Investor Asing Dalam Kepemilikan Bank di Indonesia

by Wahyuana

Liberalisasi sektor perbankan masih terus berlanjut di Indonesia. Trend yang berawal dari krisis perbankan tahun 1997-1998 itu kemungkinan masih akan terjadi bagi bank-bank dalam mencari solusi kesulitan likuiditas. Apalagi BI telah mengeluarkan kebijakan untuk menghapus blanket guarantee mulai bulan Maret 2006 ini, dan juga kebijakan berupa kewajiban pemenuhan batas minimal permodalan bank, -- menuju program Asitektur Perbankan Indonesia (API) yang akan dimulai sejak tahun 2007-- yang mengharuskan bank-bank bermodal kecil untuk segara mencari tambahan ‘dana segar baru.’

Liberalisasi kepemilikan bank ini, bermula dari program divestasi perbankan yang dilaksanakan pemerintah melalui BPPN, terhadap bank-bank rekap akibat krisis perbankan delapan tahun lalu, yang kemudian merubah struktur kepemilikan bank menjadi dikuasi kepemilikan asing, dan sekarang ditengarai pengaruh asing mulai berimbas ke permainan pasar bank. Apalagi pemerintah Indonesia melonggarkan peraturan penguasaan saham-saham perbankan bagi investor asing bisa sampai 99% proporsi saham. Ini berbeda dengan di China misalnya, yang membatasi penguasaan saham asing di industri perbankannya hanya sampai 25%, sehingga pemerintah masih dapat mengontrol industri bank.

Kepemilikan asing (lihat tabel 4.) seperti di BCA, Bank Danamon, Bank Niaga, BII, Permata Bank, dan Lippobank mengakibatkan penguasaan pasar bank oleh pihak asing. Saat ini penguasaan pihak asing di industri perbankan nasional sampai 48,51%, sedangkan pemerintah hanya 37,45%, dan sisanya pelaku swasta nasional. Dari 131 bank di Indonesia saat ini, kepemilikan di 41 bank diantaranya dikendalikan oleh pihak asing. Mereka terdiri atas bank campuran, cabang bank asing di Indonesia, serta bank swasta yang dimiliki asing. Porsi kepemilikan itu akan terus meningkat, apalagi bank-bank swasta kecil sekarang ini lebih suka dibeli oleh asing... (more continued)