HUT RI ke-72: Merawat Kemerdekaan, Merawat Perdamaian

Karnaval di Desa Cigugur Girang, Parongpong, Bandung Barat

Salah satu komitmen bangsa Indonesia dalam pernyataan kemerdekaannya, seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, namun konflik dan peperangan masih terus berlangsung di Indonesia hingga 60 tahun paska kemerdekaan 1945. Situasi konflik itu baru berakhir pada 15 Agustus 2005, ketika Pemerintah Indonesia mengakhiri konflik Aceh melalui perjanjian Helsinki.

Yang sekaligus menandai era baru Indonesia Damai, karena setelah itu tidak ada lagi wilayah konflik bersenjata, atau wilayah yang berstatus darurat sipil maupun darurat militer.

Sejumlah masalah keamanan memang masih ada di sejumlah daerah di Indonesia saat ini, seperti di Poso dan Papua, namun semuanya dalam status tertib sipil, dimana polisi yang mengambil peran utama dalam menjaga dan mengatasi masalah gangguan keamanan di wilayah-wilayah tersebut.

Capaian Indonesia damai ini adalah suatu perkembangan baru dan penting dalam sejarah Indonesia, yang dulu-dulu tidak banyak diwacanakan akan bisa terjadi situasi negeri se-ideal sekarang.  Karena selama 60 tahun,  1945 – 2005, adanya area konflik dan peperangan di dalam negeri sendiri (konflik antar anak bangsa) seperti tak pernah absen. Selama 60 tahun itu, sudah menjadi sebuah kelaziman adanya wilayah konflik di Indonesia. Berita-berita serangan senjata dan kekerasan mematikan, nyaris menghiasi media pemberitaan setiap pekan. Sampai membentuk anggapan umum, adanya wilayah konflik di dalam negeri adalah sebuah hal yang biasa saja. Seperti juga terjadi di negara-negara lain.

Beberapa peristiwa konflik di Indonesia antara 1945 - 2005

1.       Perang Kemerdekaan

2.       Pemberontakan PKI Madiun

3.       Pemberontakan DI/TII

4.       Pemberontakan PRRI

5.       Pemberontakan Permesta

6.       Pemberontakan RMS

7.       Aksi Dwikora

8.       Pembebasan Papua Barat

9.       Invasi Timor Timur

10.   Gerakan Aceh Merdeka

11.   Peristiwa 65

12.   Operasi Militer Orde Baru

13.   Konflik Maluku

14.   Konflik Poso

Dari daftar konflik diatas, terlihat tidak semuanya berupa konflik vertikal antara sekelompok pemberontak melawan negara, tetapi juga ada sejumlah konflik horisontal dan konflik sosial. Yang menarik adalah pola penanganan konflik yang dimasa lalu, -dari 1949 hingga konflik-konflik era Orde Baru- biasanya ditangani dengan cara peperangan militer. Namun, sejak era reformasi 1998, konflik-konflik yang terjadi, diselesaikan dengan cara mencari solusi damai (resolusi konflik). Seperti adanya Perjanjian Malino I untuk mengatasi konflik sosial di Poso, Perjanjian Malino II untuk mengatasi konflik di Maluku, dan Perjanjian Helsinki untuk menyelesaikan konflik Aceh. Pendekatakan baru ini menunjukkan semakin dewasanya wacana politik dan resolusi konflik di Indonesia, sejalan dengan perkembangan iklim politik Indonesia yang semakin demokratis dan menghargai Hak Asasi Manusia.

Lantas, apa yang istimewa dari momentum peringatan Agustusan 2017 ini ? Selain bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 tahun Indonesia Merdeka, Agustusan tahun ini juga bertepatan dengan 12 tahun Indonesia damai. Jika dibandingkan dengan upaya damai dan resolusi konflik di banyak negara lain di dunia, yang seringkali bersifat fragile dan berlarut-larut hingga memakan waktu lama. Perdamaian di Indonesia sangat berhasil dan berjalan semakin mantap. Ini menunjukkan bahwa semangat cinta tanah air dan rasa bangga sebagai bagian dari warga negara Indonesia masih cukup kuat. Meski sempat terjadi berbagai konflik berkepanjangan, negara bisa menyelesaikan dan menyatukan kembali seluruh elemen warga dalam satu bendera merah putih.

Upaya-upaya penyelesaian konflik secara damai itu banyak terjadi di era kekuasaan Presiden Bambang Yudhoyono. Ketika masa pemerintahan Presiden Yudhoyono  selama 2 periode itu berakhir  pada 2014, sempat muncul kekhawatiran upaya-upaya damai yang telah dirintisnya akan terabaikan kembali. Seperti contoh pengalaman yang banyak terjadi di negara-negara lain; beda pemimpin politik, kadang akan berbeda agenda politiknya. Namun, kekhawatiran itu ternyata tidak terbukti. Bahkan di era Presiden Joko Widodo yang telah berlangsung selama 3 tahun ini, agenda perdamaian Indonesia semakin kuat. Blusukan Presiden Jokowi ke daerah-daerah menunjukkan komitmen beliau terhadap kebijakan pendahulunya dalam mengupayakan perdamaian Indonesia.

Dalam masyarakat abad 21, konflik, apapun alasannya, -karena latar belakang politik, budaya, atau perebutan sumberdaya ekonomi- sesungguhnnya adalah tindakan yang sia-sia dan absurd belaka. Kehidupan manusia yang terkungkungi teknologi yang serba transparan, sesungguhnya adalah tidak ada lagi hal-hal yang bersifat rahasia, yang bisa menstimulasi munculnya konflik kekerasan. Dengan keterbukaan informasi dari setiap orang, kelompok, maupun negara, semua hal seharusnya bisa dikomunikasikan dan dicari cara-cara solusi damai tanpa harus berkonflik yang saling merugikan. Yang diperlukan hanya kesadaran dari semua pihak untuk saling merawat dan menjaga perdamaian.

Perdamaian dan Demokrasi

Namun begitu, dunia memang tak selalu seideal yang diharapkan. Tantangan-tantangan gangguan perdamaian baru, juga selalu muncul seiring perkembangan zaman. Kini, tantangan-tantangan itu bukan lagi semata berasal dari pergolakan-pergolakan ketidakpuasan daerah, melainkan melalui isu-isu seperti terorisme, intoleransi, politik identitas, ketidakadilan, dan keserakahan penguasaan sumberdaya ekonomi. Tantangan-tantangan ini sudah semestinya dihadapi dengan cara yang lebih baik, tanpa harus memundurkan demokrasi dan perdamaian yang telah tercapai. Demokrasi telah mengajarkan bahwa setiap masalah dan tantangan baru bisa ditemukan cara-cara solusinya, tanpa harus memundurkan perdamaian, harmoni, dan stabilitas  masyarakat. 

Di bulan Kemerdekaan RI ke-72 ini, selain diisi dengan acara mengenang kembali masa perjuangan kemerdekaan, juga harus diisi semangat dan komitmen merawat perdamaian dan demokrasi. ***

Wahyuana