Thursday, January 13, 2005

 

Pertemuan Jurnalis Maluku dan Maluku Utara

Beberapa rumah mereka telah terbakar, hangus dilalap api. Sebagian sanak famili atau sahabat mereka pergi, dan mungkin tak akan pernah mereka temui lagi. Tapi akal sehat mereka tak pernah runtuh. Tiga puluh satu jurnalis Maluku dan Maluku Utara berkumpul di Bogor, 25 – 1 Maret 2001, dan berkomitmen bersama pada pengembangan jurnalisme kemanusiaan di tengah konflik Ambon
yang masih buram.


Dimana pun, kerja jurnalistik selalu menempatkan prinsip cover both side dalam peliputan sebagai prinsip utama. Dan pengabdian jurnalistik dipertaruhkan pada pembelaan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, ditengah konflik, prinsip-prinsip itu ternyata tak mudah dijalankan.
Di Ambon misalnya, jurnalis ternyata kesulitan menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik. Jurnalis yang beragama Islam kesulitan melakukan liputan dan menerapkan mekanisme cross chek informasi terhadap wilayah konflik yang penduduknya mayoritas beragama Kristen. Demikian juga jurnalis yang beragama Kristen kesulitan mendapatkan akses informasi dari pihak yang beragama Islam. Akibatnya, jurnalis terimbas suasana konflik, menjadi terkotak-kotak. Komunikasi antar jurnalis menjadi bias konflik. Solidaritas jurnalis pun retak.
Bias dan kesulitan akses informasi ini yang mendorong media di tempat jurnalis-jurnalis itu bekerja, cenderung mengabarkan peristiwa-peristiwa konflik dari perspektif salah satu pihak. Jurnalis, berita, dan media pun akhirnya ikut dituduh dan dicurigai sebagai media informasi partisan dan terlibat mengobarkan konflik yang bekepanjangan.
Akibatnya, kekritisan liputan terhadap pihak-pihak lain yang sebenarnya turut terlibat dalam konflik pun akhirnya menurun. Bahkan, akar masalah konflik akhirnya tak pernah ketahuan.
Pengalaman jurnalis di tengah konflik di Maluku ini, mengemuka di depan forum Pertemuan Jurnalis dan Media Maluku dan Maluku Utara, di Hotel Salak, Bogor, 25 Pebruari –1 Maret 2001, yang diadakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bekerjasama dengan Dewan Pers, dengan didukung The British Council.
Pertemuan ini dihadiri 31 wartawan dari berbagai media suratkabar lokal, tabloid, majalah, koresponden media nasional dan internasional, wartawan televisi dan radio; dari Ambon, Ternate, Halmahera, dan Tual. Terdiri dari sekitar 20 orang reporter dan 11 orang pemimpin media-media lokal.
Pertemuan ini selain menjadi media pertemuan jurnalis-jurnalis Maluku, juga diisi materi workshop jurnalisme damai. Hadir sebagai pembicara antara lain Pak Atmakusumah dari Dewan Pers, Dahlan Iskan bos Jawa Pos Group, Kapuspen TNI Marsda TNI Graito Usodo, Gubernur PDS (Pemerintahan Darurat Sipil) Maluku Dr. Saleh Latuconsina, Sejarawan UI Prof. Dr. Learissa, Munir S.H dari Kontras, dan Sosiolog Dr. Imam Prasodjo.
Selain pertemuan selama 4 hari di Hotel Salak, Bogor, dari tanggal 25 Pebruari sampai tanggal 1 Maret 2001, pertemuan juga dilanjutkan di Hotel Santika, Jakarta, dari tanggal 1 Maret – 3 Maret 2001, yang diisi dengan acara pertemuan dengan Tim Baku Bae Maluku. Selain itu, selama di Jakarta, peserta juga diajak melakukan kunjungan ke media-media nasional yang terbit di Jakarta, diantaranya Kompas, Republika, RCTI dan detik.com.
Meskipun secara garis besar jurnalis di Maluku terjebak dalam pengelompokkan konflik, namun dari sharing dan berbagi pengalaman liputan diantara para peserta, nampaknya, masih ada titik-titik yang bisa mempertemukan mereka, misalnya seorang jurnalis beragama Kristen mengantar dan mendampingi jurnalis yang beragama Islam di dalam peliputan atau ketika harus berhubungan dengan wilayah dan narasumber Kristen. Begitu juga sebaliknya. Memang, kondisi ini agak sulit dilakukan. Tapi dari saling tukar cerita antar pengalaman, selama beberapa bulan terakhir ini, beberapa wartawan sudah mulai bisa melakukan. Jalinan inilah yang harus terus dirajut lagi.
Pak Atmakusumah, Ketua Dewan Pers, sendiri menolak dan tidak mempercayai anggapan atau pendapat bahwa media yang menyebabkan konflik di Ambon. "Tapi kalau media turut memperpanjang konflik, bisa jadi. Tapi prinsip cover both side tak bisa ditawar di medan liputan sesulit apapun," ujarnya mengomentari kesulitan jurnalis Ambon melakukan liputan yang seimbang.
Bersama sesi Pak Atmakusumah tampil juga Dahlan Iskan, bos group Jawa Pos, yang selama ini telah jadi bahan pembicaraan sebagai orang yang dianggap 'tega' memanfaatkan konflik di Maluku untuk bisnis media, --Dahlan Iskan, sejak terjadi konflik tahun 1999 memecah manajemen Harian Suara Maluku yang dikuasai Jawa Pos Group menjadi 2 buah media di Maluku yaitu Harian Suara Maluku yang orientasi pemberitaannya lebih condong ke kelompok Kristen dan Harian Ambon Ekspress yang orientasi redaksinya lebih condong ke suara kelompok Islam —- mengatakan bahwa tidak ada niat memanfaatkan konflik Maluku untuk bisnis media. "Tadinya bermula karena wartawan Islam tidak bisa ngantor di kantor Suara Maluku yang terletak di pemukiman Kristen, maka untuk melanjutkan idealisme wartawan mereka dan agar mereka tetap bisa bekerja, ya kemudian dipisah, kemudian dibuatkan Harian Ambon Ekspress," kilahnya.
"Sebenarnya sekedar pertimbangan pragmatis. Wong keduanya itu proyek rugi kok. Sekarang saya berniat menjual kedua-duanya, dan ternyata nggak ada yang mau beli. Ternyata wartawan-wartawan dari kedua belah pihak juga masih suka kalau saya yang jadi investornya. Tapi nanti kalau keadaan sudah tenang, kita gabung lagi dan komposisi redaksinya nanti dibuat seimbang dari kedua kelompok," ujar Dahlan lagi.
Menghadapi media-media di Ambon yang terjebak ke dalam jurnalisme 'partisan' ini tampaknya membuat 'gundah' yang mendalam bagi Gubernur PDS Maluku, Dr. Saleh Latuconsina. Konflik yang berkepanjangan membuatnya gelisah, tanda-tanda meredanya konflik yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun ini belum juga nampak. Kegundahan itu nyaris membuatnya mengeluarkan keputusan fatal bagi perkembangan pers di Maluku. Yang berarti justru kemunduran ke belakang. Di dalam sesi tampil bersama sejarahwan Prof Dr. Learissa, Gubernur Saleh Latuconsina, menuturkan hendak membentuk 'Tim Penyerasi Berita' yang dikelola oleh pejabat Pemda dan beberapa wartawan yang bertugas mengawasi media dan mengeluarkan berita 'resmi' bagi konsumsi media dan jurnalis Maluku. Mungkin, semacam departemen penerangan di jaman orde baru.
Untung rencana ini segera ditolak oleh kalangan jurnalis Maluku, karena pola ini dianggap bisa sebagai pengulangan kesalahan orde baru yang suka melakukan sensor berita. Namun, terhadap kegelisahan gubernur ini, Pak Atmakusumah memberikan resep," salah satu tugas media memang memberikan kedamaian bagi masyarakatnya. Pada titik-titik tertentu media punya tanggung jawab untuk kompromi dengan pemerintah setempat untuk menjalankan program bersama. Nah, kalau media setempat susah diajak kerjasama dengan pemerintah, jangan pemerintah yang bertindak, misalnya sampai membredel, tapi laporkan ke dewan pers, nanti kami yang akan menegurnya dan bertindak sebagai mediator."
Selain diisi diskusi dengan para pengamat dan pejabat yang punya kaitan kebijakan dengan konflik yang terjadi di Maluku. Pertemuan jurnalis ini juga diisi dengan workshop jurnalisme damai. Diantaranya juga melakukan eksplorasi kembali tentang peran jurnalis dan media di dalam konflik di Maluku.
Hasilnya, para jurnalis di Maluku dan Maluku Utara mengeluarkan pernyataan bersama yang tertuang dalam draf kesepakatan yang isinya:

Komitmen Bersama Peserta Pertemuan Jurnalis dan Media Maluku dan Maluku Utara di Bogor

Kami jurnalis dan media Maluku dan Maluku Utara dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, menyatakan niat mengedepankan profesionalisme dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik
Kami bertekad melaksanakan jurnalisme kemanusiaan bertumpu pada kebersamaan dan kesatuan profesi
Kami menghimbau kepada media nasional dan media di luar Maluku dan Maluku Utara untuk tidak menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan fakta dan cenderung memprovokasi
Kami menyatakan menolak penggunaan media massa sebagai alat untuk menyebarluaskan kepentingan kelompok yang bisa mengobarkan permusuhan
Kami meminta keterlibatan dan tanggung jawab organisasi-organisasi wartawan, dewan pers dan serikat penerbit suratkabar untuk lebih berperan dan proaktif untuk mendukung upaya-upaya tersebut

Bogor, 1 Maret 2001

Kesepakatan ini ditandatangani 31 orang jurnalis, semua peserta pertemuan Bogor :
1. Abdul Hasan Sangadji (TVRI Ambon)
2. Ahmad Ibrahim (Ambon Ekspress )
3. Agus Latumahina (Suara Maluku)
4. Arifin Rada (Sinar Tenggara)
5. Abdul R.T Ohorella (Harian Surya)
6. Alex Sariwatting (Antara)
7. Collins Selano (Radion DMS)
8. Dien Kellilauw (Antara)
9. Elsye Ch. Pattiasina (Siwalima)
10. Ester Samson (Dara Pos)
11. Febrianty Kaihatu (Suara Maluku)
12. Friets Kerlely (Tempo, Tabaos)
13. Hamid Hasim (Ambon Ekspress)
14. Hasan Pataha (Ambon Ekspress)
15. Hasbullah Assel ( Taloid Suisma)
16. Herry Setiono (TVRI)
17. Izzac Tulalessy (Siwalima)
18. Karel H. de Fretes (Reuters)
19. Lucky Sopacua (TVRI)
20. Maria M. Sopamena (TVRI)
21. Marthinus Rahanra (Dhara Pos)
22. Mochtar Touwe (Suisma, Gatra)
23. M. Tahir (Suisma)
24. Novi Pinontoan (Suara Maluku, The Jakarta Post, Gamma)
25. Olivia M. Wattimena (Tabaos)
26. Onky Anakonda (Ambon Ekspress)
27. Philip W. Sekewael (RRI)
28. Riny Soelaiman (Sakti Pos)
29. Rusli Djalil (Ternate Pos)
30. Saswati Matakena (Siwalima)
31. Sukirno (Republika)


Pagi, tanggal 1 Maret 2001, semua peserta meninggalkan Hotel Salak, Bogor, dan pindah ke Hotel Santika di Jakarta. Pada hari itu juga diadakan kunjungan ke media-media yang terbit di Jakarta, selain untuk melakukan refreshing, studi banding dan juga untuk mengajak pada komitmen bersama pers terhadap konflik Ambon. Diantaranya ke Republika yang ditemui langsung Pemimpin Redaksi Zaim Uchrowi, ke Kompas bertemu dengan Suyopratomo, ke RCTI ditemui manajer liputan Edi Sucipto, dan ke detik.com yang ditemui langsung Budiono Darsono.
Selama di Jakarta, peserta juga melakukan dialog dengan Tim Baku Bae, untuk saling bertukar informasi dan menjalin komitmen untuk saling membantu dalam proses rekonsiliasi konflik Ambon.
Selanjutnya follow up dari pertemuan ini, akan diadakan pertemuan lanjutan lagi untuk mengevaluasi perkembangan media dan jurnalisme di Maluku, pasca pertemuan Bogor dan Jakarta. Didik Supriyanto, Sekjen AJI, juga telah menjanjikan akan mengadakan kompetisi atau award untuk jurnalis dan media yang punya komitmen mengembangkan jurnalisme damai di Maluku dan Maluku Utara.***

Laporan : Wahyuana dan Bambang Wisudo

Kliping dari Majalah Independen Edisi No.2 Tahun ke-7 Pebruari 2001

Comments: Post a Comment



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?