah ‘kedok’ dagang.

Akibat transhipment tak hanya merugikan pasar ekpor, tetapi juga mengoyak pasar industri tekstil domestik. Pemerintah memang merencanakan akan mengefetifkan pengawasan di pelabuhan untuk mengurangi pola perdagangan transhipment, dengan melakukan pengawasan ketat setiap order barang yang masuk pelabuhan. Tapi pola ini diperkirakan pasti masih akan tetap berlangsung.

Persaingan pasar TPT yang ketat membuat para pengusaha Indonesia tak bisa berpangku tangan. Pasca kuota, mereka harus lebih aktif membuka dan mencari peluang pasar-pasar baru bagi tekstil Indonesia.

”Saat ini agak sulit menemui pengusaha tekstil Indonesia, mereka sedang giat menyebar ke mana-mana untuk memasarkan produk TPT secara langsung ke berbagai negara. Tidak hanya berkonsentrasi ke pasar tradisional tekstil Indonesia seperti ke Amerika Serikat, Eropa dan Jepang, tetapi juga melebarkan pemasaran dan promosi ke Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin,” ujar Ernovian.

Ditengah perkembangan menggembirakan itu, saat ini, pesimisme menghantui banyak kalangan pengusaha garment di Indonesia di sektor usaha kelas menengah ke bawah ini. Akibat menaiknya beban biaya produksi tekstil akibat kenaikan harga minyak dunia, melemahnya nilai rupiah terhadap dollar dan kenaikan suku bunga bank, telah merontokkan sejumlah pengusaha sektor industri garment skala usaha menengah ke bawah.

Apalagi, sampai saat ini, bank-bank masih memasukkan industri tekstil ke dalam ‘black list’ invesment mereka, semenjak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia di tahun 1998, yang membuat banyak industri tekstil bangkrut dan ‘ngemplang’ utang ke bank. Blak list ini membuat saat ini pengusaha-pengusaha tekstil kesulitan mendapatkan dana segar untuk melakukan restrukturisasi perusahaan atau permesinan mereka.

“Di Jawa Barat saja sudah ada sekitar 302 perusahaan konveksi yang terpaksa gulung tikar karena tidak mampu menahan beban biaya produksi yangtinggi,” ujar Lili Asjudiredja, Direktur PT. Tri Manunggal yang juga anggota DPR-RI dari Fraksi Golkar, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) Jawa Barat kepada JIEF Magazine. Sedangkan di Bali, data API, memperkirakan sekitar 77 industri garment kelas menengah bawah juga tutup.

Menurut Benny Soetrisno, Ketua Umum API (Asoasi Pertekstilan Indonesia) yang juga Direktur PT. Apac Inti Corpora dan , tutupnya sejumlah perusahaan garment skala menengah-bawah ini sebenarnya sangat disayangkan bisa sampai terjadi, karena banyak potensi pasar TPT domestik yang belum terpenuhi. (lihat tabel 11).

Pasar domestik TPT Indonesia sendiri, sampai saat ini merupakan ceruk pasar potensial yang masih belum banyak diisi oleh produsen lokal. Dari tingkat konsumsi tekstil per kapita sebesar 4,4 kg/th/orang diperkirakan baru hanya mampu dipenuhi oleh industri tekstil nasional sebesar 2 kg/th/orang, sehingga masih ada peluang pasar sekitar 2/kg/th/orang.

Pasar domestik saat ini dipenuhi oleh tekstil murah dari Cina dan India. “Hampir 40 persen diisi oleh barang selundupan dari Cina dan India,” ujar Natsir Mansyur dari APGI.

Para pengusaha tekstil selama ini memang lebih banyak berkonsentrasi ke pasar ekspor, mereka terlalu termanjakan dengan adanya fasilitas kuota. Pasar domestik praktis tidak banyak yang serius menggapar, hanya disuply oleh ribuan industri konveksi rumahan kelas menengah ke bawah. Akhirnya ditengah laju pertumbuhan ekspor tekstil Indonesia yang selalu dibangga-banggakan, pasar domestik justru jadi ceruk potensial yang diisi barang-barang tekstil impor, yang celakanya 40% barang impor illegal, 20% diisi impor pakaian bekas, dan hanya 40 % diisi produk lokal. Padahal nilai bisnis pasar domestik sendiri diperkirakan sekitar US $ 21 trilliun. Sebuah potensi bisnis yang menggiurkan.

“Untuk merangsang industri garment ‘rumahan’ lokal agar tidak colapse dan meningkatkan bisnisnya, seharusnya pemerintah menerapkan ‘safeguard system’ untuk membatasi produk-produk impor illegal yang selama ini membanjiri pasa domestik,” ujar Natsir Masyur dari APGI.

Hubungan Industri Tekstil Indonesia-Jepang

Indonesia menguasai sekitar 2% pasar tekstil dan garment di Jepang, berada pada urutan ke-6 setelah China, Uni Eropa, Amerika, Korea (Lihat grafik) dengan nilai omset ekspor tahun 2004 sebesar sekitar US $ 472 juta, angka ini menurun dibanding ekspor tahun 2003 yang nilainya mencapai sebesar US $ 483 juta.

Menurut Ernovian Gysmy, ekskutif secretary API, typical pasar kebutuhan TPT Jepang lain dengan Amerika, Uni Eropa, atau negara-negara lain. Jepang menginginkan produk-produk kelas atas dengan kualitas tinggi. “Ini yang sering menjadi kendala TPT Indonesia dalam bersaing dengan produk Amerika dan Eropa dalam memasuki Jepang,” ujar Ernovian. Tetapi selera ‘high quality’ ini pula yang juga telah membuat garment Indonesia tetap mendapat tempat di pasar Jepang, karena kualitas garment Indonesia tetap lebih baik daripada produk Cina, India, Vietnam, atau Thailand.

Jepang sendiri, saat ini merupakan investor utama industri TPT Indonesia, baru disusul Taiwan. Data API tahun 2004, menunjukkan kurang lebih sekitar 58 industri TPT yang dimiliki investasi dari Jepang, baik yang mencakup penguasaan 100% kepemilikan atau share saham.

Penguasaan investasi Jepang terutama di industri tekstil sektor hulu seperti fiber, spinning, weaving dan knitting, yang bersifat padat modal dan full teknologi.

Beberapa industri tekstil Jepang di Indonesia skala besar adalah PT. Teijin Indonesia Fiber Corporation (Tifico) di bidang produksi fiber; PT. Kanebo Tomen Sandang Synthetic Mills (KTSM) yang berproduksi mulai dari fiber, spinning, weaving, finishing, sampai garment; PT. Acrilyc Textile Mills (ACTEM); PT. Toyono Knitting Indonesia; PT. Ohgiya Knitting Indonesia ; PT. Shinko Toyobo Gistex garment; PT. Saimoda Garminda; PT. Nikawa Textile Indonesia; PT. Kurabo Manunggal Textile Industries (Kumatex); PT. Permaid Textile Industry Indonesia (Mertex); PT. Plumbon International Textile (Pintex), PT. Great Iphock International dan lain-lain.

Pada bulan lalu, PT. Tifico mengeluarkan release yang mengatakan mulai bulan ini akan menambah investasinya di Indonesia sebesar US $ 50 milliar untuk perluasan plant industries-nya di Jawa Barat.

Menurut Ernovian Gismy dari API, potensi utama dari investasi Jepang adalah untuk memperluas dan merestrukturisasi industri tekstil di tingkat hulu yang memproduksi bahan-bahan dasar textile dan memerlukan high teknologi.

Peluang investasi bagi investor Jepang dapat berubah restrukturisasi dan memodernisasi mesin-mesin produksi yang banyak sudah kedaluarsa.

Data dari API saat ini, dari kelompok industri spinning (pemintalan) mempunyai 2.155 mesin berusia lebih dari 20 tahun, dari industri weaving (pertenunan) mempunyai 4.617 mesin dan knitting (perajutan) sebanyak 678 mesin. Belum lagi di kelompok industri printing, dyeing, finishing memiliki 1.716 mesin sudah lebih berusia 15 tahun. Sementara industri garmen memiliki mesin berusia lebih dari 10 tahun sekitar 31.997 unit.

“Kita akan sangat membantu bagi upaya investasi untuk memperbaiki mesin-mesin manufaktur ini,” ujar Ernovian Gismy, sekretaris eksekutif API.***

Seri otomotif : Berebut Pasar Pelumas

2005-09-10T05:14:00.000-07:00

By Wahyuana

Oli merupakan kebutuhan utama dunia otomotif. Kejelian memilih olie berarti menentukan kinerja, performa dan daya tahan mesin kendaraan. Karena selain sebagai pelumas, olie juga berfungsi sebagai pendingin dan pembersih mesin. Dengan perkiraan sekitar 33 juta unit populasi sepeda motor di Indonesia dan sekitar 10 juta kendaraan roda empat, dan pertumbuhan penjualan untuk sepeda motor mencapai 30% untuk tahun ini dan sekitar 20% untuk kendaraan roda empat. Kebutuhan pelumas di Indonesia sangat tinggi. Menurut Erie Soedarmo, Direktur Migas Departemen Suberdaya Energi dan mineral, kepada JIEF Magazine,” kebutuhan pelumas di Indonesia diperkirakan sekitar 700 juta kiloliter per tahun.” Sebuah potensi bisnis yang menggiurkan yang diperkirakan senilai sekitar Rp. 7 trilliun per tahun. Sekitar 350 juta kiloliter dari jumlah itu digunakan untuk mencukupi kebutuhan pelumas otomotif, sedang sisanya untuk memenuhi kebutuhan mesin industri.

Melihat potensi pasar pelumas yang besar itu, wajar jika saat ini ada ratusan perusahaan pelumas yang turut memperebutkan pasar. Menurut data dari Asosiasi Pelumnas Indonesia (Aspelindo) saat ini ada sekitar 230 merek pelumnas yang beredar di pasaran dari sekitar 190 produsen lokal maupun impor. Namun begitu, jumlah pelumas palsu pun masih sangat tinggi, diperkirakan memenuhi sampai sekitar 30% dari pasar konsumsi.
Pertamina sampai saat ini masih mendominasi pasar sampai sekitar 54% pasar konsumsi (lihat tabel), dengan sekitar 25 jenis produk utama dan sekitar 130 varian produk seperti Fastron, Mesran, Mesran Super, Mesran Prima, Meditran, Prima XP, Federal, 2T Enviro, Rored dan lain-lain. Bahkan merk Mesran dari Pertamina merupakan penguasa terbesar pasar pelumas Indonesia, terutama untuk mencukupi kebutuhan seped motor. Setelah Pertamina disusul 7 pemain utama lain yaitu Penzzoil (12%), Evalube(12%), Top 1 (11%), Castrol (5%), Shell (3%), Agip (3%), Motul (1%).

Pertamina sebelumnya selama bertahun-tahun memegang monopoli pasar pelumnas, namun sejak pemerintah mengeluarkan Keppres No. 21 tahun 2001 yang membolehkan pasar pelumas dimasuki oleh kalangan swasta, pasar pun memasuki liberalisasi yang menyediakan lebih banyak variasi pilihan.

Dengan keluarnya keppres itu, berbagai produsen pelumas global mulai memasuki pasar Indonesia. Seperti Agip (Azienda Generale Italiana Petroli) pelumas dari Itali yang di Indonesia dipasarkan oleh PT Agip Lubrindo Pratama (ALP). Saat ini Agip menginvestasikan dana sekitar US$50 juta untuk membangun industri minyak pelumas di Pasuruan, Jawa Timur, yang mampu berproduksi berbagai jenis minyak pelumas dengan kapasitas per tahun 40 juta kiloliter. Produk-produk Agip selama ini sudah banyak beredar di pasar seperti Agip Formula 2000, Smokeless, Agip 2T Plus dan 4T Super untuk sepeda motor, serta Agip Super SL dan Agip Sigma Turbo untuk kendaraan roda empat. Agip Super SL merupakan pelumas kendaraan berbahan bakar bensin, sedangkan Agip Sigma Turbo untuk kendaran bermesin diesel.

Berbagai industri pelumas di pasar global pun ikut bersaing di pasar Indonesia, seperti Shell dan British Petrolium. Dari Amerika Serikat seperti Mobil, Motul, Caltex, Top 1 dan Total. Kemudian Envalube, Penzzoil, dan Fuchs dari Jerman. Bahkan Penzzoil dan Envalube masing-masing menguasai pasar konsumsi pelumas sebesar 12%.

Yang menarik hegemoni produk-produk Jepang di industri otomotif sepeda motor dan mobil, namun sama sekali tidak berkontribusi di industri pelumas. Dua industri pelumas Jepang seperti Nippon Oil dan Idemitzu, sama sekali tidak menunjukkan taringnya di pasar industri pelumas.

Industri otomotif Jepang lebih suka memanfaatkan produk-produk pelumas lokal sebagai olie resmi kendaraan produknya. Seperti Honda yang merekomendasikan oli Federal Oil produk dari Pertamina sebagai olie resmi sepeda motor Honda dari mulai Kharisma 125 D, Supra fit, Supra 125 X, dan legenda.

Menurut AP Batubara, Ketua Aspelindo (Asosiasi Pelumas Indonesia), tidak seperti di industri otomotif, investasi perusahaan-perusahaan Jepang di industri pelumas memang kecil, ini beda dengan pelumas Eropa dan Amerika yang berani berinvestasi besar, seperti Agip yang mematikan pasarnya di Indonesia, dengan membangun sendiri pabrik produksinya di Indonesia.

Atau pelumas Top 1 dari Amerika yang serius memperkuat pasarnya melalui promosi besar-besaran. Produk-produk pelumas Top 1 mulai populer dikenal masyarakat, sehingga mampu mencuri pasar pelumas roda dua yang selama ini dikuasai merk Mesran dari Pertamina.

Pasar industri pelumas masih terbuka lebar, dan tingkat konsumsinya pun menjanjikan seiring dengan perkembangan industri otomotif Indonesia yang kian bergerak maju. Apakah pelumas-pelumas Jepang akan mengisi peluang ini ? Dan mengulangi lagi keberhasilannya menggeser penguasaan pasar otomotif Indonesia di tahun 1960-1970-an yang dikuasi mobil-mobil Eropa dan Amerika, menjadi berbalik 95% diisi produk-produk Jepang ? Kita tunggu saja.***

In completely the article was published in Japanese at JIEF Magazine

Seri Otomotif : Semarak Industri Mobil di Indonesia

2005-09-10T00:55:00.000-07:00

by Wahyuana

Setelah sempat terpuruk akibat dihantam krisis ekonomi tahun 1998, kini industri mobil di Indonesia telah kembali semarak. Kalau dulu sempat turun drastis dari penjualan sekitar 390.000 unit kendaraan di tahun 1997, anjlok menjadi hanya sekitar 58.383 di tahun 1998 akibat krisis moneter. Namun, sejak tahun 2000 angka penjualan otomotif terus melonjak naik. Bahkan di tahun 2005 ini, diperkirakan akan mencapai penjualan lebih dari 600.000 unit kendaraan, -- merupakan pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara. “Bukan target jumlah yang sulit, karena sampai akhir bulan Juni sudah terjual lebih dari 300.000 unit,” ujar Bambang Trisulo, Ketua Umum Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) pada JIEF Magazine di sela-sela seminar GAE 2005.

Namun ditengah optimisme ini, Bambang Trisulo juga memperingatkan bahwa timbulnya gejolak ekonomi berupa melemahnya nilai kurs rupiah dan melonjaknya harga minyak di pasar internasional, yang terjadi sejak bulan Juli ini, dapat mempengaruhi target pasar. “Industri otomotif sangat rentan terhadap perkembangan nilai tukar rupiah, tapi kami optimis rupiah masih bisa bertahan dibawah Rp. 10.000 sehingga tidak mempengaruhi harga mobil,” ujar Bambang lebih lanjut. Melemahnya rupiah kali ini, memang tidak seperti kasus tahun 1998 lalu. Sekarang lebih karena pengaruh meningkatnya harga minyak di pasar international, sedang dulu akibat ambruknya sistem keuangan ekonomi nasional dan regional. Sehingga gejolak fluktuasi nilai rupiah kali ini hanya akan bersifat temporer.

Perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005 akan mencapai sebesar 5,5 persen, dengan angka pertumbuhan ini, sektor otomotif diperkirakan akan tumbuh semarak, penjualan diperkirakan akan meningkat sampai lebih dari 20 % dibandingkan dengan angka penjualan tahun 2004 (lihat Grafik 1).
Semaraknya pasar otomotif masih didominasi oleh mobil-mobil Jepang yang mengisi hampir 95% kebutuhan pasar. Mobil-mobil produk Toyota masih mendominasi . Tahun 2004, mereka menguasai 28 % persen pasar dengan penjualan 141.940 unit kendaraan dengan jenis-jenis mobil keluaran terbaru seperti Kijang Innova, Toyota Avanza, Corolla Altis, Camry, Crown, dan Vios. Toyota kijang yang sering dianggap maskot ‘mobilnya orang Indonesia’ sudah menjadi hegemoni pasar di kelas MPV (Multi Purpose Vehicle), apalagi sejak diluncurkannya versi terbaru Kijang Innova yang langsung mendapat sambutan pasar, seakan memperteguh posisi penguasaan Toyota di kelas MPV. Produk terbaru dari Toyota untuk segmen konsumsi kelas mobil murah (dibawah Rp. 100 juta) yaitu Toyota Avanza, laris manis di pasar sejak di lounching tahun lalu.

Sampai bulan Mei 2005, Toyota Astra Motor (TAM), kembali memimpin pasar otomotif Indonesia dengan angka penjualan sebanyak 75.595 unit atau menguasai 32% persen pasar dari total penjualan kendaraan bermotor secara nasional yang mencapai 246.421 unit. Kontribusi utama dari pasar non komersial berupa penjualan mobil Avanza dan Kijang. Sedang dari pasar kendaraan komersial dari penjualan truk Dyna.
Khusus untuk segmen kendaraan non komersial atau kendaraan penumpang, TAM mencatat penjualan sebesar 34.784 unit, naik 32,1 persen dibanding penjualan pada bulan yang sama tahun 2004 sebesar 26.331 unit. Di segmen ini, TAM memimpin pasar sebesar 38,6 persen (13.423 unit), disusul Honda (18 persen) dan Suzuki (17,4 persen).

Di tahun ini, Toyota meluncurkan mobil Fortuner di kelas SUV menengah yang dilounching ketika event Gaekindo Expo 2005 bulan Juli lalu, dan dalam satu bulan, dikabarkan mobil ini telah terjual 1.500 unit. Peluncuran Fortuner diarahkan untuk berkompetisi di pasar SUV yang selama ini pasarnya dikuasai oleh Honda CRV.

Mobil-mobil Mitsubishi menempati urutan kedua, tahun 2004 mereka menguasai 19% pasar dengan total penjualan sekitar 89.242 unit kendaraan. Produk-produk Mitsubishi di kelas sedan seperti Mitsubishi Grandis dan Mitsubishi Lancer cukup mendapat sambutan pasar, selain kejayaan Mitsubishi menguasai pasar kendaraan penumpang minibus. Di kuartal pertama tahun 2005 ini, Mitsubishi menguasai sekitar 17% pasar. Tahun ini Mitsubishi meluncurkan inovasi terbaru berupa sedan Mitsubishi Grandis yang lebih luxury.

Pasar di kelas MPV menjadi arena persaingan utama karena menguasai sekitar 56 % persen konsumsi pasar secara keseluruhan di Indonesia atau sekitar 87% di pasar mobil non komersial. Dominasi kelas MPV masih dikuasai oleh Toyota dan Mitsubishi. Kedua produsen ini memang kerap diidentikkan dengan simbol perintis majunya industri mobil di Indonesia. Akhir tahun 1950-an, Mitsubishi memulai kiprahnya di Indonesia dengan mengeluarkan produk mobil Mitsubishi minibus Colt T-120 yang amat populer bagi masyarakat Indonesia pedesaan sampai kini, karena selain lebih murah juga mampu menjadi mobil penumpang yang bisa mengangkut 10-15 orang--menggeser pasar mobil sedan Amerika dan Eropa yang sebelumnya telah mendominasi pasar. Demikian juga ketika di tahun 1977, Toyota mengeluarkan mobil Toyota Kijang yang yang kemudian amat populer dianggap sebagai prototipe ‘mobilnya orang Indonesia’. Kedua tonggak ini, sering dianggap merupakan titik awal majunya industri otomotif Indonesia, dan titik awal dominasi mobil Jepang di pasar Indonesia yang menggeser keberadaan mobil-mobil Eropa dan Amerika.

Astra Daihatsu Motor sampai bulan Juni 2005 membukukan penjualan sekitar 47.623 unit kendaraan. Mereka menguasai di pasar SUV medium dengan mobil Daihatsu Taruna, pasar MPV dengan mobil penumpang Zebra dan Expass, dan di segmen kelas mobil murah Daihatsu Xenia dan Ceria. Xenia sangat populer sehingga para konsumennya sampai harus indent 3-4 bulan untuk memperolehnya.

Indomobil grup yang membawahi sejumlah ATPM seperti Suzuki, Audi, Renault, Nissan, Mazda selama kuartal pertama tahun 2005, memperoleh peningkatan penjualan mobil sebesar 42,5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2004. Angka penjualannya mencapai 42.097 unit, sementara tahun sebelumnya hanya 29.549 unit.

Peningkatan penjualan tersebut, terutama pada merek Suzuki, Nissan dan Mazda. Suzuki pada periode Januari-Mei 2005 terjual sebanyak 42.561. Peningkatan volume penjualan ini juga dialami oleh Mazda, yang sampai bulan Mei 2005 ini terjual sebesar 390 unit, naik dari periode yang sama tahun 2004 sebesar 85 unit. Sementara itu, Nissan terjual sebanyak 6.112 unit.

Peningkatan pasar Suzuki terutama di kelas MPV yakni Suzuki APV, serta penjualan kendaraan komersial seperti Suzuki Carry dan Suzuki Futura. Juga pada kelas mobil murah Suzuki Karimun. Penjualan terbesar Nissan disumbangkan oleh merek X-Trail dan Serena. Sedangkan Mazda pada sedan Tribute.
Sementara itu untuk segmen sedan, Honda masih mendominasi. Hingga April 2005, tercatat Honda City mendominasi pasar sedan sebesar 62,8 persen dengan total penjualan mencapai 3.650 unit. Sementara Honda Accord terjual sebanyak 472 unit, dan Civic sebanyak 311 unit. Sedangkan di kelas low MPV, Honda Jazz telah terjual sebanyak 9.343 unit. Honda Jazz amat populer di kalangan konsumen.

Di kelas medium SUV, New Honda CR-V terus mempertahankan prestasinya sebagai pemimpin pasar di kelasnya dengan penguasaan pangsa pasar sebesar 31 persen (751 unit). Secara keseluruhan, kuartal pertama sepanjang tahun ini New CR-V telah terjual sebanyak 3.038 unit. Sambutan juga pada Honda Stream yang laku 1.405 unit. Sementara itu, sedan Honda Odyssey sejak diluncurkan pada Janurai 2005 telah terjual sebanyak 311 unit. Secara keseluruhan sampai bulan Mei 2005, Honda telah terjual 24.781 unit. Meningkat sekitar 52,7 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.

Fenomena menarik terjadi pada perkembangan industri otomotif dari Korea seperti Hyundai dan KIA. Meskipun mobil-mobil Korea baru hadir di Indonesia mulai sekitar tahun 1999, tapi selama 5 tahun ini sudah mampu menyodok menguasai sekitar 3% pasar—data tahun 2004. Mengungguli pasar mobil-mobil produksi dari Amerika dan Eropa. Di jalan-jalan, orang-orang Indonesia semakin akrab dengan mobil-mobil seperti KIA Carens, Hyunday Atoz, Hyunday Getz, Matrix, Trajet, Tucson, Sportage, dan KIA Visto. Mobil-mobil Hyunday Atoz dan Gets sudah mulai di produksi di pabrik produksi Hyunday seluas 13 hektare di Bekasi, yang mampu berproduksi sampai 27.000 unit per tahun. “Saya selalu bilang ke produsen Korea, kalau mereka mau mengefektifkan pasarnya disini, sebaiknya mereka bikin pabrik disini dan investasi lebih banyak lagi,” ujar Bambang Trisulo, Ketua Gaikindo, pada JIEF Magazine.

Keberhasilan industri otomotif Korea menembus pasar Indonesia, karena kejelian mereka menangkap pasar di kelas ‘city car,’ yang menjadi trend penjualan mobil di Indonesia dalam 5 tahun belakangan ini. Yaitu mobil kecil yang mampu mengangkut 2-4 orang, biasanya bermesin antara 800 – 1.400 cc, irit bahan bakar dan harga biasanya dibawah Rp. 100 juta. Meningkatnya pasar ‘city car’ ini seiring dengan perkembangan kota Jakarta yang sekarang dihuni 12 juta jiwa, sehingga dibutuhkan mobil-mobil yang praktis dan mudah diajak mensiasati kemacetan, bisa diparkir ditempat sempit, dan hemat bahan bakar yang kian mahal. Pasar pembelinya, kebanyakan kalangan muda. Diperkirakan, mobil-mobil Korea, menguasai hampir 50% di pasar kelas ‘city car’. Untuk merebut ceruk pasar kawula muda yang harus hidup hemat sejak terjadi krisis moneter tahun 1998 dengan berganti kesukaan mobil pada ‘City Car.’ Visto, Getz dan Atoz harus bersaing berebut pasar city car dengan Suzuki Karimun, Daihatsu Ceria, Chevrolet Spark dan Peugeot 260.

Sedangkan Mobil-mobil dari Eropa dan Amerika menguasai sekitar 5 persen pasar. Terutama merek-merek terkenal seperti Mercedes Benz, Peugeot, Ford, Volvo, BMW yang menguasai pasar mobil kelas premium ( diatas Rp. 500 juta). Seperti Daimler Crysler Indonesia yang memproduksi Mercedes-Benz, sampai bulan Mei 2005 mendominasi penjualan untuk kendaraan sedan mewah sebesar 721 unit (60 persen). Sementara BMW terjual sebanyak 319 unit (27 persen), Audi 54 unit (5 persen), Jaguar 29 unit (2 persen), dan Volvo 72 unit (6 persen).

Namun, hegemoni mobil Eropa dan Amerika di pasar mobil kelas premium ini rawan tergeser. Mulai tahun ini, mobil resmi para pejabat tinggi Indonesia yang sejak bertahun-tahun lalu menggunakan mobil Volvo, mulai diganti dengan Toyota Camry yang harganya lebih miring, namun tidak kalah nyaman dan bergaya elegan dibanding Volvo.

Semaraknya industri otomotif ini memang didukung dengan potensi pasar di Indonesia. Dengan jumlah penduduk sekitar 230 juta orang, Indonesia merupakan pasar yang menggiurkan. “Indonesia termasuk potensial market besar yang sedang tumbuh, seperti Brasil, India, Cina dan Rusia. Sehingga kami sangat perhatian,” ujar Takashi Shimodaira, executive vice president Japan Automobile Manufacturers Association, Inc. (JAMA) pada JIEF Magazine bulan Juli 2005, di sela-sela seminar GAE 2005. Tahun ini dengan perkiraan pasar sebesar 600.000 unit kendaraan, Indonesia merupakan pasar mobil terbesar di Asia Tenggara setelah Malaysia yang diperkiraankan punya potensi pasar sekitar 400.000 unit.

Cepatnya laju pertumbuhan industri otomotif mobil ini terutama semenjak dibukanya kran investasi di bidang otomotif tahun 1999, yang membolehkan para produsen otomotif menguasai sebagian besar saham perusahaan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM). Seperti contohnya Daihatsu Motor Corp. yang sekarang menguasai mayoritas saham di PT. Astra Daihatsu Motor—produsen dan distributor mobil Daihatsu di Indonesia. Kebijakan ini ternyata mampu mendorong penggelontoran investasi dari produsen untuk memperluas produksi dan mengefektifkan pasarnya di Indonesia.

Liberalisasi kran investasi ini, turut mendorong iklim industri otomotif Indonesia ke persaingan yang tidak sekedar berkonsentrasi memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga pasar global. Inovasi produk pun semakin semarak, menurut data Gaikindo, tiap tahun tidak kurang dari 32 jenis mobil baru di luncurkan di Indonesia sejak tahun 1999. “Penganekaragaman produk memang harus terus dilakukan agar pasar tak mudah jenuh,” ujar Soebroto Laras, boss Indomobil Group ketika di acara peluncuran buku biografinya: Soebronto Laras–Meretas Dunia Automotif Indonesia.

Prospek pasar lokal dan regional yang menjanjikan, membuat produsen pun tak hanya menjual produknya, tetapi juga mengalihkan dan mengkonsentrasikan industri pabrikasi otomotifnya ke Indonesia. Seperti Toyota yang memusatkan produksinya di kelas mobil MPV jenis Kijang Innova di pabriknya di Sunter, Jakarta Utara. “Diharapkan tidak sekedar memenuhi pasar domestik tapi juga akan diekspor ke negara lain, terutama ke Philipine, Vietnam, Afrika Selatan, Jepang, Taiwan dan Papua Nugini” ujar Juwono Andrianto, Direktur PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Tetapi Toyota juga merelokasi produksinya di kelas sedan jenis Camry, Altis, dan Vios ke Thailand.

PT. Indomobil Suzuki International juga mendapat tambahan investasi sebesar 11,5 miliar yen Jepang dari induknya Suzuki Motors Corporation (SMC) untuk menjadi mother plant (pabrik induk) produksi Suzuki APV variasi mesin 1.600 cc dan 1.500 cc. Produksi dipusatkan di Pabrik Suzuki di Tambun, Bekasi. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, produksinya juga akan diekspor ke pasar regional Asia Tenggara, Amerika Latin dan Oceania.

“Sampai dengan April 2005, PT Indomobil Suzuki International sudah mengekspor 1.000 unit. Tahun ini kami menjadwalkan memproduksi Suzuki APV sampai 70.000 unit. Sekitar 25.000 unit untuk ekspor, sisanya untuk pasar dalam negeri,” ujar boss PT. Indomobil, Soebroto Laras.

Dengan telah dibukanya pasar bebas AFTA (ASEAN Free Trade Association) industri otomotif tak hanya berkonsentrasi pada kebutuhan domestik, tetapi terbuka pula peluang memenuhi konsumsi pasar di Asia Tenggara dengan 500 juta penduduk. Peluang ini yang menambah daya tarik perusahaan-perusahaan otomotif Jepang untuk menambah investasinya di Indonesia. Dengan AFTA, beban bea masuk impor antar sesama negara ASEAN kurang lebih hanya sekitar 5%. Tingkat perbandingan konsumsi mobil di Indonesia pun masih sangat rendah, sekitar 1 unit mobil untuk 39,8 orang, bandingkan dengan Thailand 1 unit mobil untuk 9,4 orang, sehingga seiring dengan prospek bagus perkembangan ekonomi Indonesia kedepan, pasar potensial terbuka lebar.

Menurut Hiroyuki Nakamura, Director General of Asia Office of Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) dalam wawancara dengan JIEF Magazine di sela-sela seminar GAE 2005, mengatakan, sampai tahun 2004, nilai investasi perusahaan-perusahaan otomotif Jepang di Indonesia sekitar US $ 372,24 juta, dengan perincian sekitar US $ 273,41 million di sektor produksi mobil dan US $ 98,83 juta di bidang industri komponen. Nilai investasi ini masih akan meningkat tahun 2005 ini, meski Nakamura belum bisa memprediksikan berapa jumlah pastinya.

Menurut Juwono Andrianto, Indonesia sebenarnya mempunyai nilai kompetitif yang lebih baik di bidang investai industri otomotif dibanding dengan negara-negara lain di ASEAN. Kecuali pasarnya yang besar dengan 230 juta penduduk, Indonesia juga kaya bahan dasar atau natural resource seperti karet dan logam, juga gaji buruh yang masih rendah dengan rata-rata pendidikan buruh yang sudah tingkat menengah keatas, kondisi sosial politik pun juga kian stabil. Namun, diakui Indonesia masih kekurangan infrastruktur untuk penunjang sarana industri seperti fasiltas jalan dan pelabuhan, pemenuhan kebutuhan energi, kebijakan yang terfokus dan pemberian insentif-insentif. Dibandingkan dengan sejumlah negara lain di ASEAN seperti Thailand yang mempunyai infrastruktur yang lebih memadai, Indonesia harus banyak berbenah diri. Demikian juga dibandingkan dengan Malaysia. Tapi pasar di kedua negara ini amat kecil dibanding dengan pasar domestik Indonesia. Philipine dan Vietnam, meski menawarkan gaji buruh yang rendah, tetapi infrastruktur industri malah lebih buruk dibandingkan Indonesia.
Peluang-peluang seperti inilah yang dilirik oleh investor otomotif Jepang untuk memperluas investasinya di bidang otomotif di Indonesia. ***

In completely the article was publised in Japanese at JIEF Magazine

Seri otomotif : Industri Ban Menangguk Untung dari Pesatnya Industri Otomotif

2005-09-07T04:09:00.000-07:00

by Wahyuana

Industri ban merupakan salah satu sektor industri yang paling mantap posisinya di Indonesia. Produksinya selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga untuk ekspor. Bahkan untuk ban mobil, lebih dari separuh produksi untuk ekspor. Tak heran kalau ban dari Indonesia terkenal di Jepang, Jerman, negara-negara Asia, dan Timur Tengah. Bahkan ban merk Gajah Tunggal mampu menguasai sekitar 2% pasar ban di Jerman, dan 30% pasar di Philipina.

Tahun ini, seiring dengan perkembangan yang optimis di dunia industri otomotif dalam negeri, industri ban pun akan menangguk prospek penjualan yang cukup cerah. Diperkirakan akan tumbuh sekitar 10% untuk pasar ban mobil dan 6% untuk pasar ban sepeda motor. Memang tingkat konsumsi ban di Indonesia, terutama ban mobil, masih rendah dan hanya bergerak stagnan. Tetapi data di tahun 2004 untuk penjualan ban mobil di pasar retail tumbuh sekitar 5% dibanding tahun 2003. Pasar ban retail merupakan indikator utama prospek bisnis ban. Data ini membawa optimisme pasar ban mobil dalam negeri akan bergerak membaik. Apalagi prediksi dari Gaikindo tahun ini pertumbuhan pasar mobil sampai sekitar 600.000 unit setahun. Sehingga permintaan akan ban mobil pasti akan meningkat.

Proyeksi produksi ban mobil di semua kelas di tahun 2005 ini diperkirakan akan mencapai sekitar 40.469.000 unit ban setelah tahun 2004 lalu mencatat angka produksi 35.371.000 unit. Sedangkan di produksi ban sepeda motor diproyeksikan mampu memproduksi 20.695.000 unit, setelah pada tahun 2004 berproduksi sekitar 18.610.000 unit (lihat tabel).

Berbeda dengan ban mobil, produksi ban sepeda motor sebagian besar digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Pasar ekspor untuk jenis ban sepeda motor masih sangat sedikit, hanya sekitar 3% dari produksi, bahkan berkecenderungan kian turun, ekspor tahun 2003 sekitar 568 unit, tahun 2004 turun menjadi 497 unit, dan tahun 2005 ini diproyeksikan ekspor ban sepeda motor akan meningkat lagi menjadi antara 589 unit sampai 800 unit.

Data dari Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) menunjukkan nilai ekspor ban tahun 2004 yang ditetapkan sekitar US$ 400 juta, ternyata terealisasi US$ 455 juta. Meningkat dari tahun 2003 sebesar US$ 370 juta. “Tahun 2005 ini, kami optimistis nilai penjualan ke luar negeri mencapai US$ 500 juta,” kata Ketua Umum APBI, Aziz Pane, kepada JIEF Magazine, baru – baru ini.

Menurut Aziz Pane masih terbuka peluang mengisi pasar ekspor ban. Permintaan ban dunia diperkirakan tahun ini sekitar 1.300 juta unit dengan tingkat pertumbuhan 3-5% per tahun. Dari jumlah itu, Indonesia baru mensuplay sekitar 1-2% (sekitar 20 juta) dari total kebutuhan. Apalagi ada kecenderungan terjadi pergeseran pasar ban internasional yang sebelumnya dikuasai negara-negara Eropa dan Amerika, sekarang mulai digeser produk-produk dari negara-negara Asia Timur.

Selain potensi pasar kebutuhan ban yang besar. Indonesia juga diuntungkan oleh tersedianya bahan karet alam yang murah dan berlimpah, sehingga membuat industri ban Indonesia lebih kompetitif dibanding negara lain. Kebutuhan karet alam untuk produksi ban tahun ini diperkirakan akan mencapai sekitar 171.905 ton, atau meningkat 12,3% dibanding tahun 2004 sebesar 153.058 ton. “Tetapi sekitar 62% bahan baku selain karet alam masih impor, seperti karet sintetis, carbon black, tire cord, rubber chemical, polyester ban dan bead wire. Semua komoditi itu dipasar dijual dengan harga dollar. Sehingga harga ban sangat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar,” ujar Aziz Pane.

Sampai saat ini ada delapan pemain utama pasar ban di Indonesia. PT Gajah Tunggal dengan produk merk Gajah Tunggal masih mendominasi pasar. Menguasai sekitar 28% pasar ban mobil, sekitar 59% pasar ban sepeda motor, dan 30% ekspor ban Indonesia (lihat tabel dan grafik). Produk-produk Gajah Tunggal di pasaran diantaranya merk Champiro 40, Champiro HPZ, dan Champiro 50 di jenis ban mobil.

Urutan berikutnya, PT. Bridgestone Tire Indonesia yang memproduksi merk Bridgestone yang menguasai sekitar 40% pasar ban mobil. Di pasaran produk-produk Bridgestone diantaranya B-Series, Dueler, Potenza, Regno, Techno, dan Turanza. Turanza amat populer bagi konsumen ban mobil SUV di Indonesia. Bridgestone yang mulai berdiri di Indonesia tahun 1977, dengan mendirikan pabrik produksinya di Bekasi, hanya memproduksi ban mobil. Bridgestone juga menguasai 23% kebutuhan pasar ekspor.

Pangsa pasar berikutnya dikuasai oleh perusahaan ban tertua di Indonesia, PT. Goodyear Indonesia yang berdiri sejak tahun 1935, dan menguasai sekitar 8% pasar ban mobil. Sama seperti Bridgestone, Goodyear tidak memproduksi ban sepeda motor. Produk-produk dari Good Year diantaranya Eagle F1 GSD, Eagle NCT5, Eagle Ventura, dan Ducari GA. Di pasar ekspor Goodyear menguasai sekitar 16% pasar.

Bagaimana dengan industri ban Jepang di Indonesia ? PT. Sumi Rubber Indonesia yang merupakan anak perusahaan Sumitomo group ternyata tak tinggal diam di bisnis ban. Dengan investasi sekitar US $ 7 miliar, perusahaan patungan dengan beberapa industri ban Amerika ini, hadir di pasar dengan produk bernama Dunlop. Menguasai sekitar 12% pasar ban mobil dan juga 12% pasar ban sepeda motor. Produk-produk merk Dunlop dikenal populer masyarakat karena mencukupi kebutuhan di sektor mobil maupun sepeda motor. Di pasar ekspor ban Dunlop juga menunjukkan taringnya dengan menguasai sekitar 12% peluang pasar.
Perusahaan-perusahaan ban lain diantaranya; PT. Mega Safe Tyre Industry dengan produk ban bermerk Mega, PT. Industri Karet Deli dengan produk merk Swallow, PT. Intirub dengan produk merk Intrub, PT. Ariga Mira Rubber Works dengan produk bermerk Aaron, PT. Suryaraya Rubberindo Industries dengan produk ban merk Federal, PT. Elang Perdana Tyre Industry dengan produk merk Epco, PT. Banteng Pratama dengan merk Mizzle, perusahaan ban dari Korea PT. Hung-A Indonesia dengan produk-produk merk Thunderbird, dan PT. United King-Land dengan produk merk Kingland.

Meskipun prospek bisnis ban di Indonesia terlihat cerah, namun yang mengkhawatirkan adalah serbuan ban bekas selundupan dari China dan India yang dijual dengan harga murah di pasar Indonesia. “Jumlahnya ratusan merk dan mengganggu pasar sampai sekitar 15%. Itulah kenapa pasar penjualan retail (replacement) di Indonesia tidak banyak berkembang. Karena serbuan ban illegal,” ujar Aziz Pane.

Untuk mengatasi penyelundupan ban-ban illegal ini, mulai Maret 2006, industri ban di Indonesia mulai menerapkan SNI (Standard Nasional Indonesia) yang mewajibkan semua perusahaan ban melakukan registrasi produk. SNI ini diterapkan terutama pada produk-produk ban di kelas ban mobil penumpang (SNI 06-0098-2002), ban truk ringan (SNI 06-0100-2002), ban truk dan bus (SNI 06-0099-2002), ban sepeda motor (SNI 06-0101-2002) dan ban dalam kendaraan bermotor (SNI 06-6700-2002). Ijin SNI wajib tercetak langsung pada ban. Dengan penerapan SNI ini diharapkan akan mengurangi maraknya ban selundupan di Indonesia.
Selain itu, APBI mulai bulan ini juga telah mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HAKI) dari ratusan tread pattern (tapak ban) ban-ban produk dari industri-industri ban di Indonesia. “Dengan pendaftaran patent ini, tidak akan ada lagi pemalsuan produk dan agar tidak terulang kasus beberapa tahun lalu, ketika tiba-tiba ada orang mengklaim kreasi tread pattern –nya telah dibajak oleh perusahaan ban,” ujar Aziz Pane, yang juga ketua Bidang Standardisasi Kadin Indonesia.***

In completely the article was published in Japanese at JIEF Magazine